Hukum

Kasus Suap Ketua SKK Migas, Dirut PT. Pertamina Irit Bicara

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pelengkapan berkas penyidikan tersangka mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.) dengan memeriksa Direktur Utama PT. Pertamina, Karen Agustiawan, dan Deputi Pengendalian Komersil SKK Migas, Widyawan Wiraatmaja, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kegiatan hulu minyak dan gas di lingkungan SKK Migas yang melibatkan Kepala SKK Migas nonaktif, Rudi Rubiandini.

PT. Pertamina yang berdiri sejak 10 Desember 1957 berada pada urutan ke 122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Direktur Utama PT. Pertamina, Karen Agustiawan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas dengan tersangka, mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.).  

Karen Agustiawan yang mengenakan batik cokelat itu hadir sekitar pukul 09.35 WIB. Namun, dia memilih irit bicara dan memilih langsung memasuki gedung KPK.  "Hanya satu kalimat saja. Saya datang ke KPK hari ini untuk memenuhi undangan bahwa saya diminta memberikan keterangan sebagai saksi pak Rudi Rubiandini. Saya pikir sebagai warga negara Indonesia saya wajib untuk memenuhi panggilan tersebut," bilang Karen Agustiawan saat tiba di plaza Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2013).  

Karen Agustiawan pun irit bicara saat disinggung ketidakhadirannya pada jadwal pemeriksaan sebelumnya. “Sudah ya," imbuhnya. Pemeriksaan Karen Agustiawan hari ini, Kamis (7/11/2013) merupakan penjadwalan ulang setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan KPK 4 November lalu. Karen Agustiawan ketika itu tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dengan alasan sudah ada agenda lain yang dijadwalkan sebelumnya.

Usai diperiksa hampir 10 jam, Karen Agustiawan menuntaskan pemeriksaan. Terlihat raut muka tegang dan kelelahan, saat Karen menjelaskan pemeriksaannya ke wartawan. Ucapannya pun terbatah-bata. “Tenang ya, tenang ya, tenang ya. Eh, saya sudah menyampaikan...eee...apa namanya...semua keterangan saya sebagai saksi terkait Pak Rudi Rubiandini...eee...kepada penyidik. Detailnya..eee...mohon di...di...dipertanyakan di penyidik KPK. Kalau misal hal-hal lain denga Pak Ali Mundakir (Vice President Corporate Communication Pertamina)," ungkapnya.

Direktur Utama PT. Pertamina Karen Agustiawan enggan mengungkapkan pertanyaan apa saja yang diajukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kepadanya selama pemeriksaan hampir sepuluh jam, Kamis (7/11/2013). Setelah diperiksa selama hampir sepuluh jam, Karen Agustiawan mengaku telah menyampaikan segala informasi yang diketahuinya terkait Rudi Rubiandini kepada tim penyidik KPK. "Saya sudah menyampaikan semua keterangan saya sebagai saksi terkait Pak Rudi Rubiandini kepada penyidik. Untuk detail, mohon dipertanyakan saja kepada penyidik KPK," ucap Karen Agustiawan kepada wartawan seraya bergegas menghindari wartawan untuk memasuki mobil pribadinya saat keluar Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Selebihnya, Karen Agustiawan tidak berkomentar lagi. Dia meminta wartawan bertanya lebih jauh kepada Vice President Corporate Communication PT. Pertamina Ali Mundakir. “Kalau misalkan hal-hal lain dengan Pak Ali Mundakir,” ucap Karen kemudian berjalan menuju mobil yang menjemputnya.

Dalam kasus ini, KPK memeriksa Karen Agustiawan karena dianggap dapat memberikan informasi terkait. KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap kegiatan hulu migas ini.

Juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo menegaskan bahwa penyidik KPK tidak mengonfrontasi Karen Agustiawan dengan Rudi Rubiandini. Mereka diperiksa di dua ruang terpisah.

Selain menetapkan Rudi Rubiandini sebagai tersangka, dua tersangka lainnya adalah Komisaris PT. Kernel Oil Private Limited Simon Gunawan Tanjaya dan pelatih golf Rudi R. yang bernama Deviardi. Mereka diduga terlibat transaksi suap dengan barang bukti uang US$ 700.000. Mereka ditahan rumah tahanan KPK di C1 gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, dan di Guntur, Manggarai, Jakarta Selatan.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Selasa, 13 Agustus 2013. Hasil operasi ini bahkan menjadi hasil terbesar sepanjang sejarah KPK. Hasil tangkapan adalah uang US$ 400 ribu, US$ 90 ribu,  US$ 200 ribu, dan Sin$ 127 ribu. KPK telah menangkap Rudi Rubiandini dan menetapkannya sebagai tersangka setelah menerima uang US$ 400 ribu dari Simon Gunawan Tanjaya. Uang diterima Rudi Rubiandini melalui pelatih golf pribadinya, Deviardi. Uang suap tersebut diduga  digunakan untuk memuluskan  proses tender  migas yang akan berlangsung.

Selain itu, disita uang US$ 200 ribu terkait Rudi Rubiandini dari ruang Sekretaris Jenderal Energi Sumber Daya Mineral, Waryono Karyo, dan deposit box milik Rudi R. di Bank Mandiri, Jakarta senilai US$ 320.100. Total, ada US$ 700 ribu yang diterima Rudi R. dari PT. Kernel Oil Indonesia.

Sementara itu, saksi yang adalah Deputi Pengendalian Komersil SKK Migas, Widyawan Wiraatmaja mengaku ditanya perihal kewenangan SKK Migas secara umum. "Alokasi penetapan harga, untuk apa saja. Mengenai proses, bagaimana persetujuan yang dilakukan misalnya antara penjual dan pembeli, apa saja mekanismenya, dan penentuan harganya," ucap Widyawan Wiraatmaja.

Tidak hanya itu, KPK juga telah mengirimkan surat permintaan cegah bepergian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi terhadap Presiden Direktur yan juga pemilik PT. Parna Raya Grup yang bernama Artha Meris Simbolon. Pencegahan berlaku sejak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan status tersebut, terhitung sejak 14 Agustus 2013 dan berlaku hingga enam bulan ke depan. “Mereka mendapat status cegah, tentu karena dianggap mengetahui, mendengar, melihat, atau ahli, sehingga bisa membantu pengembangan penyidikan,” jelas Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. “Dicegah agar sewaktu-waktu dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri,” tambah Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, Kamis (14/8/2013). (kom/met/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.186.667 Since: 05.03.13 | 0.2504 sec