Nasional

Penyebutan FPI Picu Reaksi Tanda Tanya

JAKARTA-SBN.

Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi itu kemudian memang menjadi kontroversial dan banyak diperbincangkan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku akan melihatnya lebih dulu. Dalam berbagai hal, ia akan membicarakan masalah yang ada dengan duduk bersama dan berdiskusi, baik dengan ormas maupun pihak mana pun. "Atas dasar apa? (Mendagri mengistimewakan FPI). Apalagi dengan wajah FPI yang 'unik'," katanya.

Menanggapi imbauan Menteri Dalam Negeri agar pemerintah daerah bekerja sama dengan ormas Front Pembela Islam (FPI), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menduga Mendagri sedang bercanda. “Ya mungkin Pak Mendagri agak kepleset atau sedang bercanda ya," bilang Ganjar Pranowo, Jumat (25/10/2013).

Mantan anggota DPR RI yang sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuturkan saat membaca secara utuh terkait pemberitaan itu, pemerintah daerah (pemda) hanya diminta untuk bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), tidak terkecuali dengan Front Pembela Islam (FPI). Perkataan itu, menurutnya, bisa diterjemahkan macam-macam. "Kalau orang Jawa seperti saya, bisa menerjemahkan itu macam-macam ini sisi positif atau negatif," ujarnya.

Menurut Ganjar Pronowo, kemungkinan Mendagri hanya menginginkan adanya kerja sama antara pemda dan ormas. Hanya saja, saat itu yang dijadikan contoh merupakan ormas yang kontroversial, yakni FPI, sehingga pernyataan itu ramai dibicarakan dan menjadi kontroversial. "Mungkin lagi guyonan (bercanda)," tambahnya lagi.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Rio Sambodo, meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mempertimbangkan dengan cermat sebelum bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI). Hal itu dilakukan mengingat rekam jejak FPI yang diwarnai pro dan kontra. “Perlu dipertimbangkan rekam jejak ormas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam hal pluralisme. Hal ini penting demi menjaga keutuhan NKRI," ucap Dwi Rio Sambodo saat dihubungi, Jumat (25/10/2013) sore.

Dwi Rio Sambodo mengatakan, rekam jejak merupakan faktor kedua setelah memastikan bahwa ormas yang dimaksud memiliki badan hukum yang jelas. Kedua faktor tersebut, sambung Dwi Rio Sambodo, harus menjadi pertimbangan Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Dwi Rio Sambodo, Jakarta merupakan barometer demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jakarta harus memberi pembelajaran komunikasi berkualitas bagi daerah lain di Indonesia.

Dwi Rio Sambodo menilai bahwa Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seyogianya menghormati urusan internal masing-masing pemerintah daerah. Menurutnya, kerja sama dengan pihak lain, termasuk ormas, merupakan urusan internal pemerintah daerah yang tidak etis jika urusan tersebut dibawa hingga ke tingkat menteri.

"Lagi pula apa yang menjadi dasar kok tiba-tiba Mendagri menempatkan istimewa untuk FPI? Di setiap daerah, karakteristiknya beda," ujarnya.

Imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada kepala daerah untuk bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) dipertanyakan anggota Komisi D DPRD DKI Fraksi Gerindra, Muhammad Sanusi. "Saya bertanya-tanya, kenapa hanya FPI yang disebut menteri? Apa FPI diistimewakan? masih banyak kan ormas yang lain," ujar Muhammad Sanusi saat dihubungi wartawan pada Jumat (25/10/2013).

Muhammad Sanusi menegaskan, imbauan itu tampak tak etis sebab seluruh unsur pemerintahan memang wajib menjalin kerja sama dengan siapa pun, baik organisasi masyarakat ataupun institusi yang lain. "Asalkan organisasi masyarakat itu legal, sudah teregistrasi di Kesbang Pemprov DKI. Yang kedua, Pemprov perlu menggandeng ormas itu," ujarnya.

Setuju atau tidak dengan imbauan kerja sama itu, Muhammad Sanusi menyerahkan sepenuhnya ke Pemprov Jakarta. Namun, jika melaksanakan apa yang diimbau Mendagri, Jokowi/Basuki adalah Pemprov DKI pertama yang menjalin kerja sama dengan FPI.

"Zaman Pak Foke tidak ada kerja sama. Kalau sebatas komunikasi memang ada. Apalagi Jokowi/Basuki, dia kan baru satu tahun saja," ujarnya.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI, Eva Kusuma Sundari menyayangkan sikap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang memberi imbauan kepada kepala daerah agar bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) dalam menjalankan program-programnya.

Eva Kusuma Sundari menjelaskan, badan hukum organisasi FPI tidak jelas ditambah dengan citra yang melekat bahwa FPI adalah ormas yang sering melakukan pelanggaran hukum.

Menurut Eva Kusuma Sundari, imbauan itu disorientasi. Seharusnya, sambung dia, Mendagri tak perlu memberi legitimasi pada posisi FPI. "Mendagri disorientasi, membahayakan penegakan hukum di daerah dan pelaksanaan prinsip konstitusionalisme," bilang Eva Kusuma Sundari, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (25/10/2013) pagi.

