Hukum

KPK Dalami Kaitan Reklamasi Tangerang-Jakarta Ke Bupati Tangerang

Saturday, 23 April 2016 | View : 3357

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kaitan reklamasi Tangerang dan DKI Jakarta dari Bupati Tangerang yang mulai menjabat sejak tahun 2013, Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain, B.Bus. terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan Raperda Pantai Utara Jakarta.

"Masalah reklamasi yang berbatasan dengan Dadap di wilayah Kabupaten Tangerang, Kosambi. Saya hanya menegaskan saja bahwa Kabupaten Tangerang berbatasan dengan DKI dan daerah reklamasi itu mungkin juga apa namanya nyambung ke Kabupaten Tangerang karena batas wilayah itu," ungkap Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Jl. HR Rasuna Said Kav C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Jumat (22/4/2016).

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Tangerang yang mulai menjabat sejak tahun 2013, Ahmed Zaki Iskandar, B.Bus., sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah Pantai Utara Jakarta.

"Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, diperiksa terkait usulan jembatan tambahan dari Kosambi ke pulau reklamasi punya PT. KNI (Kapuk Naga Indah)," beber Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, di Plaza Gedung Jakarta, Jl. HR Rasuna Said Kav C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Jumat (22/4/2016).

Sepanjang pesisir Utara Tangerang dari pantai Dadap, Kosambi, hingga Kronjo, rencananya akan dibangun Kota Baru Pantura berbentuk pulau-pulau seluas 9.000 Hektare.

Kabupaten Tangerang memulai reklamasi Pantai Muara Dadap di Kecamatan Kosambi sejak 2010 yang dikerjakan PT. Agung Sedayu Group. Luas total pulau buatan itu 9.000 hektare, hampir dua kali luas gabungan 17 pulau reklamasi Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Tangerang menggandeng PT. Salim Group dan PT. Agung Sedayu Group yang merupakan induk perusahaan PT. Kapuk Naga Indah (KNI).

PT. Agung Sedayu Group merupakan satu-satunya perusahaan pengembang yang digandeng PT. Tangerang International City selaku pemegang hak pengelolaan kawasan tersebut untuk menggarap proyek reklamasi di Tangerang. Wilayah digarap berdekatan dengan enam pulau reklamasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terletak dari Kamal Muara hingga Pantai Indah Kapuk (PIK).

Kabupaten Tangerang juga mengajukan pembangunan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau reklamasi tersebut.

"Pembangunan jembatan juga masih proposal, kita mempertanyakan ke Gubernur DKI apakah itu juga nyambung jembatannya, jangan sampai jembatan itu dibangun tapi tidak bisa untuk kepentingan umum," imbuh Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain.

Menurut Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain, pihaknya pun belum mendapatkan jawaban dari jembatan penyambung tersebut.

"Apakah jembatan yang di-propose itu menyambung atau enggak ke DKI, kalau nyambung baru kita approve, tapi belum ada jawabannya," ungkap Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain.

PT. Kapuk Naga Indah (KNI) mendapat jatah reklamasi lima pulau (pulau A, B. C, D, E) dengan luas 1.329 hektar (ha) sementara PT. Muara Wisesa Samudera mendapat jatah rekalamasi pulau G dengan luas 161 hektar (ha).

Izin pelaksanaan untuk PT. Kapuk Naga Indah diterbitkan pada 2012 pada era Gubernur DKI Jakarta (saat itu), Dr. Ing H. Fauzi Bowo, sedangkan izin pelaksanaan untuk PT. Muara Wisesa Samudera diterbitkan Gubernur DKI Jakarta (kini, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. pada Desember 2014).

Selain Ahmed Zaki Iskandar, KPK juga memeriksa Syaiful Zuhri alias Pupung dari swasta, CEO PT. Kencana Unggul Sukses (pengembang reklamasi Pluit yang juga anak perusahaan Agung Podomoro Land), Halim Kumala dan Didin Syamsudin, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sedangkan CEO Pluit City yang juga anak perusahaan Agung Podomoro Land (APL) Halim Kumala yang juga diperiksa hari Jumat (22/4/2016) dalam kasus yang sama mengaku juga ditanya tentang proyek reklamasi.

"Ada sekitar 30 pertanyaan, saya ditanya soal proyek, ditanya luasnya berapa," tutur Halim Kumala.

Halim Kumala mengaku proyek yang dipegangnya seluas 161 hektare.

"Itu kerja sendiri dan tidak koordinasi dengan pihak lain," tambah Halim Kumala singkat.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Direktur Utama/Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja, dan Personal Assistant/Asisten Pribadi PT. APL, Trinanda Prihantoro, sebagai tersangka pemberi suap sebesar Rp 2 miliar kepada Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD DKI Jakarta, Ir. H. Mohamad Sanusi terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinnsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pasalnya, mereka diduga terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkakan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ir. H. Mohamad Sanusi berdasarkan sangkaan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai penyelenggara negara yang patut diduga menerima hadiah dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan kepada Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. (ant)

See Also

Kejahatan Seksual Kian Marak, Puan Pastikan DPR RI Gas Selesaikan RUU TPKS
Dampak Pembongkaran Bangunan Pedagang Pinggir Sungai Duta Indah, Bekasi.
Pembongkaran Bangunan Pinggir Sungai Duta Indah, Jati Makmur, Bekasi
Festival Cegah Korupsi
Ketua KPK Melantik 1.271 Pegawai KPK Sebagai ASN
Ketua MPR RI Minta Pemerintah Investigasi Kebocoran Data 297 Juta Penduduk
Bamsoet Minta Pemerintah Investigasi Dugaan Kebocoran Data 279 Juta Penduduk Indonesia
Bamsoet Apresiasi Capaian 100 Hari Kinerja Kapolri
KPK Sita 13 Sepeda Lapierre Terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster
Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
jQuery Slider

Comments

Arsip :2022202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 9.512.697 Since: 05.03.13 | 0.1671 sec