Nasional

Bima Arya Sugiarto Dukung Pilkada Langsung

Thursday, 11 September 2014 | View : 1182

JAKARTA-SBN.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga menjabat sebagai Wali Kota terpilih Bogor untuk periode 2014-2019, Bima Arya Sugiarto dengan tegas menolak pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih lewat DPRD. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto merupakan salah seorang kepala daerah yang mendukung Pilkada secara langsung.

Padahal PAN salah satu partai yang ingin kepala daerah dipilih lewat DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada.

Walaupun tak sejalan dengan partainya yang getol mendukung pilkada tak langsung, Bima Arya Sugiarto mengaku tidak akan keluar dari PAN.

Alumnus Australian National University (ANU) di Canberra, Australia, Bima Arya Sugiarto menyatakan, PAN akan berkumpul nanti malam untuk membahas masalah Pilkada tersebut. Dia akan mencoba memberikan pandangan sehingga partainya bisa mengerti persoalan Pilkada ini. “Saya akan terus berjuang agar partai pun bisa memahami betapa pentingnya persoalan ini. Saya tidak mau berandai-andai, yang pasti saya pendiri PAN, saya menjadi Wali Kota karena PAN, dan sekali matahari tetap matahari, tidak akan saya keluar dari partai. Kita lihatlah bagaimana dinamika partai selanjutnya," tukas Bima Arya Sugiarto kepada wartawan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Namun demikian, alumnus Monash University di Melbourne, Australia mengaku siap dipecat dari PAN bila perbedaan pandangan ini tidak bisa diterima oleh partainya. "Saya tidak berpikir keluar dari partai, tapi kalau partainya memberikan sanksi karena saya berbeda pendapat, ya harus siap. Tapi tidak terpikir sedikit pun untuk keluar dari partai," tegasnya.

Bima Arya Sugiarto siap mendapatkan sanksi dari PAN karena pendiriannya tersebut. "Saya tidak berpikir keluar dari partai, tapi kalau partai memberikan sanksi karena saya berbeda pendapat, ya harus siap. Tapi tidak terpikir sedikit pun untuk keluar dari partai," jelas Bima Arya Sugiarto saat menghadiri rapat Koordinasi Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak pilkada melalui DPRD di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).

Alumnus Universitas Parahyangan dengan gelar sarjana hubungan internasional, Bima Arya Sugiarto mengatakan sanksi yang bisa didapatnya dari partai bisa berupa sanksi administratif, teguran atau pemecatan. Saksi ini akan sangat tergantung dari tingkat kesalahan. "Tapi menurut saya, ini kan masih berbeda pendapat, bukan melanggar," terangnya.

Alumnus Australian National University di Canberra, Australia, Bima Arya Sugiarto mengatakan demokrasi bukan hanya dipandang dari segi efektifitas dan efisiensi saja. Menurutnya demokrasi juga menyangkut soal nilai. "Jadi kalau mengusahakan hemat, tapi kehilangan hak-hak yang hakiki, itu tidak ada artinya. Kalau konflik, saya rasa tidak juga, justru kalau Pilkada itu di DPRD rawan konflik juga, karena harapan warga tidak sesuai dengan proses politik, justru konflik itu akan semakin besar," katanya.

Politisi muda Indonesia lahir di Bogor pada 17 Desember 1972 ini  mengatakan, kepala daerah yang berkumpul di Hotel Sahid semuanya berjuang agar Pilkada bisa dilakukan secara langsung. "Saya mendukung teman-teman kepala daerah ini untuk berjuang sampai betul-betul keputusan ini dijalankan, jangan sampai mundur lagi lah ke masa dimana pemilihan itu merampas serta mengebiri hak-hak warga atau rakyat," cetusnya.

Menurut politikus PAN yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, jika pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD maka rakyat tidak bisa menentukan siapa pemimpin yang ia inginkan. Otomatis, hak-hak setiap warga sebagai inti proses demokrasi dirampas.

Berbeda dengan Bima Arya Sugiarto, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok memilih hengkang dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Adapun alasan mantan anggota Komisi II DPR RI keluar dari Partai Gerindra karena sudah tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, yaitu pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD.

Ketua DPP PAN sekaligus Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengaku belum tahu perkembangan terakhir partainya apakah menolak atau mendukung Pilkada lewat DPRD. Namun, sepengetahuannya, PAN khususnya sang Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dulu menolak Pilkada lewat DPRD. "Seingat saya dulu PAN punya sikap tetap pilkada langsung, jadi ini ada perubahan sikap," ungkap Bima Arya Sugiarto pada wartawan, usai acara pertemuan Apkasi dan Apeksi tolak RUU Pilkada di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Disinggung soal ketidakhadiran Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dalam silaturahmi Koalisi Merah Putih di kediaman Akbar Tandjung semalam, Bima Arya Sugiarto menuturkan bahwa Hatta sudah dijadwalkan untuk menjenguk anaknya di luar negeri. "Pak Hatta nengok anaknya di luar negeri. Memang sesuatu yang sudah direncanakan. Saya komunikasi dengan Pak Hatta lewat SMS sekarang," bebernya.

