Hukum

KPK Kejar Bukti Kasus Suap Pajak Yang Dibawa Kabur

Tuesday, 13 April 2021 | View : 122

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus mengejar barang bukti yang gagal disita saat menggeledah Kantor Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), terkait penyidikan kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu), Jumat (9/4/2021).

Barang bukti itu gagal disita lantaran diduga telah dibawa kabur dengan menggunakan truk.

Ketua KPK, Firli Bahuri menyatakan, pihaknya akan menerima dan mendalami setiap informasi, termasuk mengenai keberadaan barang bukti maupun truk yang membawa kabur.

Selain itu, Firli Bahuri memastikan, pihaknya juga terus bekerja mengusut kasus ini dengan memeriksa para saksi yang diduga mengetahui sengkarut suap bernilai puluhan miliar tersebut.

"Semua informasi kita respons prinsipnya adalah KPK tetap melakukan pencarian terhadap barbuk KPK tetap bekerja mengumpulkan keterangan-keterangan saksi sehingga dengan bukti tersebut akan muncul terangnya suatu perkara pidana dan kita menemukan tersangkanya," beber Firli Bahuri, di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kav. No.4, RT001/RW006, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (13/4/2021).

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, lembaga antikorupsi tak segan menjerat para pihak yang terlibat kasus ini sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup. Termasuk pihak-pihak yang diduga merintangi proses penyidikan dengan menghilangkan barang bukti.

"Tentu tersangka korupsi itu tidak hanya merugikan uang negara tetapi ada juga kejahatan-kejahatan lain berupa suap menyuap, pemerasan, dan tindak pidana lain, termasuk juga para pihak yang melakukan merintangi menghalangi menggagalkan penyelidikan penuntutan tindak pidana korupsi itu pasti kita tangani," tegas Firli Bahuri.

Seperti diberitakan, KPK sedang menyidik kasus dugaan suap bernilai puluhan miliar rupiah terkait penurunan nilai pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu). Dalam proses penanganan perkara korupsi yang dilakukan KPK, peningkatkan status perkara ke tahap penyidikan diiringi dengan penetapan tersangka.

KPK hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait konstruksi perkara maupun pihak yang menyandang status tersangka kasus tersebut. Sesuai kebijakan pimpinan KPK saat ini, lembaga antikorupsi akan mengumumkan konstruksi perkara secara rinci dan nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukannya upaya paksa berupa penahanan atau penangkapan terhadap tersangka.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dua pejabat pajak yang telah menyandang status tersangka kasus ini, yaitu Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak serta Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak.

Kedua penyelenggara negara itu diduga menerima suap dari beberapa konsultan dan kuasa pajak di sejumlah perusahaan. Informasi itu menyebut, Angin dan Dadan diduga menerima suap dari Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak PT. Gunung Madu Plantations, serta Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak PT. Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait pemeriksaan pajak PT. Jhonlin Baratama. (ant)

See Also

Ketua MPR RI Dorong Menteri ATR/Kepala BTN Tegas Berantas Mafia Tanah
Anak TKI Yang Ditinggal Ibunya Resmi Mendapat Kewarganegaraan Malaysia
Kabareskrim Minta Polda NTB Hentikan Kasus Korban Begal Jadi Tersangka
Kapolri Jamin Korban Begal Jadi Tersangka Dapat Keadilan
Kapolda NTB Menyatakan Penyidikan Kasus Korban Begal Jadi Tersangka Dihentikan
Kronologi Ade Armando Dikeroyok Massa Demo Di Depan Gedung DPR RI
Terawan Diberhentikan Dari IDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia Protes Keras
Ketua MPR RI Dukung Polri Terapkan Restorative Justice Dalam Berbagai Perkara Yang Relatif Ringan
Bamsoet Sebut KADIN Indonesia Dan Polri Siapkan MOU Pendampingan Dan Pencegahan Pelanggaran Hukum
Rapat Pimpinan TNI-Polri, Bamsoet Tekankan Pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara
Bamsoet Sebut KADIN Dan Kejakgung Akan Berikan Edukasi Hukum Kepada Para Pengusaha
Bamsoet Apresiasi Capaian Kinerja Mahkamah Agung Di Tahun 2021
Bamsoet Dukung Polri Perkuat Sosialisasi Dan Pemberian Efek Jera Investasi Bodong
Kejahatan Seksual Kian Marak, Puan Pastikan DPR RI Gas Selesaikan RUU TPKS
Dampak Pembongkaran Bangunan Pedagang Pinggir Sungai Duta Indah, Bekasi.
Pembongkaran Bangunan Pinggir Sungai Duta Indah, Jati Makmur, Bekasi
Festival Cegah Korupsi
Ketua MPR RI Minta Pemerintah Investigasi Kebocoran Data 297 Juta Penduduk
Bamsoet Apresiasi Capaian 100 Hari Kinerja Kapolri
Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
jQuery Slider

Comments

Arsip :2022202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 10.247.211 Since: 05.03.13 | 0.1704 sec