Nasional

Ketua MPR RI Ajak Rakyat Indonesia Bersinergi Mencari Solusi Agar Indonesia Memiliki Peta Jalan

Friday, 05 Agustus 2022 | View : 22

JAKARTA-SBN.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. yang akrab dipanggil Bamsoet mengungkapkan bahwa saat ini MPR tengah berupaya untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa yakni mewujudkan Indonesia yang adil beradab dan sejahtera melalui perencanaan pembangunan jangka panjang yang jelas, yakni Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). 

Bamsoet menjelaskan, sejak Jaman Presiden Soekarno, untuk pertama kalinya bangsa Indonesia memiliki peta jalan atau perencanaan jangka panjang yang jelas, yakni Pembangunan Semesta Berencana yang bersifat menyeluruh untuk menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Istilah ini pertama kali dipergunakan pada Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/ 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 1961-1969. Meski Ketetapan MPRS ini tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena ada peristiwa Trikora, kemudian Dwikora, dan akhirnya pemberontakan G30S/PKI, Tap MPRS ini dapat disebut tonggak kesadaran bangsa Indonesia untuk menyusun perencanaan pembangunan dengan benar. 

Lalu pola pembangunan jangka panjang itu dilanjutkan di era Presiden Suharto dengan nama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai haluan penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR. 

Pasca reformasi, Indonesia tidak lagi memiliki perencanaan jangka panjang yang terpadu yang mampu mengikat kepemimpinan nasional hingga kepemimpinan daerah dari suatu periode ke periode lainnya. Tidak ada jaminan, proyek nasional yang menghabiskan anggaran trilunan yang dipungut dari pajak rakyat tuntas dibangun dan memberi manfaat bagi rakyat. Seperti pembangunan  Pusat Pembinaan Olahraga Nasional Hambalang dan berbagai proyek lainnya di pasca reformasi sejak era Presiden Habibie hingga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

"Termasuk juga proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbagai proyek pembangunan infrastruktur lainnya yang kini gencar dilakukan Presiden Joko Widodo, dilanjutnya oleh penggantinya jika hanya diikat dalam undang-undang yang dapat di judicial review dan mudah diterpedo atau dibatalkan oleh Perppu," ujar Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan, bahwa MPR dan seluruh rakyat Indonesia, sebenarnya telah sepakat bahwa bangsa dan negara ini memerlukan peta jalan yang jelas dan tidak mudah di mentahkan oleh adanya pergantian kepemimpinan nasional. Indonesia memerlukan langkah negara ke depan menjadi lebih terarah, serta mencegah agar tidak setiap berganti pemimpin nasional, berganti pula haluannya.

“Kesadaran kolektif bangsa kita baru terbentuk pasca reformasi. Ternyata, tanpa haluan negara seperti jaman Presiden Soekarno dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) dan era Presiden Suharto dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), perjalanan bangsa kita jalan di tempat. Itu terjadi, karena rencana pembangunan nasional kita hanya berpijak pada visi-misi Presiden dan pada program-program jangka pendek. Sehingga, setiap pergantian pemimpin baik itu di nasional, maupun daerah terjadi banyak kemunduran, karena setiap pemimpin pengganti tidak memiliki kewajiban untuk menuntaskan atau meneruskan program-program pembangunan yang sedang berjalan,” ujar Bamsoet.

Hal itu disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Golkar ini dalam gelar acara Grand Launching dan Bedah Buku 'Memperadabkan Bangsa: Paradigma Pancasila Untuk Membangun Indonesia' karya Aliansi Kebangsaan, di aula Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jl. Gelora Bung Karno, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Senayan, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Selasa (2/8/2022).

Turut hadir dalam acara yang dilaksanakan secara luring dan daring ini, para Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad dan Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA (daring), mewakili Presiden RI Ketua BPIP Prof. Yudian Wahyudi, Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, serta para narasumber bedah buku, Ketua Forum Rektor Prof. Panut Mulyono, Ketua AIPI Dr. Alfitra Salam, Pakar AIPI Prof. Dr. Sofian Effendy, Pengurus BPP HIPMI Sari Pramono dan Pakar Aliansi Kebangsaan Yudi Latief, Ph.D.

Kondisi semacam itu, lanjut Bamsoet, menyebabkan banyaknya pembangunan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.  “Ini menjadi evaluasi kita bersama.  Itulah yang membuat kami di MPR mengeluarkan rekomendasi agar kita memiliki peta jalan pembangunan nasional untuk segera menetapkan rencana jangka panjang yang jelas.  Ketika itu terwujud, maka kita semua tidak perlu kuatir lagi.  Sebab, siapapun yang menjadi presiden atau pemimpin, kita telah tahu akan dibawa kemana bangsa ini ke depan,” terangnya.

Namun, Ketua DPR Ke-20 ini melihat dalam perjalanannya, ternyata perjuangan untuk menyatukan kesepakatan, kesepahaman yang sama masih sulit dan masih terjal.  Padahal selama dua periode, MPR begitu semangat untuk merealisasikan PPHN, tapi sampai hari ini belum terwujud karena terganjal dengan berbagai kepentingan dan pertimbangan situasi politik yang tidak kondusif.

“Akhirnya, MPR sepakat mengambil langkah untuk menghadirkan PPHN tanpa melalui amandemen.  Sebenarnya, yang ideal memang menghadirkan kembali PPHN dengan kekuatan di atas Undang-Undang yakni dengan TAP MPR. Tapi, konsekwensinya harus melalui amandemen dan hal itu dalam situasi politik hari ini tidak memungkinkan kita lanjutkan, sehingga MPR mencari terobosan baru dan badan pengkajian MPR telah memberikan suatu titik terang atau jalan untuk kita memiliki terobosan itu, yaitu melalui Konvensi Konstitusi,” papar Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan, PPHN sebagai panduan dalam bernegara jangka panjang harus memiliki dasar yang sangat kuat, sehingga tidak mudah ‘ditorpedo’ dengan Perpu atau di Judicial Review.  Dengan begitu, siapapun nanti pengganti Presiden hari ini, pembangunan ibukota negara dan pembangunan infrastruktur berjangka panjang lainnya, bisa dituntaskan oleh Presiden terpilih berikutnya. 

