Hukum

Ditahan Kejagung, Mantan Kadishub Pemprov DKI Minta Kejagung Periksa Jokowi

JAKARTA-SBN.

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemprov DKI Jakarta, Ir. Udar Pristono, M.T. atas kasus korupsi proyek pengadaan Bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus TransJakarta (BKTB) senilai Rp 1,5 triliun. Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono akhirnya ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus proyek pengadaan Bus TransJakarta dan peremajaan Angkutan Umum Reguler pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2013.

Udar Pristono berharap Kejagung juga memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’. “Saya berharap pihak Kejaksaan itu dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya terhadap yang saya lakukan ini dan juga terhadap Pemprov DKI Jakarta,” cetus Udar Pristono usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Saat pengadaan Bus TransJakarta, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengaku senantiasa melapor kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. “Bahwa saya adalah Kadishub (Kepala Dinas Perhubungan). Pimpinan saya adalah Gubernur DKI. Dalam setiap program ada Rakor (Rapat Koodinasi), kami laporkan,” beber Udar Pristono di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2014) malam.

Seperti diketahui, Udar Pristono diperiksa penyidik Kejagung sejak pukul 10.00 WIB pagi tadi. Keluar dari Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sekitar pukul 19.35 WIB, Udar Pristono menyatakan dirinya siap untuk ditahan, setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar sembilan jam. “Saya mengikuti tadi saran Pak Sarjo Turin (Kasubdit Bidang Penyidikan) untuk ditahan. Oke saya jalani (penahanan ini),” tukas Udar Pristono usai keluar dari Gedung Jampidsus, Kejaksaan Agung, Rabu (17/9/2014).

Beberapa menit sebelumnya, penyidik Kejagung juga menahan mantan Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT, Prawoto. Prawoto keluar sekitar pukul 19.15 WIB, dan langsung menuju mobil Toyota Kijang Innova dengan nopol B 1492 WQ menuju Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia tak memberikan komentar apapun kepada awak media yang sudah menunggu.

Dikatakan Udar Pristono, sesaat sebelum dibawa ke Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung), pihaknya selalu membuat laporan tertulis atas segala sesuatu yang dikerjakannya. “Bahkan untuk bus yang berkarat untuk penyelesaian itu saya sudah lapor. Semua sudah saya berikan kepadanya tertulis. Laporan itu ada,” paparnya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta tersebut, Udar Pristono ingin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantunya yang saat ini sedang tersandung perkara hukum di Kejaksaan Agung (Kejagung)

Sebelum ditahan, Udar Pristono mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan penghargaan kepada dirinya. “Saya ini kepala dinas yang betul-betul kerja keras membantu Gubernur melaksanakan program pembangunannya. Bangun Busway itu bukan program yang mudah," urai Udar Pristono  di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Rabu (17/9/2014).

Dirinya mengaku selama menjadi Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta terus bekerja meskipun banyak yang curiga. Hal tersebut dibuktikannya dengan beberapa kali diresmikannya Busway guna mengejar program transportasi yang diinginkan pemerintah DKI Jakarta.

“Saya ingin Pemprov DKI ini membantu. Saya bekerja untuk Pak Jokowi. Lihat saja berapa kali meresmikan Busway, itu untuk mengejar supaya program transportasi jalan. Tapi, ada kesandung sedikit yang karat, kenapa dibalik? Saya dijadikan tersangka yang kemudian jadi tahanan. Tolonglah kami," ungkapnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Widyo Pramono mengatakan bahwa dalam kasus tersebut penyidik belum menemukan kaitan dengan Jokowi. “Untuk memeriksa yang bersangkutan belum dikaitkan. Jaksa penyidik sudah menganggap demikian. Kita kan percaya jaksa penyidik,” terangnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T. Spontana, S.H., M.Hum. mengatakan Udar Pristono akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk memudahkan penyelidikan yang dilakukan tim penyidik Kejagung. "Hari ini tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka UP dan P selama 20 hari ke depan yang dimulai dari hari ini," beber Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony T Spontana.

Kapuspenkum Kejagung, Tony T. Spontana, S.H., M.Hum. menyebutkan bakal ada penahanan terhadap tersangka kasus korupsi TransJakarta. “Rencana malam ini katanya ada tersangka mau ditahan. Karena ada pemeriksaan tersangka kasus TransJakarta. Datang diperiksa pukul 10.00 WIB tadi,” beber Toni T. Spontana, di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2014).

Dalam kasus dugaan korupsi Pengadaan Armada Bus TransJakarta senilai Rp 1 triliun dan pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum reguler senilai Rp 500 miliar tersebut, Kejagung menetapkan tujuh tersangka.

Udar Pristono ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Mei 2014 bersama Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT Prawoto.

Lima tersangka lainnya di antaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus TransJakarta, Drajat Adhyaksa, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta Setyo Tuhu, Budi Susanto (BS) selaku Direktur Utama (Dirut) PT. New Armada (PT. Mobilindo Armada Cemerlang), Agus Sudiarso selaku Dirut PT. Ifani Dewi, dan Chen Chong Kyeon selaku Dirut PT. Korindo Motors. Sementara rekanan lainnya Michael Bimo Putranto masih berstatus saksi.

Penyidik juga sudah menerima hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah ditetapkan Rp 54.389.065.200. (jos)

See Also

Dampak Pembongkaran Bangunan Pedagang Pinggir Sungai Duta Indah, Bekasi.
Pembongkaran Bangunan Pinggir Sungai Duta Indah, Jati Makmur, Bekasi
Ketua KPK Melantik 1.271 Pegawai KPK Sebagai ASN
Ketua MPR RI Minta Pemerintah Investigasi Kebocoran Data 297 Juta Penduduk
Bamsoet Minta Pemerintah Investigasi Dugaan Kebocoran Data 279 Juta Penduduk Indonesia
Bamsoet Apresiasi Capaian 100 Hari Kinerja Kapolri
KPK Sita 13 Sepeda Lapierre Terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster
Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
jQuery Slider

Comments

Arsip :202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 9.371.127 Since: 05.03.13 | 0.1746 sec