Nasional

Gubernur DKI Bantah Perihal Dana Blusukan

JAKARTA-SBN.

Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diminta terus melanjutkan agenda blusukan karena data Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) tak akurat. 

“Jadi kalau ada yang mempertanyakan, baik itu DPRD maupun LSM, seharusnya pertanyaan itu buat mereka. Mereka seharusnya blusukan, lalu menginformasikannya ke Gubernur. Jadi kalau gubernur dilarang ketemu warga, itu aneh dan salah,” ujar Ketua DPD Gerindra, M. Taufik, saat konferensi pers di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/7/2013). M. Taufik menegaskan data yang dikeluarkan FITRA tidak detail. Dalam APBD DKI Jakarta tidak ada nomenklatur anggaran blusukan. “Dana itu juga digunakan oleh Jokowi untuk hal hal yang darurat seperti korban kebakaran, sengketa antara ormas, dan lain lain,” tukas M. Taufik. M. Taufik menilai anggota DPRD DKI Jakarta yang turut memanaskan situasi sebenarnya menunjukkan kebodohan sendiri. Seharusnya anggota DPRD DKI Jakarta meniru langkah Jokowi karena mereka merupakan representasi masyarakat langsung. “Bodoh saja kalau DPRD mengkritik gaya blusukan,” tutur dia singkat.

Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi), membenarkan ada anggaran Rp 26,6 miliar. Tapi, Jokowi menampik jika dana itu digunakan untuk blusukan. Menurutnya, dana itu adalah dana taktis yang bisa dikeluarkan untuk koordinasi masalah yang mendesak seperti keamanan, kebakaran, logistik, dan sebagainya. Jokowi mengakui juga adanya peningkatan anggaran taktis tersebut dibanding tahun lalu, penyebabnya, tidak lain karena pendapatan masyarakat DKI Jakarta meloncat 25% sehngga anggaran taktis pun turut naik. “Itu pun, tidak digunakan seluruhnya. Blusukan kan modal cuma jalan kaki kok. Itu kan masalah anggaran, bukan soal penggunaan.,” tutur dia. Jokowi memastikan dirinya akan tetap melakukan blusukan sehingga fokus dalam menyelesaikan masalah yang menumpuk di DKI Jakarta.

Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago, menilai data yang disebutkan Fitra terkait blusukan Jokowi merupakan pemborosan adalah tanpa klarifikasi, sehingga validitas datanya dipertanyakan. “Kelemahan data FITRA dimanfaatkan oleh sekelompok orang. Apalagi menyuruh Jokowi jangan blusukan. Pelajari dulu agar pemerintahan bisa efektif,” kata Adrinof Chaniago. “Anggaran besar tapi efektif menurutnya tidak masalah, daripada hemat tapi nyatanya boros di mana-mana,” tegas Andrinof Chaniago. “Blusukan itu proyek murah Jokowi untuk menggerakkan program tepat sasaran,” tukas Andrinof Chaniago. “Fitra seharusnya membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang rajin mengerogoti anggaran dengan proyek mengada-ada atau proyek yang perlu tapi anggarannya mengada-ada,” tandas Andrinof Chaniago.

“Dana operasional taktis yang dikeluarkan baru Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar,” ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Angka tersebut, menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, termasuk yang dikeluarkan Gubernur DKI Joko Widodo. “Itu untuk bantu korban banjir, makan kalau ada rembug dengan warga, dan pengeluaran dadakan lainnya,” papar Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota pada Selasa (23/7/2013). Hal ini disampaikan Basuki Tjahaja Purnama menanggapi pernyataan Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) bahwa dana blusukan Jokowi mencapai Rp 26,6 miliar. Padahal, anggaran taktis operasional itu tidak sekadar untuk blusukan.

Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok meminta Fitra agar berhati-hati dalam merilis data, serta tidak mengada-ada dengan menyebut temuan dana blusukan. “Kalau temuan itu seolah kami sembunyikan, ini kan sudah kami publish di mana-mana, siapa pun bisa lihat,” ujar mantan Bupati Belitung Timur. “Apa yang dilakukan Fitra malah menjadi bumerang bagi mereka,” tutur Wagub DKI. Alasannya, Fitra, menurut Basuki Tjahaja Purnama, tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu soal anggaran tersebut dan malah memberi nama yang aneh, dana blusukan. “Kalau blusukan itu gratis,” ucap dia. Basuki Tjahaja Purnama menyebut niatan Fitra malah bermuatan politis. “Mungkin ada yang ingin menurunkan popularitas Gubernur dengan gaya blusukan-nya,” tandas mantan Anggota DPR RI tersebut.

Dana taktis itu, kata Basuki, diatur dalam Peraturan Pemerintah No.109/2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dijelaskan bahwa jika pendapatan asli daerah di atas Rp 500 miliar, maka besaran (dana taktis) paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15% dari PAD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.109/2000 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.1634/2007 tentang Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, ada empat kategori penggunaan anggaran taktis operasional. Pertama, biaya koordinasi, baik itu dengan Dinas maupun Kementerian, serta Pemerintah Daerah sekitar seperti Jawa Barat. Kemudian yang kedua, biaya penanggulangan sosial masyarakat, antara lain akibat banjir dan kebakaran, wabah penyakit, amuk massa, dan tawuran. Ketiga, biaya pengamanan dan pembinaan serta ketertiban masyarakat. Terakhir, biaya kegiatan khusus lainnya, seperti kunjungan ke wilayah, tugas-tugas protokoler lainnya, baik dalam maupun luar negeri.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membantah ada alokasi khusus untuk blusukan dirinya atau Gubernur Jakarta Joko Widodo.

“Blusukan yang sering dilakukan mantan wali kota Surakarta itu sebenarnya tidak mengeluarkan dana sama sekali,” tutur Wagub DKI. “Blusukan mana ada dana, modal jalan kaki doang. Aku aja enggak tahan,” ujar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di kantornya, Balai Kota Jakarta, Senin (22/7/2013).

Mantan Bupati Belitung Timur tersebut menegaskan, setiap kepala daerah maupun wakil kepala daerah memiliki alokasi untuk dana operasional. Dalam Peraturan Pemerintah No.109/2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, besaran dana operasional yang diterima 0,15% dari Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya. Berarti, dana operasional yang semestinya diambil Jokowi dan Ahok di tahun ini 0,15% dari total PAD tahun lalu sebesar Rp 26,6 triliun atau sebanyak Rp 39,9 miliar. Tapi, ia dan Jokowi hanya menerima 0,1% dari total PAD atau sebesar Rp 26,6 miliar. Wagub DKI mengakui besaran dana operasional yang diterima tahun jauh lebih besar dibandingkan pada saat Fauzi Bowo menjabat sebagai gubernur. Tapi, katanya, itu memang tergantung dari besaran PAD yang dihasilkan Pemerintah Jakarta. “Itu aja kami hanya pakai 0,1%. Kalau tahun depan naik lagi ya karena PAD-nya naik,” ucap dia.

Dana operasional, menurutnya, bisa digunakan untuk berbagai hal. Namun ia menggarisbawahi, dana itu tidak boleh digunakan yang sifatnya pribadi. “Itu semacam kasih ke kepala daerah uang taktis dulu. Cuma yang tidak boleh kalau kamu beli mobil buat pribadi, duit masuk tabungan pribadi,” Ahok menjelaskan.

Dana itu tidak bisa untuk kepentingan pribadi, katanya, karena dana tidak dipotong pajak. Berarti dana tersebut bukan bagian dari penghasilan. Lalu, karena setiap kali melaporkan pendapatan ke RHKPN, nantinya akan ditanya berasal dari mana saja dana tersebut. “Jadi enggak mungkin saya pakai duit itu buat iuran sekolah anak saya,” tambah Basuki.