“Melihat pentingnya PPHN untuk bangsa dan negara, saya mengajak seluruh Pimpinan dan anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, juga seluruh elemen masyarakat termasuk para akademisi dan cendekiawan, mari semua bergandeng tangan bersama kita cari jalan terbaik,” pungkas Bamsoet.

PPHN juga mendapat perhatian serius dua tokoh, Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo dan Pakar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Prof. Dr. Sofian Effendi.  Menurut Pontjo, PPHN sebagai arah pembangunan bangsa sangat penting dan harus dimiliki Indonesia, sebab memiliki fungsi kontinuitas dalam hal ini pembangunan Indonesia.

Makin penting lagi, menurut Pontjo, PPHN bukan hanya sekedar rancangan teknis, tapi juga merupakan wadah penampung aspirasi masyarakat minoritas. “Minoritas tidak peduli dengan siapa yang menjadi pemimpin, yang penting aspirasi mereka sebagai rakyat terakomodir melalui haluan negara itu,” katanya, usai acara launching dan bedah buku.

Pontjo juga menegaskan, PPHN lebih baik dihadirkan melalui Konvensi.  Alasannya, walaupun MPR bukan lagi sebagai lembaga tetinggi negara, tapi kewenangannya terkait konstitusi yang tidak bisa dijangkau lembaga lain. Jadi, produk-produk MPR tidak semestinya dibatalkan lembaga lain.

“Intinya, produk MPR tidak boleh dibatalkan lembaga lain.  Oleh karena itu terobosannya harus melalui Konvensi.  Walaupun tidak sekuat UUD, namun Konvensi tidak tunduk pada perubahan UU. Jika melalui UU, bisa saja dia dibatalkan di MK,” tegasnya.

Sementara itu, Prof. Sofian Effendi mengungkapkan bahwa PPHN adalah pelaksanaan dari Pancasila, salah satunya sila ke lima karena tujuan negara dibentuk adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  PPHN adalah alat untuk mencapai keadilan tersebut.  

Untuk menyusun haluan negara itu perlu dukungan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sebagai lembaga yang menjadi representasi kedaulatan rakyat, MPR adalah lembaga yang tepat untuk menyusun  PPHN dengan TAP MPR menjadi instrument untuk menghadirkannya.

“Kenapa melalui TAP MPR, sebab yang memegang kekuasaan konstitutif negara ini adalah MPR. Jadi, intinya jika PPHN ini adalah pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, maka harus dihadirkan lewat TAP MPR,” tandasnya. (bam)

See Also

Hari Bhayangkara Ke-76, Ketua MPR RI Apresiasi Polri Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi
Gibran Sowan Ke Megawati Dan Prabowo
Ketua MPR RI Tegaskan Pancasila Menjadi Orientasi Visi Dan Misi Bangsa Indonesia
Ketua MPR RI Tegaskan Butuh Kerja Kolektif Seluruh Elemen Bangsa Dalam Membumikan Nilai Pancasila
Ketua MPR RI Dorong STIN Lahirkan Prajurit Perang Pikiran Berkelas Dunia
Ketua MPR RI Apresiasi Peresmian Smart Campus Dan Medical Intelligence Wangsa Avatar
Pemerintah Siapkan Kebijakan Antisipasi Lonjakan Harga Pangan
Ketua MPR RI Apresiasi Kiprah 70 Tahun Fadel Muhammad
Ketua MPR RI Apresiasi ESQ Leadership Center Bentuk Karakter Sumber Daya Manusia Indonesia
Ketua MPR RI Apresiasi 76 Tahun Pengabdian BIN Jaga Kedaulatan Bangsa
Melihat Kehangatan Presiden Joko Widodo Bersama Cucunya Naik Mobil Golf
Secercah Asa Di Ujung Ramadan
Warga Yogyakarta Terharu Bertemu Presiden Joko Widodo Dan Dapat THR
Tiba Di Yogyakarta, Presiden Joko Widodo Bagikan Sembako Untuk Masyarakat
Ketua MPR RI Meresmikan Monumen Empat Pilar MPR RI Di Bali
Satu Arah Dan Ganjil Genap Di Jalan Tol Akan Mulai Diterapkan 28 April 2022
Ketua MPR RI Dorong Kerjasama Pengusaha Bantu Tingkatkan Keamanan Dan Pertahanan Siber Nasional
Ketua MPR RI Dorong Hadirnya Undang-Undang Keamanan Dan Ketahanan Siber
Perwira Brimob Gugur Ketika Mengamankan Demo Di Kendari
Ketua DPR RI Meminta Pemerintah Lindungi Nelayan Kecil Dari Kapal-Kapal Besar
Presiden Joko Widodo Meresmikan Penataan Kawasan Kota Kupang
Presiden Joko Widodo Tiba Di Bali Dalam Rangka Kunker Akan Buka Sidang Ke-144 IPU
Ketua MPR RI Tegaskan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara Harus Berlanjut Siapapun Presidennya
Ketua MPR RI Ajak Seluruh Elemen Bangsa Dukung Pembangunan IKN Nusantara
Ketua MPR RI Dorong Prajurit TNI Raih Prestasi Di Kejuaraan Menembak Internasional
jQuery Slider
Arsip :2022202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 10.284.460 Since: 05.03.13 | 0.1706 sec