Politik

Pimpinan Fraksi MPR Dan Kelompok DPD RI Sepakat Jajaki Konvensi Konstitusi Terkait PPHN

Wednesday, 27 Juli 2022 | View : 30

JAKARTA-SBN.

Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD yang juga diikuti Pimpinan Badan Pengkajian MPR menyepakati pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menindaklanjuti hasil kajian Badan Pengkajian MPR berupa rancangan substansi Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) dan bentuk hukum PPHN.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. yang akrab dipanggil Bamsoet menjelaskan Panitia Ad Hoc ini merupakan alat kelengkapan MPR yang akan mempersiapkan rancangan keputusan MPR terkait PPHN. 

“Ragab Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD menyatakan dapat menerima laporan Badan Pengkajian yang telah menyelesaikan tugas melakukan kajian substansi dan bentuk hukum PPHN. Ragab juga sepakat untuk menindaklanjuti hasil kajian Badan Pengkajian MPR dengan membentuk Panitia Ad Hoc, yang kemudian diambil keputusan melalui Sidang Paripurna MPR. Komposisi Panitia Ad Hoc terdiri dari 10 pimpinan MPR dan 45 anggota panitia Ad Hoc dari fraksi dan kelompok DPD secara proporsional,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo usai Ragab Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, di Ruang Delegasi, Komplek Parlemen Jakarta, Senin (25/7/2022). 

Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD dipimpin Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) didampingi para Wakil Ketua yaitu Dr. Ahmad Basarah, S.H., M.H., H. Yandri Susanto, S.Pt., dan H. Arsul Sani, S.H, M.Si., serta Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. yang akrab dipanggil Mbak Rerie yang mengikuti secara virtual.

Pimpinan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD RI di antaranya Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. TB Hasanuddin, S.E., M.M. atau Tubagus Hasanuddin yang lebih dikenal dengan nama TB Hasanudin dari PDI Perjuangan (PDIP), Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc. dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ir. H. Mohamad Idris Laena, M.H. yang lebih dikenal dengan nama Idris Laena dari Partai Golongan Karya (Golkar), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., M.M. dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewakili daerah pemilihan Jawa Barat III, yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, Dr. Benediktus Kabur Harman, S.H., M.H. yang lebih dikenal dengan nama Benny K. Harman dari Partai Demokrat (PD), Ir. H. Tifatul Sembiring dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Jon Erizal, S.E., M.B.A. dari Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Iqbal, S.E., M.Com. dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Drs. H. Tamsil Linrung dari Dewan Perwakilan Daerah (kelompok DPD) periode 2019-2024 mewakili Sulawesi Selatan. Ragab juga diikuti Ketua Badan Pengkajian MPR RI Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.  

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Bambang Soesatyo mengungkapkan Badan Pengkajian MPR telah menyelesaikan tugasnya melakukan kajian dengan hasil berupa rancangan PPHN dan kajian bentuk hukum. Badan Pengkajian juga telah sepakat menghadirkan PPHN tanpa melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945. “Dalam rapat pimpinan MPR bersama Pimpinan Badan Pengkajian pada 7 Juli 2022, disepakati agar mengupayakan PPHN melalui konvensi ketatanegaraan. Ini adalah upaya terobosan baru yang dilakukan oleh Badan Pengkajian,” kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo. 

Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Bamsoet menambahkan gagasan konvensi ketatanegaraan itu juga telah disampaikan kepada Presiden dalam pertemuan konsultasi Pimpinan MPR dengan Presiden pada tanggal 14 Juli 2022. “Kita sampaikan bahwa idealnya PPHN diatur dalam Ketetapan MPR dengan melakukan perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945. Namun melihat dinamika politik maka perubahan terbatas UUD itu sulit untuk direalisasikan. Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada MPR,” katanya.

