Ekonomi

Menteri Keuangan Tegaskan Tidak Berencana Pungut PPN Dari Sembako

Wednesday, 16 Juni 2021 | View : 37

JAKARTA-SBN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. menekankan pihaknya tidak berencana untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako dalam rentang harga yang murah dan juga tidak akan dibahas dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

“Poinnya adalah kita tidak memungut PPN sembako (murah), kita tidak memungut dan apakah dalam RUU KUP nanti apakah akan ada. Untuk yang itu tidak dipungut itu aja, clear, very clear di situ,” ujar Menkeu Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (14/6/2021).

Menkeu Sri Mulyani membenarkan bahwa sembako akan menjadi objek pajak, namun pemerintah hanya akan menyasar produk-produk premium yang juga termasuk dalam kategori sembako. Menkeu mencontohkan dengan Beras Shirataki atau Basmati hingga Daging Wagyu dan Kobe.

“Jadi kalau dilihat harganya (beras) Rp10 ribu per kilogram sampai Rp50 ribu per kilogram atau Rp200 ribu per kilogram, ini kan berarti bisa mengklaim sama-sama sembako,” ujar Sri Mulyani.

“Ada daging sapi Wagyu, Kobe, yang perkilonya itu bisa Rp3 juta atau Rp5 juta. Ada yang daging biasa yang dikonsumsi masyarakat sekilonya sekarang mungkin Rp90.000. Jadi kan bumi langit jadi dalam hal ini,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan bahwa fenomena munculnya produk-produk yang very high end, namun tetap termasuk dalam sembako itulah yang pemerintah coba untuk seimbangkan.

“Justru pajak itu mencoba untuk meng-adressisu keadilan karena diversifikasi dari masyarakat kita sudah begitu sangat beragam,” tutur Sri Mulyani.

Ia menekankan suatu barang tidak akan dapat dipungut pajak jika tidak menjadi objek, karenanya sembako akan masuk dalam objek pajak. Namun, pemerintah akan menerapkan skema multitarif, sehingga sembako yang biasa dikonsumsi masyarakat luas tidak akan dipungut pajak.

“Bisa dipajaki dengan dibebaskan pajaknya, DTP, bisa tarifnya dinolkan itu versus yang tarifnya lebih tinggi, makanya itu kita sampaikan dalam PPN multi-tarif. Jadi objeknya benar, kalau tidak menjadi obyek pajak no matter what gak bisa dipajakin,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut ia menyampaikan detail mengenai pungutan PPN akan dibahas secara benar dan komprehensif bersama DPR nantinya.

“Kita nanti akan membahas seizin pimpinan DPR, bahwa RUU itu dibahasnya secara benar baik dan komprehensif. Di dalam RUU KUP nanti akan kita sampaikan,” kata Sri Mulyani. (antara)

See Also

Memilih Domain And Hosting
Mau Belanja Gadget Komputer Murah?
Meraup Uang Via Media Sosial
Start Making Money With Click Wealth System
Piano For All-Click Bank
Pembongkaran Bangunan Dan Pedagang Kaki Lima Di Perumahan Duta Indah, Jati Makmur, Bekasi
Presiden Joko Widodo Sebut Gunakan Uang Rakyat Sebaik-baiknya
Bursa Asia Pasifik Melonjak
Bursa Eropa Turun
Penambang Bitcoin Lari Ke Kazakhstan Hingga Amerika Serikat
Saat Ketua DPR RI Keliling Solo Ditemani Gibran
Minister Suharso Monoarfa Elaborate Bappenas Work Plan In 2022
Menteri PPN Paparkan Rencana Kerja Bappenas Tahun 2022
Bertemu Ketua DPR RI, Warga Pulau Talise Sulut Berharap Aliran Listrik 24 Jam
Berkunjung Ke Pulau Talise, Ketua DPR RI Minta Pemda Genjot Pembangunan
Menteri PPN Pimpin Multilateral Meeting, Bahas Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
Ketua DPR RI Minta APBN 2022 Antisipasi Ketidakpastian Akibat Virus Corona
Luncurkan Buku Cegah Negara Tanpa Arah, Bamsoet Tegaskan Pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara
Bamsoet Ajak UMJ Mencegah Negara Tanpa Arah Dengan Menghadirkan Kembali PPHN Pasca 2024
Perdana Menteri Polandia Tolak Tutup Pertambangan Batu Bara
Bursa Eropa Dibuka Menguat
Elon Musk Menghentikan Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Mobil Listrik Tesla
Nilai Tukar Cryptocurrency Anjlok
Microsoft Corporation Bangun Pusat Data Di Malaysia
Perum Bulog Akan Serap 50.000 Ton Beras Petani Sumatera Selatan
jQuery Slider

Comments

Arsip :202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 9.370.814 Since: 05.03.13 | 0.1538 sec