Internasional

MK Thailand Putuskan Pemilu Tidak Sah

Saturday, 22 Maret 2014 | View : 954

BANGKOK-SBN.

Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand pada Jumat (21/3/2014) memutuskan pemilihan umum dini yang digelar bulan lalu tidak sah karena diboikot dan diganggu aksi protes dari pihak opsosisi. Seperti diberitakan, unjuk rasa anti-pemerintah menyebabkan gangguan saat pemilu digelar 2 Februari lalu, terutama di Ibu Kota negeri Gajah Putih tersebut, Bangkok. Hal itu memaksa hampir 20 persen distrik pemilihan membatalkan pemungutan suara.

Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand menyatakan Pemilihan Umum 2 Februari lalu tidak sah karena melanggar Undang-undang yang mengharuskan bahwa proses pemungutan suara selesai pada hari yang sama secara nasional.

Mahkamah Konstitusional (MK) menetapkan pemilihan umum yang diselenggarakan pada 2 Februari lalu tidak sah, namun krisis politik di negara itu tampaknya kembali mengalami kemelut yang memaksa agar dilakukan lagi pemilihan.

Di satu sisi, keputusan MK itu menunda terbentuknya pemerintahan baru. Di sisi lain, juga menawarkan jalan keluar dari kebuntuan politik. Yaitu, jika kubu oposisi setuju untuk menyudahi boikot terhadap tempat-tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pemilu itu digelar Perdana Menteri Yingluck Shinawatra sebagai upaya untuk mengatasi kebuntuan politik setelah maraknya aksi unjuk rasa antipemerintah di Bangkok.

Partai pemerintah sejak awal diperkirakan akan menang namun kubu oposisi memboikot pemilu dan rangkaian aksi unjuk rasa menghambat pelaksanaan pemungutan suara di beberapa tempat.

Namun, keputusan mahkamah konstitusi ini membuka ruang untuk para pihak yang berseberangan untuk kembali mendiskusikan pemilu baru untuk mengakhiri kebuntuan politik yang sudah terjadi berbulan-bulan.

Keputusan ini membuka kemungkinan kisruh politik di Thailand bisa diakhiri asalkan pihak oposisi sepakat tidak akan memboikot pemilu lagi.

Akan tetapi, kelompok pendukung pemerintah khawatir PM. Yingluck Shinawatra akan didongkel sebelum pemilu digelar. Kubu Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra khawatir sang pemimpin akan disingkirkan sebelum pemilu baru digelar.

Apalagi kini Komisi Anti-korupsi Nasional Thailand sebelumnya menuding dan mendakwa Yingluck Shinawatra telah melakukan kelalaian terkait skema kebijakan subsidi beras.

Terkait hal itu, Yingluck Shinawatra terancam menghadapi kemungkinan pemakzulan dalam pemungutan suara di Majelis Tinggi Parlemen dalam waktu beberapa pekan ke depan.

Keputusan mahkamah konstitusi ini mempersulit Yingluck Shinawatra yang sebelum itu, Yingluck Shinawatra selama sudah empat bulan lebih bertahan menghadapi dengan aksi unjuk rasa massa jalanan yang ingin menggusurnya.

Kubu oposisi mendesak Yingluck Shinawatra mundur dan hendak membentuk "dewan rakyat" tak terpilih untuk mengawasi dan menangani reformasi sistem politik. "Mereka bertujuan dan bermaksud untuk memberi tekanan dari segala sisi dengan segala cara guna untuk mengangkat Perdana Menteri (PM) yang netral," kata ketua gerakan pro-pemerintah atau "Kaos Merah", Jatuporn Prompan.

Partai Puea Thai yang dipimpin Yingluck Shinawatra mengecam keras putusan MK itu. Pengadilan tertinggi tersebut dituduh hendak mengoreksi konstitusi dan merebut kedaulatan dari tangan rakyat. “Puea Thai mendesak seluruh rakyat bersatu dan melawan segala bentuk tekanan eksternal demi terwujudnya demokrasi yang sesungguhnya lewat cara-cara damai,” bunyi pernyataan partai tersebut.

Pemilihan umum itu dinyatakan tidak konstitusional karena pemungutan suara tidak berlangsung pada satu hari di seluruh Thailand. Para hakim MK melakukan pemungutan suara dengan perbandingan 6-3 untuk menyatakan pemilihan Februari itu tidak konstitusional karena pemungutan suara tidak dilakukan pada hari itu di 28 konstituensi di mana para pemrotes mencegah para calon mendaftarkan diri. Dengan putusan yang dikeluarkan Jumat (21/3/2014) itu, pemungutan suara yang baru akan dilakukan secara serentak di seluruh distrik. Putusan itu tidak bisa diajukan banding, sebab enam hakim menyatakan setuju dan tiga menyatakan pendapat berbeda. Konstitusi mengatakan pemilihan harus dilakukan pada hari yang sama secara nasional, meski pemungutan suara susulan diizinkan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum, Somchai Srisutthiyakorn mengatakan Thailand mempunyai dua opsi untuk menyelenggarakan pemungutan suara baru. Komisi Pemilihan menyatakan akan mengumpulkan para ketua partai untuk menetapkan tanggal pemilu baru. “Komisi bisa membicarakan dengan pemerintah mengenai pengeluaran dekrit baru untuk tanggal pemilu yang baru atau kami akan menanyakan kepada semua pemimpin partai politik untuk memutuskan bersama kapan waktu terbaik untuk menggelar pemilu baru," tambahnya lagi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, Pimol Thampitakpong ini menanggapi gugatan hukum yang diajukan oleh seorang dosen hukum yang mempertanyakan keabsahan pemilu berdasarkan sejumlah alasan. "Proses itu (sekarang) adalah harus mengadakan satu pemilihan umum baru," kata Pimol Thampitakpong, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK dalam satu temu pers saat mengumumkan keputusan itu. Tidak jelas kapan pemilihan umum baru akan digelar.

