Hukum

KPK Tersudut Akibat Wewenang Penyadapan

Tuesday, 16 Februari 2016 | View : 11355

JAKARTA-SBN.

Wakil Ketua Lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif, Ph.D. mengatakan KPK terus disudutkan karena memiliki kewenangan menyadap.

"Kalau diatur boleh saja terkait penyadapan, tapi ingat, bukan hanya kami yang berwenang melakukan penyadapan," kata putra Sulawesi Tenggara (Sultra) tersebut, Laode Muhammad Syarif, Ph.D. dalam diskusi revisi penguatan KPK di Jakarta Selatan, Selasa (16/2/2016).

Mantan Dosen Hukum di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini, Laode Muhammad Syarif, Ph.D. menyebutkan Kepolisian RI (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan lainnya juga memiliki kewenangan itu, tetapi yang terus disudutkan hanya KPK.

Alumnus Queensland University of Technology (QUT), Brisbane, Negara Bagian Queensland (QLD), Australia di bidang Master Hukum Lingkungan dan Doktor bidang Hukum Lingkungan Internasional di Sydney University, Sydney, Negara Bagian New South Wales (NSW), Australia ini mengkhawatirkan penguatan KPK berdalil revisi Undang-Undang justru memunculkan hal-hal yang tidak terduga.

"Yang perlu diatur sesungguhnya adalah mengenai UU tindak pidana korupsinya, bukan sebagai instansinya," jelas Laode Muhammad Syarif, Ph.D. yang pernah bekerja di Pusat Hukum Iklim dan Lingkungan Australia atau Australian Centre for Climate and Environmental Law (ACCEL) dari Sydney University.

Senada dengan Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2014-2019 dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB), Inspektur Jenderal Polisi/Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Farouk Muhammad menilai jika aturan penyadapan KPK dihapus maka fungsi KPK akan habis.

"Jika hanya untuk menyadap saja perlu tiga hingga lima persetujuan dari petinggi KPK, maka koruptor bisa lepas," terang Guru Besar bidang Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Inspektur Jenderal Polisi/Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Farouk Muhammad.

Sedangkan, Ketua Dewan Pembina MMD Initiative, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD., S.H. menilai jika aturan penyadapan KPK dihilangkan maka fungsi KPK bisa mati, sebaliknya dia mengapresiasi langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan yang disebutnya selalu menguatkan kasus yang ditangani lembaga antikorupsi itu.

"Selama ini target yang disadap memang bisa menjadikan bukti tindakan korupsi, dan bukti tersebut tidak terbantahkan," tukas alumnus Program Pasca Sarjana S2, Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta itu, Mahfud MD dalam diskusi revisi penguatan UU KPK di Jakarta Selatan, Selasa (16/2/2016).

Oleh karena itu, dengan melihat pencapaian sejarah prestasi KPK dalam hal penyadapan, KPK akan mati jika aturan penyadapan malah dihilangkan.

Namun, alumnus S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan (Sasdaya) Jurusan Sastra Arab, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta ini menyarankan penyadapan oleh KPK mempunyai standar ketetapan aturan yang baku dalam melaksanakan.

"Khusus penyadapan memang harus ada izin dan tidak bisa sembarangan, standarnya harus dipenuhi, maka kalau revisi itu untuk menertibkan prosedur tidak ada salahnya," cetus staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984.

Mantan Menteri Pertahanan RI (2000-2001) serta mantan Menteri Kehakiman dan HAM (2001), Mahfud MD menyarankan agar penyadapan yang dilakukan KPK mempunyai standar ketetapan aturan yang baku.

"Standarnya harus dipenuhi, maka kalau revisi itu untuk menertibkan prosedur tidak ada salahnya," jelas lulusan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) ini, Mahfud MD.

Alumnus rogram Doktoral S3, Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta ini, Mahfud MD. juga menyoroti rencana membentuk dewan pengawas KPK yang menjadi salah satu butir revisi UU KPK.

"Kalaupun nantinya ada dewan pengawas, tugasnya cukup mengawasi saja, jangan jadi pintu pertama," tegas alumnus S1 Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Mahfud MD.

Kendati tidak menentang revisi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI dengan masa jabatan tahun 2008-2013, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD., S.H. mengingatkan revisi semestinya ditempuh berdasarkan hasil penelitian akademis, bukan karena penyesuaian dari golongan tertentu, karena hasil akademis ada kesimpulan dan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. (ant/jos)

See Also

Ketua MPR RI Dorong Menteri ATR/Kepala BTN Tegas Berantas Mafia Tanah
Anak TKI Yang Ditinggal Ibunya Resmi Mendapat Kewarganegaraan Malaysia
Kabareskrim Minta Polda NTB Hentikan Kasus Korban Begal Jadi Tersangka
Kapolri Jamin Korban Begal Jadi Tersangka Dapat Keadilan
Kapolda NTB Menyatakan Penyidikan Kasus Korban Begal Jadi Tersangka Dihentikan
Kronologi Ade Armando Dikeroyok Massa Demo Di Depan Gedung DPR RI
Terawan Diberhentikan Dari IDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia Protes Keras
Ketua MPR RI Dukung Polri Terapkan Restorative Justice Dalam Berbagai Perkara Yang Relatif Ringan
Bamsoet Sebut KADIN Indonesia Dan Polri Siapkan MOU Pendampingan Dan Pencegahan Pelanggaran Hukum
Rapat Pimpinan TNI-Polri, Bamsoet Tekankan Pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara
Bamsoet Sebut KADIN Dan Kejakgung Akan Berikan Edukasi Hukum Kepada Para Pengusaha
Bamsoet Apresiasi Capaian Kinerja Mahkamah Agung Di Tahun 2021
Bamsoet Dukung Polri Perkuat Sosialisasi Dan Pemberian Efek Jera Investasi Bodong
Kejahatan Seksual Kian Marak, Puan Pastikan DPR RI Gas Selesaikan RUU TPKS
Dampak Pembongkaran Bangunan Pedagang Pinggir Sungai Duta Indah, Bekasi.
Pembongkaran Bangunan Pinggir Sungai Duta Indah, Jati Makmur, Bekasi
Festival Cegah Korupsi
Ketua MPR RI Minta Pemerintah Investigasi Kebocoran Data 297 Juta Penduduk
Bamsoet Apresiasi Capaian 100 Hari Kinerja Kapolri
Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
jQuery Slider

Comments

Arsip :2022202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 10.474.111 Since: 05.03.13 | 0.2141 sec