Meski demikian, dia menegaskan Hatta Rajasa masih tetap komit bersama Koalisi Merah Putih. Namun soal Pilkada lewat DPRD, dia mengaku belum tahu apa keputusan yang akan diambil oleh Hatta Rajasa. "Setahu saya, Pak Hatta komit dengan Koalisi Merah Putih, tetap di oposisi, tapi kalau sikap dengan pilkada, saya enggak tahu perkembangan terakhir," ucap Yandri Susanto yang terpilih menjadi Ketua Umum dalam Kongres IV Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) di Yogyakarta, Sabtu (30/7/2011) dini hari silam.

Wakil Sekretaris Jenderal (WaSekjen) PAN Yandri Susanto menyebutkan, perbedaan pendapat itu biasa di internal partai. Menurut dia, pandangan Bima Arya Sugiarto menjadi salah satu argumentasi di dalam internal partainya. "Itu kan aspirasi, sekarang masih pembahasan dari sisi masukan, ya kita enggak ada masalah. Mungkin mereka memperkaya argumentasi kita juga. Sekarangkan dua draf dibahas, nanti disetujui yang mana itu yang kita ikuti siapapun harus tunduk," papar Yandri Susanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Ketika aturan itu sudah diputuskan menjadi UU Pilkada, maka semua orang harus tunduk. Bukan hanya Bima Arya Sugiarto, bahkan rakyat pun harus menerima hal tersebut. "Kita hormati saja, enggak ada masalah bagi kita, tapi mereka siapa pun dia jangankan mereka (kepala daerah yang menolak) rakyat biasa pun harus tunduk apapun nanti keputusan di paripurna," tegas anggota Komisi II DPR RI.

Meskipun keputusan partai ini tidak diamini oleh seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah, Yandri Susanto menegaskan, PAN tetap ingin Pilkada lewat DPRD. Sebab pemilihan langsung dinilai lebih banyak kerugiannya ketimbang keuntungannya.

"PAN kan tetap bersikap kembali ke DPRD. Kalau mau fair yang diuntungkan fraksi besar. Tapi hasil evaluasi kita objektif saja, banyak PNS jadi korban, yang kalah menghantam PNS akhirnya banyak kejadian dokter hewan jadi kepala dinas PU," imbuhnya.

"Biaya yang terlalu besar uang negara Rp 60 triliun itu yang kelihatan, belum lagi sponsor, itulah yang marak korupsi dari sisi gaji Bupati Wali Kota dan Gubernur tidak cukup," tegas mantan Ketum BM PAN. (jos)

See Also

Bamsoet: Drone Official IMI E-Hang 216 & POLRI Bantu Petakan Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Semeru
Tutup Program Magang Di DPR RI, Puan Bicara Demokrasi Tak Hanya Soal Bicara Tapi Juga Mendengarkan
Selamat Hari Guru Nasional
Indonesia International Book Fair
63 Titik Penyekatan Di Jakarta Saat PPKM Darurat
Titik Penyekatan Di Jalan Tol Jasa Marga Group Dalam Rangka Mendukung PPKM Darurat
Daftar Exit Tol Yang Tutup Saat PPKM Darurat
Puan Menyatakan Berduka Atas Tenggelamnya KMP Yunicee Dan Meminta Pencarian Korban Terus Dilakukan
Di Sesko AU, Puan Sampaikan Pentingnya Kekuatan Pertahanan Dan Ancaman Serangan Cyber
Presiden Joko Widodo Tinjau Langsung Pelaksanaan PPKM Mikro Di Kelurahan Rawasari
Presiden Joko Widodo Sebut PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat Untuk Saat Ini
Puan Sebut Perempuan Berperan Penting Dalam Proses Perdamaian Afghanistan
Ketua DPR RI Minta Pemda Jangan Sembunyikan Kondisi Kasus Virus Corona
Dorong Percepatan Vaksinasi, Ketua DPR RI Bawa Tambahan Vaksin Untuk Warga Jateng
Megawati Sebut Ayah Saya Dilengserkan Namun Roda Kehidupan Berputar
Megawati Soekarnoputri Resmi Dikukuhkan Jadi Profesor Kehormatan Di Universitas Pertahanan
Megawati Soekarnoputri Tegaskan Perlu Amandemen Sekali Lagi Untuk Hadirkan Kembali PPHN
Megawati Bingung Dicap Komunis
Megawati Cerita Soekarno Dilengserkan
Megawati Minta Presiden Tambah Personel TNI-Polri
Bamsoet: Ibu Megawati Tegaskan Dukung MPR RI Miliki Kewenangan Menyusun Dan Menetapkan Haluan Negara
Ketua MPR RI Sebut Hari Lahir Pancasila Momentum Bangun Kembali Kebersamaan
Ketua DPR RI Minta Negara Hadir Lebih Nyata, Kebijakan Harus Tepat Dan Bermanfaat Untuk Rakyat
Presiden Joko Widodo Dorong Kerja Sama Daerah Untuk Bersama Tangani Pandemi Virus Corona
Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Di Bintan
jQuery Slider
Arsip :2022202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 9.512.560 Since: 05.03.13 | 0.1648 sec