Politisi PDI Perjuangan ini tak habis pikir mengapa Mendagri tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang tak masuk akal. Ia menduga, pernyataan itu merupakan bentuk ketakutan Gamawan Fauzi pada FPI yang sempat mengancam akan merusak Kantor Kemendagri beberapa waktu lalu. "Supaya tidak tanggung-tanggung, kenapa FPI? sekalian saja sarankan pemda kerja sama dengan geng motor. Toh sama-sama berwatak premanisme," katanya.

Imbauan Mendagri agar kepala daerah menjalin kerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) dianggap bercanda oleh anggota Komisi A DPRD Fraksi PDI-Perjuangan William Yani.

William Yani ragu Gamawan Fauzi menyampaikan hal itu dalam konteks imbauan formal. "Soal kerja sama dengan FPI, saya bertanya-tanya, apakah Mendagri bercanda? Saya rasa Mendagri bercanda," ucap William Yani saat dihubungi, Jumat (25/10/2013) pagi.

Ada dua hal, kata pria yang akrab disapa Willy ini, yang membuatnya ragu akan pernyataan sang menteri. Pertama, kerja sama kepala daerah dengan siapa pun adalah urusan dapur yang tidak boleh diintervensi siapa pun, termasuk Mendagri. "Konteksnya imbauan itu apa? Apakah imbauan secara resmi atau cuma kata-kata pidato pas sambutan saja, harus diperjelas itu," ujar Willy Yani.

Kedua, imbauan tersebut dianggap tak menghormati proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sebab tiap pemprov memiliki unit litbang yang berguna menjadi penyaring pihak-pihak yang akan diajak untuk bekerja sama. Layak atau tidak dan lain-lain.

"Kita (Pemprov DKI, misalnya) kan punya litbang. Biarlah litbang ini bekerja, menentukan apakah FPI layak atau tidak diajak kerja sama. Kalau layak ya bagus, tapi kalau tidak ya berarti pernyataan menteri itu ada kepentingannya, dong," ujarnya.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI, Martin Hutabarat tak terkejut dengan imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi agar kepala daerah bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) untuk menggulirkan program-programnya.

Menurut Martin Hutabarat, Gamawan Fauzi adalah menteri yang senang berbicara nyeleneh. "Mendagri sering kali bicaranya nyeleneh, yang tidak perlu dia katakan tapi dia katakan," tukas Martin Hutabarat, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Selanjutnya, Martin Hutabarat juga menyoroti pernyataan Gamawan Fauzi yang meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Martin Hutabarat menyatakan, hal-hal itu cukup menjadi bukti betapa seringnya Mendagri mengeluarkan pernyataan tak penting.

Terkait FPI, Martin Hutabarat lebih setuju jika Mendagri melakukan pembinaan, bukan memberikan legitimasi untuk dapat bekerja sama dengan kepala daerah.

Rekam jejak FPI selama ini cukup membuat masyarakat merasa terancam dan pernyataan imbauan Gamawan Fauzi dipercayanya akan menyulut reaksi penolakan yang deras.

Lebih jauh, politisi Partai Gerindra ini menilai apa yang dikatakan Mendagri tidak adil. Pasalnya, jika Gamawan Fauzi bertujuan menggerakkan organisasi masyarakat (ormas) untuk lebih berperan aktif dalam program-program di daerah, seharusnya tidak menyebut FPI sebagai contohnya.

Martin Hutabarat yakin banyak ormas lain yang lebih baik dan dapat mudah diterima oleh masyarakat. "Mendagri tidak bijak, organisasi ini ribuan, kenapa yang disebut FPI? Tapi kalau misalnya Mendagri mengatakan (FPI) perlu dibina ya memang perlu dibina, bukan untuk kerja sama," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso menyetujui pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyatakan bahwa organisasi Front Pembela Islam (FPI) adalah aset bangsa Indonesia. Kendati demikian, ia meminta kepada Gamawan Fauzi untuk tidak mengistimewakan FPI. "FPI salah satu aset bangsa, iya, tapi jangan diistimewakan dong. Mendagri harus adil," ucap Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, Mendagri sebenarnya berupaya untuk merangkul dan memoderasi berbagai ormas, termasuk FPI. Namun, pernyataan Gamawan Fauzi yang terkesan mengistimewakan FPI tersebut, imbuh Priyo Budi Santoso, bisa menimbulkan spekulasi di masyarakat. (kom)

See Also

Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
Ajari Anak-Anak Di Desa TMMD Tentang Kebersihan Lingkungan
Permudah Media Akses Berita, Dirikan Posko Penerangan Di Lokasi TMMD
Balai Desa Kalikondang Disiapkan Sebagai Poskotis TMMD Reguler Ke-105
Sosok Tenaga Teknis Yang Akan Menyukseskan TMMD
Maturnuwun Pak Tentara, Jalan Beton Ini Sudah Ditunggu Warga
Excavator Menjadi Pusat Perhatian Anak-Anak Pada TMMD Kodim 0716/Demak
Pedagang Es Tebu Raup Untung, Berkat TMMD
Dibalik Layar TMMD Reg Ke-105 Kodim 0716/Demak
Kalau Tidak Ada TMMD, Belum Tentu Ada Program Bedah RTLH
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.443.627 Since: 05.03.13 | 0.1938 sec