Politik

Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat

Saturday, 05 Maret 2016 | View : 1339

SAMPIT-SBN.

Organisasi keagamaan Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam di Indonesia, mengingatkan pemerintah dan politikus di negara ini untuk tidak menciptakan kebijakan politik yang dapat mengekang rakyat sehingga tidak bisa bangkit dari kemiskinan.

"Kemiskinan bisa karena sistem politik yang tidak memungkinkan seseorang menjadi kaya. Ini disebut kemiskinan struktural. Dia rajin tapi sistem yang tidak memberinya kesempatan untuk menjadi kaya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Muhammadiyah, Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed., di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (4/3/2016) malam.

Harapan itu disampaikan mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2002-2006 dan Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhamamdiyah 2005-2010, Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed. saat menghadiri Musyawarah Daerah VI Muhammadiyah-Aisyiyah Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di Sampit. Ini menjadi salah satu penekanan yang disampaikannya kepada ratusan kader Muhammadiyah yang hadir.

Turut hadir dalam acara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah (PWM Kalteng) periode 2015-2020, Drs. H.M. Yamin Mukhtar, Lc.,M. Pd.I., Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah periode 2016-2021, Drs. H. Muhammad Taufiq Mukri, S.H., M.M., dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kotawaringin Timur (PDM Kotim), K.H. Akmal Thamroh, S.Pd.

Selain sistem politik, kemiskinan juga bisa disebabkan terbatasnya ilmu atau sumber daya manusia, dan faktor kemalasan. Namun yang sistem politik yang tidak tepat, akan sangat merugikan rakyat.

Politik diakui berpengaruh besar terhadap rakyat. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan cukup kuat dipengaruhi oleh sistem dan proses politik. Jika sistem politik tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil maka akan tergambar pada kebijakan yang dihasilkan.

Alumnus Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1991 ini, Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed. mengingatkan kepada seluruh warga Muhammadiyah yang mendapat kepercayaan menjadi pemimpin maupun jabatan lainnya untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Setiap kebijakan yang akan diambil, harus dipertimbangkan secara matang kemungkinan dampaknya terhadap masyarakat.

Muhammadiyah menginginkan kadernya selalu berjuang dan memikirkan solusi terhadap nasib rakyatnya. Sistem politik harus mendorong pada kebijakan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk berubah menjadi sejahtera.

"KH Achmad Dahlan menyatakan, Muhammadiyah tidak ingin pemimpin yang gaib. Banyak pemimpin yang kalau rakyatnya ada masalah, dia hilang entah ke mana. Tapi kalau masalah selesai, dia datang bak pahlawan," pungkas alumnus Flinders University, Adelaide, Negara Bagian South Australia (SA) pada tahun 1996, Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.

Muhammadiyah dibentuk untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan seperti ini. Melalui berbagai kegiatan amal dan usahanya, warga Muhammadiyah diharapkan mengambil peran dalam mendorong terciptanya sistem politik dan pemerintahan yang kebijakannya benar-benar berpihak kepada rakyat.

Muhammadiyah mendukung penuh Islam berkemajuan yang kembali alquran dan sunnah. Muhammadiyah tidak segan belajar dari orang lain jika itu tujuannya demi kebaikan. (ant/jos)

See Also

Di Rakernas PDIP, Ganjar Pranowo Dan Bambang Pacul Salam Komando Hingga Pekik Merdeka
Lantik PAW Anggota MPR RI, Ketua MPR RI Ajak Rawat Nilai-Nilai Pancasila
Ketua MPR RI Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Negara Butuh Komitmen Bersama
Ketua MPR RI Tinjau Pembangunan Ibu Kota Administratif Sejong Di Korea Selatan
Ketua MPR RI Dorong Korea Selatan Dukung Pembangunan IKN Dan Program Presidensi Indonesia Dalam G20
Ketua MPR RI Jabarkan Pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara
Dalam Diskusi CSIS Dan SOKSI, Bamsoet Tegaskan MPR RI Tidak Dapat Menginisiasi Amandemen Konstitusi
Presiden Joko Widodo Sebut Pilihan Kombinasi Kepala Dan Wakil Kepala IKN Yang Baik
Presiden Joko Widodo Melantik Kepala Dan Wakil Kepala Otorita IKN
Bamsoet Minta Masukan Gubernur Lemhanas Terkait PPHN, Peta Politik Nasional Hingga Geopolitik Global
Pimpinan MPR RI Dan Pemerintah Sepakat Terus Wujudkan Kondisi Papua Aman, Damai, Dan Kondusif
Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
jQuery Slider
Arsip :2022202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 10.473.830 Since: 05.03.13 | 0.208 sec