Hukum

KPK Temukan Uang Dari Ruang Kerja Ketua Komisi D DPRD DKI

Thursday, 07 April 2016 | View : 709

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang berjumlah sekitar Rp 850 juta ketika menggeledah ruang kerja Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ir. H. Mohamad Sanusi.

"Penyidik menemukan uang dalam pecahan Rp100 ribu sejumlah 85 bundel, telah dilakukan penyitaan," ungkap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Kamis (7/4/2016).

Dia mengatakan pihak penyidik belum mengetahui peruntukan sejumlah uang tersebut.

Priharsa Nugraha juga mengatakan pihaknya belum memiliki kesimpulan mengenai asal uang tersebut. "Masih didalami," beber dia.

Anggota DPRD DKI asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ir. H. Mohamad Sanusi menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (5/4/2016). Pemeriksaan Ir. H. Mohamad Sanusi ini merupakan pertama kali setelah dirinya ditahan oleh KPK.

KPK pada Jumat (1/4/2016) telah menetapkan Ir. H. Mohamad Sanusi sebagai tersangka penerima suap terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Reklamasi Teluk Jakarta.

Ir. H. Mohamad Sanusi mendapatkan uang dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kamis (31/3/2016) akhir Maret lalu, KPK menemukan barang bukti uang senilai Rp 1,14 miliar dari total Rp 2 miliar yang sudah diberikan Ariesman Widjaja kepada Ir. H. Mohamad Sanusi meski belum diketahui total commitment fee yang diterima Ir. H. Mohamad Sanusi.

Suap diberikan diduga ada kaitannya dengan pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

KPK juga menetapkan petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan sebagai saksi yang perlu diperiksa. KPK juga telah mencegah Aguan sejak 1 April 2016 untuk enam bulan ke depan.

Selain Aguan, KPK juga telah mencegah dua orang, yaitu Gery Prastya dan Berlian Kurniawati, untuk enam bulan ke depan sejak 4 April 2016.

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM  Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. mengaku telah mencegah bepergian ke luar negeri dua orang terkait kasus dugaan suap Anggota DPRD DKI Jakarta Ir. H. Mohamad Sanusi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi teluk Jakarta.

Usai menjadi pembicara dalam pelatihan humas Kementerian Hukum dan HAM di Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, mantan Kepala Kepolisian Daerah Bali (Kapolda) Bali, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. menjelaskan kedua orang itu masing-masing berinisial GP (laki-laki) dan BK (perempuan).

Mereka telah dicegah bepergian ke luar negeri pada 4 April 2016 atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Keduanya belum jelas statusnya tetapi sudah diminta (cegah) masih nama saja dengan identitas lengkap langsung tanggal 4 April, kami masukkan ke sistem informasi dan manajemen keimigrasian online," papar mantan Kapolres Sidoarjo pada tahun 2003.

Keduanya telah teregisterasi pada sistem dalam jaringan untuk dicegah bepergian keluar negeri di 125 kantor imigrasi dan seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik di bandara, pelabuhan, maupun pos lintas perbatasan.

Mantan Direskrimum Polda Sumut pada tahun 2005 ini menambahkan, pada 1 April 2016 telah mencegah tersangka yang diduga memberikan suap berinisial AW dan SK alias A yang belum diketahui status hukumnya, juga telah dicegah atas permintaan KPK.

Keempat pencegahan itu berlaku hingga enam bulan mendatang untuk memudahkan penyidik dalam memeriksa mereka.

See Also

Dampak Pembongkaran Bangunan Pedagang Pinggir Sungai Duta Indah, Bekasi.
Pembongkaran Bangunan Pinggir Sungai Duta Indah, Jati Makmur, Bekasi
Ketua KPK Melantik 1.271 Pegawai KPK Sebagai ASN
Ketua MPR RI Minta Pemerintah Investigasi Kebocoran Data 297 Juta Penduduk
Bamsoet Minta Pemerintah Investigasi Dugaan Kebocoran Data 279 Juta Penduduk Indonesia
Bamsoet Apresiasi Capaian 100 Hari Kinerja Kapolri
KPK Sita 13 Sepeda Lapierre Terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster
Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
jQuery Slider

Comments

Arsip :202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 9.371.185 Since: 05.03.13 | 0.2017 sec