Hukum

Wahyu Setiawan Resmi Mundur Dari KPU

Friday, 10 Januari 2020 | View : 227

JAKARTA-SBN.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisioner KPU Periode 2017-2023. Pengunduran diri ini disampaikan Wahyu dalam surat resmi yang ditandatangani Wahyu kepada Presiden Joko Widodo.

"Dengan penuh kesadaran diri, tanpa ada paksaan dari manapun dan oleh siapapun, dengan surat ini, saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota KPU RI masa jabatan 2017-2023. Surat ini berlaku sejak tanggal saya menandatanganinya. Demikian surat pengunduran diri ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya," demikian isi surat Wahyu Setiawan yang ditujukan kepada Presiden.

Wahyu menulis surat tersebut di Jakarta pada 10 Januari 2020. Wahyu menandatangani surat tersebut di atas materai Rp 6.000.

Sebagaimana diketahui, Wahyu Setiawan menjadi tersangka kasus korupsi proses penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari salah seorang anggota DPR RI. Selain Wahyu, KPK juga menetapkan Mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, caleg DPR RI dari PDIP Harun Masiku serta seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka.

Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sekitar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (bs)

See Also

Dampak Pembongkaran Bangunan Pedagang Pinggir Sungai Duta Indah, Bekasi.
Pembongkaran Bangunan Pinggir Sungai Duta Indah, Jati Makmur, Bekasi
Ketua KPK Melantik 1.271 Pegawai KPK Sebagai ASN
Ketua MPR RI Minta Pemerintah Investigasi Kebocoran Data 297 Juta Penduduk
Bamsoet Minta Pemerintah Investigasi Dugaan Kebocoran Data 279 Juta Penduduk Indonesia
Bamsoet Apresiasi Capaian 100 Hari Kinerja Kapolri
KPK Sita 13 Sepeda Lapierre Terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster
Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
jQuery Slider

Comments

Arsip :202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 9.388.711 Since: 05.03.13 | 0.25 sec