Ekonomi

Ketua MPR RI Dukung Pemberlakuan Pajak Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Wednesday, 06 April 2022 | View : 126

JAKARTA-SBN.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. yang juga Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia mendukung langkah pemerintah yang secara resmi telah mengeluarkan aturan mengenai pemberlakukan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto. Pajak yang dikenakan yakni Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022, yang mulai efektif berlaku mulai 1 Mei 2022.

"Langkah tersebut bisa menambah pemasukan bagi negara. Mengingat perkembangan aset kripto di Indonesia semakin pesat. Kementerian Perdagangan mencatat, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 64,9 triliun pada tahun 2020. Meningkat menjadi Rp 859,4 triliun pada tahun 2021. Pada periode Januari hingga Februari 2022 saja, nilai transaksi aset kripto sudah mencapai Rp 83,3 triliun. Pada tahun 2021, kemampuan pasar aset kripto dalam menghimpun dana tersebut jauh lebih besar dibandingkan kemampuan pasar modal konvensional yang jumlahnya masih berada pada kisaran Rp 363,3 triliun," ujar Bamsoet di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (6/4/2022).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak tidak berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto, jasa kena pajak berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, serta jasa kena pajak berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (mining pool) oleh penambang aset kripto.

"Penyerahan aset kripto tersebut meliputi jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, tukar-menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya (swap), dan/atau tukar-menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto dan/atau jasa. Atas penyerahan aset kripto, besaran PPN yang dipungut dan disetor sebesar 1 persen dari tarif PPN umum atau sebesar 0,11 persen. Jika perdagangan tidak dilakukan pedagang fisik aset kripto, maka besaran PPN yang dipungut dan disetor sebesar 2 persen dari tarif PPN umum atau sebesar 0,22 persen," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) ini menerangkan, atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan mining pool, PPN yang harus dipungut dan disetor sebesar 10 persen dari tarif PPN umum atau 1,1 persen yang dikali dengan nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima penambang. Penghasilan yang diterima oleh penjual aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang merupakan penghasilan yang terutang PPh. Penjual dikenai PPh Pasal 22 yang bersifat final dengan tarif 0,1 persen. PPh Pasal 22 bersifat final tersebut dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh penyelenggara perdagangan. Jika penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik bukan pedagang fisik aset kripto, PPh Pasal 22 bersifat final yang dipungut sebesar 0,2 persen.

"Dalam Pasal 30 ayat 1 PMK Nomor 68 Tahun 2022 juga mengatur PPh bagi penambang dengan mengenakan PPh Pasal 22 yang bersifat final dengan tarif 0,1 persen. Bagi penambang, PPh Pasal 22 tersebut harus disetorkan sendiri. Dalam hal penghasilan berupa aset kripto, penghasilan tersebut harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai aset kripto pada saat diterima atau diperoleh, dalam sistem penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang dipilih oleh penambang aset kripto," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) dan Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI)/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, selain mengenakan pajak terhadap perdagangan aset kripto, pemerintah juga harus mulai mempersiapkan pembentukan bursa kripto. Selain memberikan kepastian usaha, kepastian hukum, dan perlindungan investor dan konsumen kripto di Indonesia, kehadiran bursa kripto juga sangat penting untuk mengawasi perdagangan kripto. Sekaligus memperkuat posisi Indonesia menjadi pusat ekonomi digital dunia, khususnya untuk wilayah Asia dan Asia Tenggara.

"Pemerintah juga harus meningkatkan edukasi literasi finansial kepada masyarakat luas. Mengingat masih maraknya penawaran investasi ilegal dan belum dibangunnya infrastruktur penunjang seperti keberadaan bursa kripto resmi, menyebabkan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses bisnis dari industri aset kripto, berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai modus penipuan," pungkas Bamsoet. (bam/jos)

See Also

Kegiatan Turing Otomotif Mampu Gerakan Perekonomian Daerah Dan Promosikan Destinasi Wisata
Ketua MPR RI Tinjau Produksi Bus Listrik PT. Industri Kereta Api (Persero)
Terima Chairman Dan CEO Air Products, Presiden Joko Widodo Sebut Tindak Lanjuti Rencana Investasi
Ketua MPR RI Dorong Investor Korea Selatan Terlibat Pembangunan IKN Nusantara
Bamsoet Tandatangani Kerjasama Pengembangan Black Stone Garage-IMI Lounge
Ketua MPR RI Dorong Pemerintah Ubah Skema Pemberian Subsidi Energi
Terima CEO Of JTA International Holding, Ketua MPR RI Dorong Investasi Di Bidang Hilirisasi Mineral
Ketua MPR RI Minta Pimpinan Baru OJK Percepat Transformasi Digital Sektor Keuangan Indonesia
Ketua MPR RI Dorong OJK Menjadi Lembaga Yang Kuat, Berwibawa Dan Fleksibel
Bamsoet Tantang Tuksedo Studio Bali Produksi Mobil Listrik Hand Made
Presiden Joko Widodo Dan PM James Marape Bahas Sejumlah Peningkatan Kerja Sama Indonesia-PNG
Gunakan Produk Dalam Negeri Untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Presiden Joko Widodo Terima Pansel Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK
Presiden Joko Widodo Ajak Masyarakat Segera Lapor SPT Tahunan
Bamsoet Dukung Generasi Milenial Kembangkan Ekosistem Ekonomi Digital
Bamsoet Dorong Indonesia Sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia
Bamsoet Sebut KADIN Indonesia Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia
Bamsoet Tegaskan IMI Bersama KATECH Akan Kembangkan Kendaraan Tenaga Surya Dan Hydrogen
Lantik Ketua Kadin Kaltim, Eddy Ganefo Minta Optimalisasi UMKM Seiring Pemindahan IKN
Terima Wakil Menteri Perdagangan, Bamsoet Dukung Pembentukan Bursa Kripto Di Indonesia
Bamsoet Dorong Pemerintah Buat Ekosistem Baru Melindungi Konsumen Dan Peningkatan Penerimaan Pajak
Bamsoet Konsolidasi Anak Kolong Dukung Gerakan Ekonomi Kerakyatan
Memilih Domain And Hosting
Mau Belanja Gadget Komputer Murah?
Start Making Money With Click Wealth System
jQuery Slider

Comments

Arsip :2022202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 10.284.762 Since: 05.03.13 | 0.1678 sec