Hukum

KPK Periksa Bupati Empat Lawang

JAKARTA-SBN.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri, terkait penyidikan terhadap dugaan gratifikasi yang diterima oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, terkait kewenangannya menangani sengketa pemilihan kepala daerah (Pemilukada). Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dalam kasus suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tersangka Ketua MK non-aktif Akil Mochtar. “Yang bersangkutan diperiksa untuk AM (Akil Mochtar)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Sebelumnya, pada Selasa (29/10/2013), KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, diantaranya kantor Bupati, rumah dinas Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri, dan sebuah ruko yang merupakan tempat tim sukses Bupati Empat Lawang. Penyidik KPK menyita satu dus dokumen, dalam rangka pengembangan dan penyelidikan kasus suap yang melibatkan Akil Mochtar. Penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). KPK juga telah menggeledah kantor dan rumah Wali Kota Palembang Romi Herton pada waktu yang sama.

Rangkaian penggeledahan ini terkait pengembangan kasus suap terhadap ketua MK nonaktif, Akil Mochtar. Diduga Akil Mochtar menerima suap dari beberapa pihak yang tengah berperkara di MK dalam pengurusan sengketa Pemilukada di Sumatera Selatan.

Pemeriksaan tersebut didasarkan pada Pasal 12 huruf B UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai setiap gratifikasi kepada penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal tersebut diterapkan dengan penemuan uang Rp 2,7 miliar di kediaman rumah dinas Akil Mochtar.

Panel hakim konstitusi yang dipimpin oleh Akil Mochtar memenangkan pasangan Romi Herton/H. Harno Jayo sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang pada 20 Mei 2013 berdasarkan hasil perhitungan ulang MK meski keputusan KPU memenangkan pasangan lain, yaitu Sarimuda/Nelly Rasdiana.

Sementara itu, terkait Kabupaten Empat Lawang, panel hakim konstitusi yang dipimpin oleh Akil Mochtar mengabulkan gugatan pasangan Budi Antoni Aljufri/Syahril Hanafiah dan membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang yang sebelumnya memenangkan pasangan calon Muhammad/Ali Halimi pada 31 Juli 2013 berdasarkan hasil perhitungan ulang.

Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar sebelumnya juga diduga menerima hadiah terkait pengurusan sengketa Pemilukada MK di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten dan disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang hakim yang menerima hadiah. Selanjutnya, Akil Mochtar juga dikenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Juru Bicara KPK pun, Johan Budi Sapto Prabowo membenarkan perihal pemeriksaan terhadap Budi Antoni Aljufri. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan Budi Antoni Aljufri sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi yang diterima mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ketika menjadi Hakim Konstitusi. “Ada tambahan, Budi Antoni Aljufri diperiksa dalam kasus yang berkaitan dengan sangkaan Pasal 12B UU Tipikor yaitu ada bukti kuat penerimaan Akil lainnya. Hingga kini statusnya masih menjadi saksi,” beber Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. di plaza Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2013). “Hari ini, Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri, datang dan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AM dalam kasus penerimaan yang berkaitan dengan kewenangan AM sebagai hakim konstitusi," tambah Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, Jumat (1/11/2013).

Menurut Johan Budi SP., saat ini penyidik KPK sedang mendalami pihak-pihak yang diduga menjadi pemberi gratifikasi kepada Akil Mochtar. Namun, dia enggan menyebutkan bahwa pemeriksaan Budi Antoni Aljufri terkait kapasitasnya sebagai pemberi gratifikasi. "Sampai hari ini belum ada kesimpulan itu. Dia dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Jadi belum ada kesimpulan keterlibatan pihak lain," terang Johan Budi SP.

Pemeriksaan Budi Antoni Aljufri, merupakan kelanjutan pendalaman yang dilakukan KPK setelah sebelumnya telah menggeledah Kantor Bupati Empat Lawang. Menurut Johan Budi SP., walaupun sudah menggeledah, keterangan Budi Antoni Aljufri masih dibutuhkan karena penyidik KPK masih membutuhkan kesaksian dan informasi yang dimiliki Budi untuk melengkapi bukti yang sudah dimiliki terkait dugaan adanya gratifikasi terkait keputusan sengketa Pilkada Empat Lawang di MK. “Ada keterangan yang menurut penyidik bisa diperoleh dari Bupati Empat Lawang untuk tersangka AM,” sambungnya.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. menegaskan pemeriksaan dan pengeledahan terkait sengketa Pemilukada Empat Lawang dan Kota Palembang karena KPK memiliki bukti kuat adanya gratifikasi yang diterima Akil Mochtar saat menjadi hakim perkara pilkada tersebut.

Menurut Johan Budi SP, hingga saat ini belum ada kesimpulan dugaan gratifikasi itu mengalir ke perusahan CV. Ratu Samagat milik isteri Akil, Ratu Rita Akil. Jika memang ditemukan bukti cukup yang kuat, CV. Ratu Samagat dapat dijerat walaupun tidak ada nama Akil Mochtar sebagai pemilik perusahan. “Harus dibuktikan apakah aliran dana terkait AM atau tidak. Kalau iya, lalu ditelusuri apakah disengaja atau tidak, apakah pemiliknya tahu bahwa aliran dana itu dari korupsi. Jika iya, perusahan itu bisa dijerat, meski tidak ada nama AM disana,” paparnya lagi.

Sementara itu terkait keputusan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Akil Mochtar, KPK membuka diri jika ada informasi yang dapat membantu pemberantasan korupsi. Namun, Johan Budi SP. menegaskan tidak akan meminta informasi yang dimiliki MKH, melainkan akan membuka tangan jika diberikan. “Kalau ada detail dalam keputusan itu yang berkaitan dengan dugaan korupsi maka bisa dipakai KPK. Tapi KPK tidak meminta bahan itu. Kalau ada rencana MKH menyerahkan, kami pasti terima,” tegas Johan Budi Sapto Prabowo. Yang jelas, menurut Johan Budi SP., seluruh keputusan MKH, tidak akan mempengaruhi proses penyidikan yang tengah dijalankan oleh KPK. (ant/kom)

Comments

Lainnya

Arsip :20142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 872.666 Since: 05.03.13 | 0.135 sec