Nasional

Gamawan Fauzi Bilang Jangan Sebut Pilkada Tak Langsung Kemunduran Demokrasi

Friday, 12 September 2014 | View : 1507

JAKARTA-SBN.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ke-27 sejak 22 Oktober 2009, H. Gamawan Fauzi, S.H., M.M. berharap masyarakat tidak terlalu cepat menilai pendapat pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, kemunduran demokrasi di Indonesia.

“Wacana (pemilihan kepala daerah lewat DPRD) ini harus kita dilihat secara komprehensif. Jadi tidak sepenggal-sepenggal menyatakan ini kemunduran. Demokrasi Pancasila juga bukan sekadar itu,” ujarnya di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Mantan Gubernur Sumatera Barat sejak 15 Agustus 2005 hingga 22 Oktober 2009, Gamawan Fauzi menolak anggapan bahwa mengembalikan pemilihan kepala daerah ke mekanisme pemungutan suara DPRD merupakan kemunduran besar demokrasi.

Menurut Menteri Dalam Negeri yang terlibat penyelesaian Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta yang mengatur mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2012, Gamawan Fauzi, justru sekarang ini terlalu banyak pemimpin di semua jenjang yang harus dipilih langsung.

"Presiden dipilih langsung itu memang bunyi konstitusi. Tapi Gubernur juga dipilih langsung, Bupati/Wali Kota dipilih langsung, kepala desa dipilih langsung, ketua RT dipilih langsung, juga DPRD I dan DPRD II. Apa harus semuanya dipilih langsung?" terang Gamawan Fauzi dalam acara dialog di studio salah satu TV swasta nasional, Jumat (12/9/2014).

Pelaksana utama program e-ktp di Indonesia, Gamawan Fauzi, juga mantan Gubernur yang terpilih lewat pemilihan langsung, mengatakan untuk tingkat kabupaten/kota pemilihan kepala daerah mungkin perlu dikembalikan ke DPRD karena pemilihan langsung selama ini terbukti lebih banyak menciptakan masalah.

"Sejak Juni 2005 ketika mulai diterapkan pemilihan langsung... 287 orang (kepala daerah) menjadi tersangka korupsi. Ini di tingkat kabupaten,” urai Gamawan Fauzi.

Selain masalah hukum, Gamawan Fauzi juga menyoroti biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pilkada. “Kita juga menghitung biayanya, ada dua. Pertama biaya pemerintah Rp 3,3 triliun lebih kita keluarkan dalam tiga tahun terakhir," bebernya.

“Biaya kedua adalah yang dikeluarkan calon kepala daerah sendiri, dan ini tidak bisa dihitung pemerintah karena setiap calon memiliki anggaran sendiri untuk membiayai kampanye dan bahkan membentuk tim sukses segala,” papar Mendagri.

"Belum lagi ikutannya. Kalau menang, tim sukses untuk lima tahun berikutnya minta menang juga,” tutur Gamawan Fauzi, menjelaskan potensi korupsi kepala daerah yang dipilih langsung.

Masalah lain adalah rusaknya tata krama hubungan secara berjenjang. Gamawan Fauzi memberi contoh baru-baru ini dia harus melantik seorang Bupati, karena Gubernurnya tidak bersedia melakukan itu.

“Masalah genteng sekolah bocor seharusnya menjadi tanggung-jawab kabupaten, namun karena otonomi kadang-kadang Menteri Pendidikan yang langsung disalahkan,” tambahnya.

"Lalu Presiden datang, Wali Kota tak mau datang. Karena dia dipilih langsung, dia merasa tak bertanggung jawab pada Presiden. Banyak isu yang harus dibenahi," imbuh Menteri Dalam Negeri.

“Persoalan yang ada sekarang tidak sesederhana pilihan langsung atau tidak langsung, karena otonomi di Indonesia cukup unik hingga dua tingkat yaitu provinsi dan kabupaten, sehingga banyak masalah yang rumit dan perlu penyelesaian secara komprehensif,” elaborasi Gamawan Fauzi.

“Ketika Pemerintah mengusulkan pemilihan lewat DPRD, tentu disertai opsi perbaikan-perbaikan seperti adanya uji publik untuk kandidat dan pemilihan secara terbuka,” jelasnya.

"Bagi pemerintahan sekarang tidak ada interest apa-apa. Saya jernih sekali melihat ini untuk kepentingan bangsa," lanjut Gamawan Fauzi.

Menurut Menteri Dalam Negeri kelahiran Solok, Sumatera Barat 57 tahun lalu tersebut, pemerintah awalnya merumuskan wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, didasari berbagai pertimbangan. Bahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dibahas bersama-sama dengan DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.