Menurut Bamsoet, dari pilihan bentuk hukum hasil kajian Badan Pengkajian MPR, ada ruang dalam pasal 100 ayat 2 Tata Tertib MPR bahwa Ketetapan MPR dapat dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan. “Sepertinya tidak ada pilihan lain kita harus membentuk Panitia Ad Hoc MPR sesuai Pasal 34 Tata Tertib MPR,” ujarnya.

Dalam pasal itu disebutkan “Panitia Ad Hoc merupakan alat kelengkapan MPR yang dibentuk oleh MPR dalam Sidang Paripurna MPR untuk melaksanakan tugas tertentu yang diperlukan.” Sedangkan dalam Pasal 36 ayat 1 Tata Tertib MPR, disebutkan Panitia Ad Hoc terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5% dari jumlah anggota dan paling banyak 10% secara proporsional dari Fraksi dan kelompok DPD RI. 

Untuk membuat Keputusan MPR harus melakukan tiga tingkatan pembicaraan, yaitu pembahasan dalam sidang paripurna MPR yang didahului oleh penjelasan pimpinan MPR, dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi dan kelompok DPD. Kemudian tingkat II, pembahasan oleh Panitia Ad Hoc terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I, dan hasil pembahasan pada tingkat II, dan inilah rancangan keputusan MPR. Pada tingkat III, pengambilan keputusan oleh sidang paripurna MPR, setelah mendengar laporan pimpinan Panitia Ad Hoc, dan bila perlu kata akhir dari fraksi dan kelompok DPD.

“Untuk pembentukan Panitia Ad Hoc, maka perlu penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR di luar Sidang Tahunan MPR yang akan diselenggarakan pada 16 Agustus 2022. Karena masih reses dan renovasi gedung, maka sidang paripurna MPR pembentukan Panitia Ad Hoc, akan diselenggarakan pada awal atau pertengahan September 2022,” jelas Bamsoet.

Rancangan komposisi Panitia Ad Hoc, terdiri dari pimpinan MPR ditambah 45 anggota secara proporsional dari fraksi dan kelompok DPD. Komposisi keanggotaan Panitia Ad Hoc, adalah pimpinan MPR 10 orang, fraksi PDIP 8 orang, fraksi Partai Golkar 5 orang, fraksi Partai Gerindra 5 orang, Fraksi Partai NasDem 4 orang, Fraksi PKB 4 orang, Fraksi Partai Demokrat 3 orang, Fraksi PKS 3 orang, Fraksi PAN 3 orang, Fraksi PPP 1 orang, dan Kelompok DPD 9 orang. (bam)

See Also

Di Rakernas PDIP, Ganjar Pranowo Dan Bambang Pacul Salam Komando Hingga Pekik Merdeka
Lantik PAW Anggota MPR RI, Ketua MPR RI Ajak Rawat Nilai-Nilai Pancasila
Ketua MPR RI Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Negara Butuh Komitmen Bersama
Ketua MPR RI Tinjau Pembangunan Ibu Kota Administratif Sejong Di Korea Selatan
Ketua MPR RI Dorong Korea Selatan Dukung Pembangunan IKN Dan Program Presidensi Indonesia Dalam G20
Ketua MPR RI Jabarkan Pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara
Dalam Diskusi CSIS Dan SOKSI, Bamsoet Tegaskan MPR RI Tidak Dapat Menginisiasi Amandemen Konstitusi
Presiden Joko Widodo Sebut Pilihan Kombinasi Kepala Dan Wakil Kepala IKN Yang Baik
Presiden Joko Widodo Melantik Kepala Dan Wakil Kepala Otorita IKN
Bamsoet Minta Masukan Gubernur Lemhanas Terkait PPHN, Peta Politik Nasional Hingga Geopolitik Global
Pimpinan MPR RI Dan Pemerintah Sepakat Terus Wujudkan Kondisi Papua Aman, Damai, Dan Kondusif
Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
jQuery Slider
Arsip :2022202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 10.284.616 Since: 05.03.13 | 0.1662 sec