Ekonomi

LKPP Tahun 2021 Dapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Friday, 24 Juni 2022 | View : 39

BOGOR-SBN.

Presiden RI ke-7 Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Kepresidenan Bogor, Jalan Ir. H. Juanda No.1, Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabar), pada Kamis (23/6/2022).

Dalam keterangannya selepas acara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) periode 2022-2027 yang menjabat sejak 21 April 2022, Dr. Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA. menyatakan bahwa LKPP tahun 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, LKPP tahun 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas konsolidasian dari 83 kementerian dan lembaga, dan satu lembaga keuangan, lembaga bendahara umum negara,” ujar Dr. Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) periode 2022 - 2027 yang menjabat sejak 21 April 2022 Dr. Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA. menjelaskan bahwa dari 87 kementerian/lembaga (K/L) yang diperiksa, sebanyak empat K/L mendapatkan opini wajar dengan pengecualian yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“Tapi secara material keempat RKAKL tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan kepada laporan keuangan pemerintah pusat,” lanjutnya.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, BPK menaruh perhatian terhadap substansi dari LKPP terkait pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 yang dinilai belum sepenuhnya memadai. Atas permasalahan tersebut, kata Isma, BPK merekomendasikan pemerintah untuk menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan.

“Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan wajib pajak dan disetujui, serta menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai,” papar Dr. Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA.

Kemudian, terkait penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja nonprogram PCPEN pada 80 K/L minimal sebesar Rp12,52 triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan. BPK merekomendasikan pemerintah untuk memperbaiki mekanisme penganggaran hingga pertanggungjawaban belanja tersebut.

“Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi resiko ketidakpatuhan dalam proses ketidaktercapaian output dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belajar,” tambahnya.

Di akhir keterangannya, Isma berharap rekomendasi yang disampaikan oleh BPK dapat segera ditindaklanjuti pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun bendahara umum negara. Ia juga mengapresiasi kerja sama K/L selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang baik sekali selama kami melakukan proses pemeriksaan sampai dengan selesainya proses pemeriksaan,” ucapnya. (bpmi)

See Also

Kegiatan Turing Otomotif Mampu Gerakan Perekonomian Daerah Dan Promosikan Destinasi Wisata
Ketua MPR RI Tinjau Produksi Bus Listrik PT. Industri Kereta Api (Persero)
Terima Chairman Dan CEO Air Products, Presiden Joko Widodo Sebut Tindak Lanjuti Rencana Investasi
Ketua MPR RI Dorong Investor Korea Selatan Terlibat Pembangunan IKN Nusantara
Bamsoet Tandatangani Kerjasama Pengembangan Black Stone Garage-IMI Lounge
Ketua MPR RI Dorong Pemerintah Ubah Skema Pemberian Subsidi Energi
Terima CEO Of JTA International Holding, Ketua MPR RI Dorong Investasi Di Bidang Hilirisasi Mineral
Ketua MPR RI Minta Pimpinan Baru OJK Percepat Transformasi Digital Sektor Keuangan Indonesia
Ketua MPR RI Dorong OJK Menjadi Lembaga Yang Kuat, Berwibawa Dan Fleksibel
Bamsoet Tantang Tuksedo Studio Bali Produksi Mobil Listrik Hand Made
Ketua MPR RI Dukung Pemberlakuan Pajak Transaksi Perdagangan Aset Kripto
Presiden Joko Widodo Dan PM James Marape Bahas Sejumlah Peningkatan Kerja Sama Indonesia-PNG
Gunakan Produk Dalam Negeri Untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Presiden Joko Widodo Terima Pansel Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK
Presiden Joko Widodo Ajak Masyarakat Segera Lapor SPT Tahunan
Bamsoet Dukung Generasi Milenial Kembangkan Ekosistem Ekonomi Digital
Bamsoet Dorong Indonesia Sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia
Bamsoet Sebut KADIN Indonesia Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia
Bamsoet Tegaskan IMI Bersama KATECH Akan Kembangkan Kendaraan Tenaga Surya Dan Hydrogen
Lantik Ketua Kadin Kaltim, Eddy Ganefo Minta Optimalisasi UMKM Seiring Pemindahan IKN
Terima Wakil Menteri Perdagangan, Bamsoet Dukung Pembentukan Bursa Kripto Di Indonesia
Bamsoet Dorong Pemerintah Buat Ekosistem Baru Melindungi Konsumen Dan Peningkatan Penerimaan Pajak
Bamsoet Konsolidasi Anak Kolong Dukung Gerakan Ekonomi Kerakyatan
Memilih Domain And Hosting
Mau Belanja Gadget Komputer Murah?
jQuery Slider

Comments

Arsip :2022202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 10.284.638 Since: 05.03.13 | 0.1636 sec