Nasional

Mutual Simbiosis Preman Dan Pedagang Kaki Lima

JAKARTA-SBN.

Berita mengenai adanya preman yang kerap membekingi lapak-lapak yang berdiri di Pasar Tanah Abang telah sampai ke Polda Metro Jaya. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto meminta agar hal itu dilaporkan secara tertulis agar pihaknya bisa mengambil tindakan tegas. “Laporan itu secara lisan (ke Kapolda). Tanpa laporan (tertulis) kita tidak bisa ciduk-ciduk saja. Kalau tidak terbukti pelanggaran hukum kita tidak bisa proses. Kalau pelanggaran hukumnya di sini terkait isu bahwa preman yang menyewakan lapak itu diperlukan laporan tertulis,” ujar mantan Wakapolwil Banyumas, Kombes. Pol. Rikwanto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2013) kemarin. Jika dilaporkan secara tertulis, lanjut mantan Kapolres Klaten Kombes. Pol. Rikwanto, maka akan jelas tercantum antara terlapor dan korban yang dirugikan. “Dengan dasar inilah kepolisian bisa memprosesnya, menyelidiki perkara yang dilaporkan serta menindak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam proses hukum harus ada orang yang dirugikan, objeknya apa,” kata mantan Wakapolwil Banyumas, Kombes Pol. Rikwanto. “Pihak atau pribadi manapun bisa melayangkan pelaporan manakala mendapat kerugian dari adanya sejumlah preman yang mangkal Tanah Abang,” imbuh mantan Kapolres Klaten, Kombes Pol. Rikwanto. Menurutnya, petugas dari Pemda DKI, masyarakat atau PKL yang merasa lapaknya disewakan oleh preman atau kerap diperas bisa melapor ke polisi. “Ini harus dituangkan dalam bentuk laporan tertulis agar kita bisa bergerak ke sasarannya,” papar Juru Bicara Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Rikwanto

Polda Metro Jaya menilai hubungan preman dan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang terjalin kerjasama saling menguntungkan. PKL merasa aman berdagang di badan jalan karena perlindungan dari preman. “Ada hubungan saling menguntungkan, adanya preman, mereka merasa dijaga untuk tetap berjualan dengan syarat memberi uang,” ucap Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Pol. Rikwanto, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2013). Kombes Rikwanto tegas mengatakan para preman tersebut menjadi penghambat program pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Uang yang diperoleh dari pedagang menjadi bayaran untuk melindungi para pedagang berjualan. “Meski dinilai melanggar, perlu ada laporan tertulis segala bentuk kegiatan dan tindakan preman. Kerja sama itu juga untuk menginventarisasi kegiatan para PKL dan bagaimana mereka dapat berjualan di sana,” tegas Kombes Pol. Rikwanto. Pihaknya mengaku belum melihat secara langsung terkait adanya preman yang menyewakan lapak, yang menjadi hambatan pemerintah DKI dalam upaya melokalisir pedagang kaki lima. “Adanya preman yang menyewakan lapak itu kan katanya-katanya, tetapi secara faktual belum kelihatan. Preman ini masuk isu yang berkembang, kita memang belum sentuh premannya karena belum kelihatan dalam arti menghalang-halangi, melakukan pelanggaran hukum atau sewakan lapak,” pungkas Wakapolwil Banyumas, Kombes. Pol. Rikwanto.

“Saya sudah memberi kelonggaran waktu, terhadap PKL di sana, untuk berjualan hingga Lebaran,” tutur Gubernur DKI Jakarta, Ir. H. Joko Widodo. “Dengan demikian, seusai Lebaran nanti pihaknya menginginkan supaya para PKL tersebut tidak mengganggu lalu lintas lagi,” cetus Joko Widodo. “Jika ada oknum DPRD atau PNS yang terlibat dalam perlawanan PKL tersebut, maka Gubernur DKI menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian,” ucap dia. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan pihaknya akan mengajak dialog dengan preman dan memberi solusi bersama “Bergantung mereka. Kalau diajak bicara baik-baik, pasti mau,” tegasnya. Namun, mantan Walikota Surakarta ini mengaku akan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas berwajib jika nantinya terbukti ada pelanggaran yang dilakukan para preman tersebut. “Nanti itu urusan aparat. Siapa yang terima uangnya? Kemudian, mungkin mengalir ke RW, kelurahan, atau aparat di atasnya lagi, itu urusannya Polda,” tandas Gubernur DKI terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012.