Untuk apa saja dana operasional itu? Kata Ahok, sebagian besar dana itu digunakan untuk bantuan sosial. Dana itu pun dibagi oleh Jokowi dan Ahok. Dana sebesar Rp 900 juta langsung dialokasikan ke Biro Kepala Daerah dan Kerja sama Luar Negeri Jakarta. Dana itu biasanya dipakai untuk jamuan makan di kantor Jokowi ataupun Ahok. Selebihnya, ujar Ahok, Jokowi mendapatkan 60%. Sedangkan Ahok mendapatkan 40%.

Ahok pun menjelaskan lagi, dana operasional miliknya biasa digunakan untuk iuran siswa sekolah yang tidak mampu. “Itu yang lagi kami kumpulin. Kebanyakan ijazah mereka tertahan di sekolah karena enggak mampu bayar iuran sekolah. Pakai Kartu Jakarta Pintar enggak bisa, ya lebih cepat pakai dana operasional,” sambung dia.

Basuki Tjahaja Purnama juga rencananya akan memberikan tambahan duit untuk petugas kebersihan di lingkungan Pemerintah Jakarta. Dana itu bisa juga digunakan untuk memberikan sumbangan pernikahan. “Ya masa datang ke pernikahan enggak ngasih uang. Kami boleh-boleh aja atur sendiri uangnya tergantung kebutuhan,” terang mantan Bupati Belitung Timur tersebut. (kj/kom/tempo)

See Also

Bamsoet: Drone Official IMI E-Hang 216 & POLRI Bantu Petakan Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Semeru
Tutup Program Magang Di DPR RI, Puan Bicara Demokrasi Tak Hanya Soal Bicara Tapi Juga Mendengarkan
Selamat Hari Guru Nasional
Indonesia International Book Fair
63 Titik Penyekatan Di Jakarta Saat PPKM Darurat
Titik Penyekatan Di Jalan Tol Jasa Marga Group Dalam Rangka Mendukung PPKM Darurat
Daftar Exit Tol Yang Tutup Saat PPKM Darurat
Puan Menyatakan Berduka Atas Tenggelamnya KMP Yunicee Dan Meminta Pencarian Korban Terus Dilakukan
Di Sesko AU, Puan Sampaikan Pentingnya Kekuatan Pertahanan Dan Ancaman Serangan Cyber
Presiden Joko Widodo Tinjau Langsung Pelaksanaan PPKM Mikro Di Kelurahan Rawasari
Presiden Joko Widodo Sebut PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat Untuk Saat Ini
Puan Sebut Perempuan Berperan Penting Dalam Proses Perdamaian Afghanistan
Ketua DPR RI Minta Pemda Jangan Sembunyikan Kondisi Kasus Virus Corona
Dorong Percepatan Vaksinasi, Ketua DPR RI Bawa Tambahan Vaksin Untuk Warga Jateng
Megawati Sebut Ayah Saya Dilengserkan Namun Roda Kehidupan Berputar
Megawati Soekarnoputri Resmi Dikukuhkan Jadi Profesor Kehormatan Di Universitas Pertahanan
Megawati Soekarnoputri Tegaskan Perlu Amandemen Sekali Lagi Untuk Hadirkan Kembali PPHN
Megawati Bingung Dicap Komunis
Megawati Cerita Soekarno Dilengserkan
Megawati Minta Presiden Tambah Personel TNI-Polri
Bamsoet: Ibu Megawati Tegaskan Dukung MPR RI Miliki Kewenangan Menyusun Dan Menetapkan Haluan Negara
Ketua MPR RI Sebut Hari Lahir Pancasila Momentum Bangun Kembali Kebersamaan
Ketua DPR RI Minta Negara Hadir Lebih Nyata, Kebijakan Harus Tepat Dan Bermanfaat Untuk Rakyat
Presiden Joko Widodo Dorong Kerja Sama Daerah Untuk Bersama Tangani Pandemi Virus Corona
Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Di Bintan
jQuery Slider
Arsip :2022202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 9.511.649 Since: 05.03.13 | 0.2366 sec