Hukum

Briptu Rani Terancam Dipecat Dengan Tidak Hormat

SURABAYA-SBN.

Polisi wanita (Polwan) berparas ayu dari Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto, Briptu Rani Indah Yuni Nugraeni yang berusia 25 tahun, terancam dipecat setelah dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Polda Jatim telah merekomendasikan Pemberhentian secara Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Briptu Rani kepada Kapolda Jatim. Briptu Rani dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dinyatakan terbukti bersalah dan melanggar disiplin.

Sidang KKEP terhadap Briptu Rani Jumat sore (28/6/2013) dihadiri 4 saksi termasuk tersangka pelanggar yang dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Jatim Kombes. Pol. Drs. Tomsi Tohir. “Sidang KEPP yang dipimpin Kabid Propam Polda Jatim pada Jumat (28/6/2013) menyatakan Briptu Rani terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan,” papar Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, AKBP. Awi Setiyono, di sela-sela Bhakti Kesehatan Hari Bhayangkara ke-67 di Markas Polda (Mapolda) Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (29/6/2013). “Sidang menjatuhkan Briptu Rani dengan sanksi bersifat administratif berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota polri,” ujar AKBP. Awi Setiyono. “Sidang KEPP menilai Briptu Rani telah melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi yang bersifat administratif berupa rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” jelas AKBP. Awi Setiyono. 

Polwan cantik asal Polres Mojokerto ini direkomendasikan untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ditanya tentang bentuk pelanggaran berat yang dilakukan Briptu Rani, Kabid Humas AKBP Awi Setiyono menegaskan bahwa pelanggaran berat Briptu Rani adalah jenis pelanggaran disiplin sebanyak lima kali. AKBP. Awi Setiyono memerinci bentuk pelanggaran berat yang dilakukan Briptu Rani. “Briptu Rani telah lima kali melakukan pelanggaran disiplin,” tegas AKBP. Awi Setiyono. “Itu dilakukan Rani sejak di Polres Bojonegoro hingga Polres Mojokerto. Di Polres Bojonegoro melakukan satu kali pelanggaran disiplin dan di Polres Mojokerto melakukan empat kali pelanggaran disiplin,” tukas AKBP. Awi Setiyono. Hanya saja AKBP. Awi Setiyono tidak menyebut secara rinci apa saja pelanggaran yang telah dilakukan Briptu Rani.

Briptu Rani terbukti melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a tentang PTDH juncto Pasal 21 ayat (3) tentang KKEP, sehingga sidang KKEP memutuskan bahwa Briptu Rani telah melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi yang bersifat administratif berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri. “Bahwa Briptu Rani secara sah terbukti melakukan perbuatan tercela, melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No.1/2003 tentang pemberhentian anggota polri, Jo Pasal 21 ayat (3) huruf e perkap No.14/2011 tentang KKEP,” tutur Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jatim, AKBP Pol. Awi Setiyono di Surabaya, Jumat (28/6/2013). “Dan atau, Pasal 13 PPRI No.2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Jo Pasal 21 ayat (3) huruf i Peraturan Kapolri No.14/2011 tentang KKEP,” sambung AKBP Awi Setiyono. “Perbuatan tercela yang dimaksud yakni, berupa bolos apel. Selain itu, Briptu Rani juga telah mengantongi 5 kali Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD), termasuk kasus disersi selama 3 bulan sejak Januari 2013 hingga Maret 2013 saat dinas di Polres Mojokerto,” cetus AKBP Awi Setiyono. 

Rekomendasi PTDH akan diteruskan kepada Kapolda Jatim Irjen. Pol. Unggung Cahyono. “Kami menyampaikan keputusan itu untuk disampaikan kepada Kepala Polda (Kapolda) Jawa Timur (Jatim) selaku Ankum atau atasan yang berhak menghukum,” terang AKBP. Awi Setiyono. Pimpinan sidang KKEP memberi waktu 14 hari ke depan untuk Briptu Rani menyiapkan banding.  “Namun, keputusan sidang KKEP juga mempersilakan keluarga Briptu Rani untuk mengajukan banding dan memberi waktu dalam 14 hari untuk menyusun memori banding yang diusulkan kepada Kapolda Jawa Timur, Irjen. Pol. Unggung Cahyono,” tukas AKBP. Awi Setiyono. “Terduga pelanggar melakukan banding dan kami beri waktu 14 hari. Nanti apa hasilnya, sepenuhnya nanti keputusan dari Kapolda Jatim,” pungkas mantan Wadir Lantas Polda Jatim tersebut. (det)

 

See Also

Dampak Pembongkaran Bangunan Pedagang Pinggir Sungai Duta Indah, Bekasi.
Pembongkaran Bangunan Pinggir Sungai Duta Indah, Jati Makmur, Bekasi
Ketua KPK Melantik 1.271 Pegawai KPK Sebagai ASN
Ketua MPR RI Minta Pemerintah Investigasi Kebocoran Data 297 Juta Penduduk
Bamsoet Minta Pemerintah Investigasi Dugaan Kebocoran Data 279 Juta Penduduk Indonesia
Bamsoet Apresiasi Capaian 100 Hari Kinerja Kapolri
KPK Sita 13 Sepeda Lapierre Terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster
Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
jQuery Slider

Comments

Arsip :202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 9.371.072 Since: 05.03.13 | 0.1693 sec