“Ke depan, pihaknya akan melakukan pengawasan PKL di sekitar Pasar Tanah Abang agar tidak kembali berjualan di badan jalan,” tukas Gubernur DKI ke-17 yang memimpin ibukota Indonesia. “Jembatan penghubung antara Blok G dengan Blok F juga segera dibangun. Selain itu, bangunan Blok G juga tengah direnovasi untuk keamanan dan kenyamanan pedagang maupun pembeli,” tambah mantan Walikota Solo tersebut. Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberi toleransi kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berdagang di trotoal dan jalan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, memastikan para PKL Tanah Abang mau direlokasi ke Blok G setelah Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah. “Setelah Lebaran, mereka (PKL) pindah ke Blok G. Yang jelas, ‘peta lapangannya’ sudah 100 persen kita pegang semua. Nanti setelah Lebaran akan ketemu solusinya,” ujar Gubernur DKI ke-17 yang memimpin ibukota Indonesia, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2013). (kj/mer/jos) 

See Also

Bamsoet: Drone Official IMI E-Hang 216 & POLRI Bantu Petakan Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Semeru
Tutup Program Magang Di DPR RI, Puan Bicara Demokrasi Tak Hanya Soal Bicara Tapi Juga Mendengarkan
Selamat Hari Guru Nasional
Indonesia International Book Fair
63 Titik Penyekatan Di Jakarta Saat PPKM Darurat
Titik Penyekatan Di Jalan Tol Jasa Marga Group Dalam Rangka Mendukung PPKM Darurat
Daftar Exit Tol Yang Tutup Saat PPKM Darurat
Puan Menyatakan Berduka Atas Tenggelamnya KMP Yunicee Dan Meminta Pencarian Korban Terus Dilakukan
Di Sesko AU, Puan Sampaikan Pentingnya Kekuatan Pertahanan Dan Ancaman Serangan Cyber
Presiden Joko Widodo Tinjau Langsung Pelaksanaan PPKM Mikro Di Kelurahan Rawasari
Presiden Joko Widodo Sebut PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat Untuk Saat Ini
Puan Sebut Perempuan Berperan Penting Dalam Proses Perdamaian Afghanistan
Ketua DPR RI Minta Pemda Jangan Sembunyikan Kondisi Kasus Virus Corona
Dorong Percepatan Vaksinasi, Ketua DPR RI Bawa Tambahan Vaksin Untuk Warga Jateng
Megawati Sebut Ayah Saya Dilengserkan Namun Roda Kehidupan Berputar
Megawati Soekarnoputri Resmi Dikukuhkan Jadi Profesor Kehormatan Di Universitas Pertahanan
Megawati Soekarnoputri Tegaskan Perlu Amandemen Sekali Lagi Untuk Hadirkan Kembali PPHN
Megawati Bingung Dicap Komunis
Megawati Cerita Soekarno Dilengserkan
Megawati Minta Presiden Tambah Personel TNI-Polri
Bamsoet: Ibu Megawati Tegaskan Dukung MPR RI Miliki Kewenangan Menyusun Dan Menetapkan Haluan Negara
Ketua MPR RI Sebut Hari Lahir Pancasila Momentum Bangun Kembali Kebersamaan
Ketua DPR RI Minta Negara Hadir Lebih Nyata, Kebijakan Harus Tepat Dan Bermanfaat Untuk Rakyat
Presiden Joko Widodo Dorong Kerja Sama Daerah Untuk Bersama Tangani Pandemi Virus Corona
Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Di Bintan
jQuery Slider
Arsip :2022202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 9.511.706 Since: 05.03.13 | 0.2433 sec