“Kita beri argumentasi dalam berbagai aspek. Antara lain ada 75 orang yang meninggal karena pemilihan bupati dan pemilihan wali kota. Kemudian rumah, kendaraan dan kantor dibakar. Selain itu juga berpengaruh pula ke hubungan sosial. Jadi kami menyerap aspirasi masyarakat tersebut. Banyak mengatakan kalau cenderung begitu (bermasalah) berarti kehidupan sosial kita juga merugi,” ucapnya.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, sambung Gamawan Fauzi, pemerintah akhirnya menawarkan pilkada tidak langsung. Namun saat itu DPR berpendapat pentingnya pilihan langsung dan serentak.

“Oke kalau itu (pilkada langsung dan serentak) dilakukan, harus ada penghematan. Dipilih langsung tapi dengan mengajukan berbagai syarat. Antara lain pemilihan serentak, efisiensi kampanye, dan sebagainya,” tandas Gamawan Fauzi.

Setelah pemerintah kemudian merumuskan usulan DPR RI, tiba-tiba mayoritas parlemen tandas Gamawan Fauzi, meminta agar pilkada dilakukan tidak langsung. Artinya pemilihan dilakukan lewat DPRD.

Atas pendapat yang ada, Selasa (9/9/2014), kata Gamawan Fauzi, Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan akan melakukan pendalaman.

“Sebenarnya ada dua kelompok besar. Di satu sisi demokrasi kita demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila itu tidak direct, demokrasi perwakilan di sila ke empat Pancasila. Tapi yang satu mengatakan mundur demokrasi kita, dari langsung menjadi tidak langsung. Dua-duanya kita pertimbangkan matang-matang karena ada juga faktor-faktor lain. Sekarang 321 kepala daerah dipilih langsung sedang menghadapi proses hukum,” ungkap Menteri Dalam Negeri. (jos)

See Also

Bamsoet: Drone Official IMI E-Hang 216 & POLRI Bantu Petakan Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Semeru
Tutup Program Magang Di DPR RI, Puan Bicara Demokrasi Tak Hanya Soal Bicara Tapi Juga Mendengarkan
Selamat Hari Guru Nasional
Indonesia International Book Fair
63 Titik Penyekatan Di Jakarta Saat PPKM Darurat
Titik Penyekatan Di Jalan Tol Jasa Marga Group Dalam Rangka Mendukung PPKM Darurat
Daftar Exit Tol Yang Tutup Saat PPKM Darurat
Puan Menyatakan Berduka Atas Tenggelamnya KMP Yunicee Dan Meminta Pencarian Korban Terus Dilakukan
Di Sesko AU, Puan Sampaikan Pentingnya Kekuatan Pertahanan Dan Ancaman Serangan Cyber
Presiden Joko Widodo Tinjau Langsung Pelaksanaan PPKM Mikro Di Kelurahan Rawasari
Presiden Joko Widodo Sebut PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat Untuk Saat Ini
Puan Sebut Perempuan Berperan Penting Dalam Proses Perdamaian Afghanistan
Ketua DPR RI Minta Pemda Jangan Sembunyikan Kondisi Kasus Virus Corona
Dorong Percepatan Vaksinasi, Ketua DPR RI Bawa Tambahan Vaksin Untuk Warga Jateng
Megawati Sebut Ayah Saya Dilengserkan Namun Roda Kehidupan Berputar
Megawati Soekarnoputri Resmi Dikukuhkan Jadi Profesor Kehormatan Di Universitas Pertahanan
Megawati Soekarnoputri Tegaskan Perlu Amandemen Sekali Lagi Untuk Hadirkan Kembali PPHN
Megawati Bingung Dicap Komunis
Megawati Cerita Soekarno Dilengserkan
Megawati Minta Presiden Tambah Personel TNI-Polri
Bamsoet: Ibu Megawati Tegaskan Dukung MPR RI Miliki Kewenangan Menyusun Dan Menetapkan Haluan Negara
Ketua MPR RI Sebut Hari Lahir Pancasila Momentum Bangun Kembali Kebersamaan
Ketua DPR RI Minta Negara Hadir Lebih Nyata, Kebijakan Harus Tepat Dan Bermanfaat Untuk Rakyat
Presiden Joko Widodo Dorong Kerja Sama Daerah Untuk Bersama Tangani Pandemi Virus Corona
Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Di Bintan
jQuery Slider
Arsip :2022202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 9.511.714 Since: 05.03.13 | 0.1747 sec