Hukum

Menko Marinvest Tegaskan Sanksi Bagi Penimbun Obat Dan Alat Kesehatan

Saturday, 03 Juli 2021 | View : 50

JAKARTA-SBN.

Pemerintah mengingatkan kembali sanksi bagi oknum-oknum, yang menimbun dan melipatgandakan harga obat-obatan dan alat kesehatan (alkes).

"Pelaku akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/7/2021).

Jodi mengingatkan agar tidak bermain-main dengan nyawa orang lain. Menurut dia, kesembuhan dan kesehatan pasien harus didahulukan sebagai upaya menyelamatkan bangsa.

Ia juga meminta agar jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain.

"Bagi para penyalur, distributor dan penyedia obat-obatan untuk selalu mengikuti peraturan atau akan ditindak oleh aparat hukum atau lebih buruk lagi akan dimusuhi oleh bangsa Indonesia," katanya.

Sementara itu, dalam konteks terapi bagi kesembuhan pasien, Menko Marves yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Jend. TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan, M.P.A., Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. melakukan konferensi pers yang menyatakan pemerintah telah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) obat dalam masa pandemi Virus Corona (Covid-19).

Penetapan HET obat-obatan yang digunakan dalam masa pandemi Covid-19 dan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021.

Pengaturan HET itu untuk mencegah para spekulan memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia dengan meraup keuntungan yang tidak masuk akal dan malah menghambat penanganan Virus Corona (Covid-19). (antara)

See Also

Dampak Pembongkaran Bangunan Pedagang Pinggir Sungai Duta Indah, Bekasi.
Pembongkaran Bangunan Pinggir Sungai Duta Indah, Jati Makmur, Bekasi
Ketua KPK Melantik 1.271 Pegawai KPK Sebagai ASN
Ketua MPR RI Minta Pemerintah Investigasi Kebocoran Data 297 Juta Penduduk
Bamsoet Minta Pemerintah Investigasi Dugaan Kebocoran Data 279 Juta Penduduk Indonesia
Bamsoet Apresiasi Capaian 100 Hari Kinerja Kapolri
KPK Sita 13 Sepeda Lapierre Terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster
Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
jQuery Slider

Comments

Arsip :202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 9.388.816 Since: 05.03.13 | 0.19 sec