Nasional

Alasan Presiden Jokowi Larang Menteri Rapat Bareng DPR RI

JAKARTA-SBN.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) dalam Kabinet Kerja, Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. hari ini tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara panitia pelaksana pemilihan pimpinan KPK dengan Komisi III DPR RI. Alasan yang disampaikan kepada DPR RI ialah karena ia mengikuti rapat kerja kabinet di Istana Negara.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke-7 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Rini Mariani Soemarno Soewandi meminta kepada DPR RI untuk sementara waktu tidak mengundang jajaran pejabat BUMN untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Permintaan Rini Soemarno itu disampaikan melalui sebuah surat yang dilayangkan ke DPR RI, Kamis (20/11/2014).

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ke-29 pada Kabinet Gotong Royong dengan masa jabatan 10 Agustus 2001-22 Oktober 2004, Rini M. Soemarno menyurati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta penundaan rapat dengan kementeriannya.

Permintaan Rini M. Soemarno itu disampaikan melalui sebuah surat yang dilayangkan ke DPR RI, Kamis (20/11/2014). Surat bernomor S-724/MBU/XI/2014 itu ditandatangani langsung oleh Rini Soemarno. Di dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno tersebut, meminta kepada DPR RI agar untuk sementara waktu tidak menerbitkan undangan rapat dengar pendapat dengan jajaran pejabat eselon I KBUMN dan BUMN melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sampai dengan adanya arahan lebih lanjut dari pimpinan.

Berikut isi surat Menteri BUMN Rini M. Soemarno yang diterima Komisi VI DPR RI. “Sehubungan dengan adanya beberapa surat undangan dari deputi persidangan dan KSAP DPR-RI kepada deputi menteri BUMN dan BUMN untuk melaksanakan rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan deputi menteri BUMN dan BUMN (contoh copy terlampir), maka dengan ini kami mengharapkan bantuannya untuk sementara waktu tidak menerbitkan undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I KBUMN dan BUMN sampai dengan adanya arahan lebih lanjut dari pimpinan,” demikian isi salinan surat tersebut.

Sebagai tembusan, surat itu ditujukan kepada pimpinan Komisi VI, Deputi Mensesneg Bidang Hubungan Kelembagaan, Deputi Persidangan dan KSAP DPR-RI, pejabat eselon I KBUMN, dan Direktur Utama BUMN.

Hingga kini, belum ada konfirmasi langsung dari Rini Soemarno mengenai keabsahan surat tersebut.

Permintaan penundaan rapat ini ternyata bukan inisiatif Rini Soemarno, namun merupakan perintah dari Presiden Indonesia ke-7 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014 terpilih bersama Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK dalam Pemilu Presiden (pilpres) 2014, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’.

Perintah itu datang dalam Surat Edaran yang dikirim ke para Menteri dan pejabat setingkat Menteri. Jadi larangan ke DPR RI untuk sementara waktu bukan hanya untuk Rini Soemarno, tapi untuk Menteri dan pejabat setingkatnya. Surat Edaran ini beredar di kalangan jurnalis.

Surat Edaran bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 itu bertanggal 4 November 2014. Surat itu ditandatangani oleh Seskab Andi Widjajanto dan ditujukan untuk Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN, dan Plt Jaksa Agung.

Dalam surat itu, Presiden Jokowi meminta agar para Menteri dan pejabat setingkatnya menunda pertemuan dengan DPR RI hingga lembaga wakil rakyat itu telah benar-benar solid. DPR RI memang telah sepakat islah, namun belum menjalankan poin-poin kesepakatan islah.

"Bersama ini dengan hormat kami mohon kepada para Menteri, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, Para Kepala Staf Angkatan, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Plt Jaksa Agung untuk menunda pertemuan dengan DPR, baik dengan Pimpinan maupun Alat Kelengkapan DPR guna memberikan kesempatan kepada DPR melakukan konsolidasi kelembagaan secara internal," demikian penggalan isi Surat Edaran itu yang diterima awak media, Senin (24/11/2014).

Presiden Joko Widodo mengakui adanya larangan bagi para Menteri dan pejabat terkait untuk menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah baru akan menghadiri undangan rapat apabila DPR RI sudah bersatu.

"Nanti, kalau Dewan sudah rampung. Kan juga baru, kan baru kerja sebulan dipanggil-panggil apanya," terang Presiden Jokowi di Istana Bogor, Senin (24/11/2014).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menuturkan, pemerintah hanya tidak ingin keliru jika datang pada rapat DPR RI pada saat masih ada polemik di lembaga tersebut.

Perdamaian antara kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat masih berproses dengan merevisi UU No.17/2014 tentang MD3.

"Biar di sana sudah rampung, sudah selesai, baru (hadiri undangan)," pungkas mantan Wali Kota Solo tersebut, Jokowi. (jos)

See Also

Selamat Hari Guru Nasional
Indonesia International Book Fair
Pengurus Baru Sinode Gereja Presbyterian Indonesia: Berubahlah Oleh Pembaharuan Budimu
Festival Cegah Korupsi
63 Titik Penyekatan Di Jakarta Saat PPKM Darurat
Titik Penyekatan Di Jalan Tol Jasa Marga Group Dalam Rangka Mendukung PPKM Darurat
Daftar Exit Tol Yang Tutup Saat PPKM Darurat
Puan Menyatakan Berduka Atas Tenggelamnya KMP Yunicee Dan Meminta Pencarian Korban Terus Dilakukan
Di Sesko AU, Puan Sampaikan Pentingnya Kekuatan Pertahanan Dan Ancaman Serangan Cyber
Presiden Joko Widodo Tinjau Langsung Pelaksanaan PPKM Mikro Di Kelurahan Rawasari
Presiden Joko Widodo Sebut PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat Untuk Saat Ini
Puan Sebut Perempuan Berperan Penting Dalam Proses Perdamaian Afghanistan
Ketua DPR RI Minta Pemda Jangan Sembunyikan Kondisi Kasus Virus Corona
Dorong Percepatan Vaksinasi, Ketua DPR RI Bawa Tambahan Vaksin Untuk Warga Jateng
Megawati Sebut Ayah Saya Dilengserkan Namun Roda Kehidupan Berputar
Megawati Soekarnoputri Resmi Dikukuhkan Jadi Profesor Kehormatan Di Universitas Pertahanan
Megawati Soekarnoputri Tegaskan Perlu Amandemen Sekali Lagi Untuk Hadirkan Kembali PPHN
Megawati Bingung Dicap Komunis
Megawati Cerita Soekarno Dilengserkan
Megawati Minta Presiden Tambah Personel TNI-Polri
Bamsoet: Ibu Megawati Tegaskan Dukung MPR RI Miliki Kewenangan Menyusun Dan Menetapkan Haluan Negara
Ketua MPR RI Sebut Hari Lahir Pancasila Momentum Bangun Kembali Kebersamaan
Ketua DPR RI Minta Negara Hadir Lebih Nyata, Kebijakan Harus Tepat Dan Bermanfaat Untuk Rakyat
Presiden Joko Widodo Dorong Kerja Sama Daerah Untuk Bersama Tangani Pandemi Virus Corona
Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Di Bintan
jQuery Slider
Arsip :202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 9.371.113 Since: 05.03.13 | 0.1846 sec