Presiden Komisi Pemilihan Supachai Somcharoen mengatakan pihaknya akan mengambil waktu tidak kurang dari tiga bulan sampai pemilihan umum dapat dilakukan lagi. Belum jelas apakah pemilu ulang segera digelar.

Menyusul putusan tersebut, maka pemilihan baru diperkirakan akan digelar di semua distrik.

Tetapi, pengunjuk rasa anti-pemerintahan berencana untuk kembali mengganggu pemilihan tersebut. Pengunjuk rasa mengancam akan mengusik kembali jika pemilu baru dilakukan. Pemimpin pengunjuk rasa, Suthep Thaugsuban yang pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri menegaskan pemilihan umum lain akan menghadapi masalah yang sama. “Jika mahkamah membatalkan hasil pemilu, jangan pernah bermimpi akan ada pemilu lagi. Jika tanggal pemilihan umum (pemilu) baru dinyatakan dan diumumkan, maka kami akan urus dan menangani semua provinsi dan pemilu tidak akan berhasil dan gagal lagi," tegas pemimpin unjuk rasa Suthep Thaugsuban Kamis (20/3/2014).

Selain itu, juga tidak jelas apakah oposisi akan turut serta dalam pemilihan yang baru, setelah memboikot di pemilihan Februari lalu.

Thailand dilanda gelombang unjuk rasa yang menuntut pemerintahan PM. Yingluck Shinawatra mundur karena dianggap dikendalikan oleh kakak kandungnya, mantan PM. Thaksin Shinawatra, yang digulingkan militer tahun 2006.

Gelombang unjuk rasa tersebut merupakan episode terakhir dalam krisis sepanjang delapan tahun yang menghadapkan kelas menengah Bangkok melawan pendukung Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan saudara laki-lakinya, mantan PM. Thaksin Shinawatra.

Latar belakang kisruh politik itu adalah pertarungan atau konflik politik Thailand berlangsung lama antara pendukung kerajaan atau kubu royalis disokong dan didukung kehakiman dan militer melawan keluarga Shinawatra, yang sangat didukung di wilayah Thailand sebelah utara.

Kerajaan negeri Gajah Putih Thailand ini mengalami perpecahan politik dan terbelah sejak kudeta militer pada 2006 yang menggulingkan terhadap kakak Yingluck Shinawatra, PM. Thaksin Shinawatra, yang kini tinggal dalam pengasingan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) untuk menghindari hukuman penjara dari pengadilan atas dakwaan dalam kasus korupsi dirinya. Kekerasan terkait konflik politik terbaru sudah menelan 23 korban jiwa secara totalnya.

Pemerintah sebelumnya mencabut keadaan gawat darurat di Bangkok dan wilayah sekitarnya awal pekan ini, dengan harapan bisa memulihkan kembali ekonomi dan industri pariwisata negeri Gajah Putih tersebut. (afp/bbc/cnn/nhk/ap)

See Also

SURVIVAL MINDSET
Malaysia Akan Cabut Lockdown Kalau Kasus Virus Corona Dibawah 4.000
Naftali Bennett Perdana Menteri Israel Yang Baru
Tabrakan 2 Kereta LRT Di Malaysia Jadi Insiden Pertama Sejak 23 Tahun
Perdana Menteri Malaysia Perintahkan Tabrakan 2 Kereta LRT Diusut
2 Kereta LRT Bertabrakan Di Malaysia
Tabrakan 2 Kereta LRT Di Malaysia
Penembakan Massal Terjadi Di Indianapolis
Thailand Dan Vietnam Segera Tarik Warganya Dari Myanmar
Banjir Di Vietnam Dan Kamboja Telan 40 Korban
PM Polandia Dikarantina Usai Kontak Dengan Pasien Covid-19
Kanselir Jerman Peringatkan Eropa Soal Situasi Serius Akibat Covid-19
Menteri Kerjasama Pembangunan Jerman Kritik Kurangnya Kesadaran Global Atasi Krisis Kelaparan
Pengadilan Rusia Perintahkan Perempuan Yang Kabur Dari Karantina Balik Ke RS
Virus Korona Tewaskan Direktur Rumah Sakit Di Wuhan
Penembakan Di Century Plaza Bangkok
Jeff Bezos Donasi USD 10 Miliar Untuk Penelitian Iklim
Korban Tewas Akibat Virus Korona Total Jadi 1.868
1.789 Korban Tewas Akibat Virus Korona
Warga Kanada Di Kapal Pesiar Diamond Princess Segera Dievakuasi
Arab Saudi Larang Warganya Ke China
Dokter Pengungkap Virus Korona Meninggal Dunia
Korban Jiwa Virus Korona Bertambah Jadi 634
Jepang Karantina Seluruh Penumpang Kapal Pesiar Diamond Princess Terkait Virus Corona
Ratusan Warga Negara Malaysia Dan Keluarganya Dipulangkan Dari Wuhan
jQuery Slider
Arsip :2022202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 9.512.537 Since: 05.03.13 | 0.1629 sec