Politik

Ketua MPR RI Ajak Seluruh Anggota MPR RI Dukung Hadirkan PPHN Dan Tidak Kesusu Mengambil Kesimpulan

Sunday, 31 Juli 2022 | View : 21

JAKARTA-SBN.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. yang akrab dipanggil Bamsoet memandu pengucapan sumpah Anggota MPR RI Pengganti Antar Waktu masa bakti 2019-2024, Herry Erfian, S.T. dari Kelompok Dewan Perwakilan Daerah/DPD daerah pemilihan Provinsi Bangka Belitung.

Bamsoet kembali mengingatkan setiap anggota MPR RI harus turut menyukseskan berbagai agenda penting MPR RI, khususnya dalam menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sehingga bisa menuntaskan rekomendasi MPR RI tentang PPHN, yang telah melewati dua periode keanggotaan MPR RI (2009-2014 dan 2014-2019).

"Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD pada 25 Juli 2022 menyimpulkan, idealnya PPHN diatur dalam Ketetapan MPR RI dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terbatas terhadap konstitusi. Namun melihat dinamika politik, perubahan terbatas tersebut sulit direalisasikan, sehingga Rapat Gabungan menyepakati menghadirkan PPHN tanpa melakukan perubahan terbatas terhadap konstitusi, melainkan melalui Konvensi Ketatanegaraan," ujar Bamsoet dalam pengucapan sumpah Anggota MPR RI Pengganti Antar Waktu masa bakti 2019-2024, Herry Erfian, dari Kelompok DPD daerah pemilihan Provinsi Bangka Belitung, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Kompleks Parlemen, Jl. Gelora Bung Karno, Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Kamis (28/7/2022).

Turut hadir antara lain Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2019-2024 H. Arsul Sani, S.H., M.Si. dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad Al-Haddar, serta Wakil Ketua DPD RI H. Sultan Bachtiar Najamudin, S.Sos., M.Si.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebagai tindak lanjut atas hasil rapat gabungan tersebut, MPR RI akan menggelar sidang paripurna pada awal September 2022 untuk membentuk Panitia Ad Hoc, dengan terlebih dahulu mendengarkan pandangan umum fraksi dan kelompok DPD di MPR. Panitia Ad Hoc bertugas menyusun rumusan bentuk hukum PPHN, termasuk mengkaji lebih lanjut peluang digunakannya Konvensi Ketatanegaraan sebagai terobosan menghadirkan PPHN tanpa amandemen konstitusi.

"Jadi, ini bukan soal setuju atau tidak setuju, tanpa mempelajari dan mendalami terlebih dahulu hasil kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, yang telah diselesaikan oleh Badan Pengkajian MPR, yang keanggotannya merupakan representasi dari semua Fraksi / Partai Politik di MPR dan Kelompok DPD," ujar Bamsoet.

Seperti diketahui, pimpinan Badan Pengkajian MPR RI terdiri dari para politisi senior yang dipimpin oleh Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. selaku Ketua (dari unsur Fraksi PDI Perjuangan), Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si. selaku Wakil Ketua (dari unsur Fraksi Partai Golongan Karya/Gokar) mewakili daerah pemilihan Jawa Barat X, yang meliputi Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, dan Kota Banjar, Dr. Benediktus Kabur Harman, S.H., M.H. yang lebih dikenal dengan nama Benny K. Harman selaku Wakil Ketua (dari unsur Fraksi Partai Demokrat), Ir. H. Tifatul Sembiring selaku Wakil Ketua (dari unsur Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), dan Drs. H. Tamsil Linrung selaku Wakil Ketua (dari unsur Kelompok Dewan Perwakilan Daerah/DPD) periode 2019-2024 mewakili Sulawesi Selatan.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada segenap Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian, yang meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan di tengah pandemi Covid-19, tetap berkomitmen melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan, selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan (sejak dibentuk pada bulan Oktober 2019). Badan Pengkajian telah melaksanakan beragam metoda kajian, baik berupa rapat-rapat pembahasan, diskusi, seminar, focus group discussion, dan penyerapan aspirasi masyarakat serta kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan melibatkan para pakar / ahli, praktisi, serta akademisi.

Tentunya masih terlalu prematur dan terlalu “kesusu” untuk serta merta disikapi, karena mekakismenya pun masih memerlukan beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum diambil keputusan, sesuai dengan keputusan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli yang lalu," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia ini menerangkan, upaya menghadirkan PPHN tanpa melalui perubahan konstitusi diharapkan bisa menghapus kecurigaan masyarakat yang selama ini mengkhawatirkan perubahan konstitusi digunakan sebagai alasan untuk mengubah pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Dasar. Seperti perpanjangan masa jabatan kepresidenan maupun penambahan masa periodisasi jabatan kepresidenan.

"Hadirnya Konvensi Ketatanegaraan juga menjadi terobosan penting untuk menghadirkan PPHN dengan bentuk hukum Ketetapan MPR. Sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar MPR RI, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 100 Ayat 2 Tata Tertib MPR RI," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) dan Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri  (FKPPI) ini menambahkan, hadirnya PPHN sebagai peta jalan pembangunan, yang memberi arah pencapaian tujuan negara, dengan mempertemukan nilai-nilai Pancasila dengan aturan dasar yang diatur dalam konstitusi, dapat memberikan jaminan kesinambungan pembangunan. Tidak hanya antar periode pemerintahan kepresidenan, hadirnya PPPH juga menjamin keselarasan dan konsistensi pembangunan antara pusat dengan daerah.

"Karena siapapun yang menjadi presiden - wakil presiden, maupun kepala daerah dari mulai gubernur, bupati/walikota, akan terikat dengan PPHN. Mengingat dalam proses politik lima tahunan Pemilu maupun Pilkada, setiap calon presiden maupun calon kepala daerah, terikat dengan PPHN dalam menyusun visi dan misinya," pungkas Bamsoet. (bam)

See Also

Di Rakernas PDIP, Ganjar Pranowo Dan Bambang Pacul Salam Komando Hingga Pekik Merdeka
Lantik PAW Anggota MPR RI, Ketua MPR RI Ajak Rawat Nilai-Nilai Pancasila
Ketua MPR RI Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Negara Butuh Komitmen Bersama
Ketua MPR RI Tinjau Pembangunan Ibu Kota Administratif Sejong Di Korea Selatan
Ketua MPR RI Dorong Korea Selatan Dukung Pembangunan IKN Dan Program Presidensi Indonesia Dalam G20
Ketua MPR RI Jabarkan Pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara
Dalam Diskusi CSIS Dan SOKSI, Bamsoet Tegaskan MPR RI Tidak Dapat Menginisiasi Amandemen Konstitusi
Presiden Joko Widodo Sebut Pilihan Kombinasi Kepala Dan Wakil Kepala IKN Yang Baik
Presiden Joko Widodo Melantik Kepala Dan Wakil Kepala Otorita IKN
Bamsoet Minta Masukan Gubernur Lemhanas Terkait PPHN, Peta Politik Nasional Hingga Geopolitik Global
Pimpinan MPR RI Dan Pemerintah Sepakat Terus Wujudkan Kondisi Papua Aman, Damai, Dan Kondusif
Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
jQuery Slider
Arsip :2022202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 10.284.442 Since: 05.03.13 | 0.1634 sec