Nasional

Wacana Perubahan Pola Perekrutan Hakim Konstitusi

JAKARTA-SBN.

Mahkamah Konstitusi (MK) hancur semenjak politisi-politisi dari partai politik masuk ke lembaga penjaga konstitusi itu. Pemerintah dan DPR perlu merombak sistem perekrutan hakim konstitusi agar kepercayaan publik bisa kembali pulih pada lembaga penegak hukum itu. "Putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Bila seleksi hakim-hakimnya tidak benar, ini sangat berbahaya. Jatah-jatahan, termasuk jatah politisi Senayan atau partai politik di MK, adalah awal dari kehancuran penegakan konstitusi di negara ini," tegas pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gajah Mada (UGM), Fadjroel Falaakh, Jumat (4/10/2013).

Wacana perlunya melakukan perubahan pola perekrutan hakim konstitusi mengemuka menyusul ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, karena terlibat dua kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah, yakni Pilkada Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten.

Dalam memilih Hakim Konstitusi, DPR RI mendapat jatah untuk memilih tiga hakim dari total sembilan Hakim Konstitusi. Enam lainnya, masing-masing tiga, dipilih oleh Presiden dan Mahkamah Agung.

Pakar Hukum Tata Negara dari UGM, Fadjroel Falaakh mengingatkan perekrutan hakim MK lewat jalur pemerintah dan Mahkamah Agung (MA) tidak transparan. Sementara dari jalur DPR RI kebanyakan diisi oleh orang-orang partai politik walaupun prosesnya berlangsung terbuka. "Selain masuk lewat jalur DPR RI, partai-partai politik juga mem-booking kursi lewat jalur presiden, seperti Patrialis Akbar dan Hamdan Zoelva. Ini kacau karena perekrutan yang di MA tidak transparan, yang lewat DPR dan presiden sudah di-booking oleh partai," tandas dia.

Trias politika tidak berjalan. Semua keputusan dikompromikan melalui sistem koalisi. Akibatnya, suatu kesalahan atau kekeliruan sulit diungkap karena tidak ada yang menggugat. "Ini sama saja dengan diktator versi baru," tukas Fadjroel Falaakh.

Pakar Hukum Tata Negara dari UGM, Fadjroel Falaakh meminta agar pola perekrutan semacam itu dirombak. Ukuran independen atau nonpartisan sebagai salah satu syarat menjadi hakim konstitusi harus dipertajam. Tidak bisa secara formil independen itu muncul ketika mereka menyatakan siap mengundurkan diri dari DPR RI atau partai politik kalau terpilih. Sistem perekrutan yang dibagi dari jalur pemerintah, DPR RI, dan MA harus dihapus. Perombakan pola perekrutan harus dilakukan. Perekrutan bisa tetap melalui tiga jalur di atas, tetapi lembaga yang menyeleksinya harus sebuah lembaga independen.

“Selain perubahan tersebut, pengawasan hakim MK oleh Komisi Yudisial (KY) perlu dihidupkan kembali. Kendati dulu pernah dipangkas oleh MK, menurut dia, amendemen UU MK perlu untuk mencantumkan kembali bahwa hakim konstitusi diawasi oleh KY,” tegas Fadjroel Falaakh. "MK putuskan seperti itu dulu karena kondisinya pada waktu itu. Sekarang kondisinya berubah. Maka hakim MK yang tersisa tidak perlu berpendapat bahwa hakim MK tidak perlu diawasi," pungkas dia.

Pendapat yang sama diungkapkan pengamat politik, Yunarto Wijaya. Pengamat politik, Yunarto Wijaya menyebutkan sistem perekrutan hakim MK harus dievaluasi dan diperketat. Presiden, MA, dan Komisi III DPR RI harus transparan dalam proses seleksi. Yang lebih penting adalah membuka ruang keterlibatan publik yang lebih luas dalam proses perekrutan. "Untuk memperkecil terjadinya penyalahgunaan jabatan hakim konstitusi maupun jabatan strategis lainnya, harus dimulai dari memperketat proses dan sistem seleksi, baik proses pemilihan di Presiden, MA, dan DPR RI. Proses seleksi harus panjang dan transparan di hadapan publik," terang Yunarto Wijaya.

Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai keterlibatan dan kontrol publik dalam proses seleksi sangat penting. “Apa pun latar belakang profesi calon hakim konstitusi, jika dihasilkan dari kompromi tertutup, akan tetap berpotensi menyelewengkan jabatan,” tukas Yunarto Wijaya.

Diwawancarai terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengakui setelah ditetapkannya Ketua MK, Akil Mochtar, sebagai tersangka kasus dugaan suap, kebingungan kini melanda sejumlah daerah, terutama daerah yang hasil Pilkadanya digugat ke MK dan diputuskan. Sebab ternyata beberapa putusan MK membuat bingung kepala daerah ketika akan ditindaklanjuti.

“Kebingungan daerah menyangkut sengketa hasil Pilkada yang telah diputus oleh MK, terutama putusan yang rada janggal,” beber Gamawan Fauzi. Namun, Gamawan Fauzi menegaskan kementeriannya tetap akan patuh pada putusan MK. "Selama ini, kita sangat patuh pada UU. Karena UU menyebut putusan MK itu final dan mengikat, maka kita tidak pernah ada perlawanan sedikit pun walaupun yang kalah dimenangkan dan yang menang dikalahkan," ketus Gamawan Fauzi.

Mendagri Gamawan Fauzi mencontohkan kasus Pilkada di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Putusan Mahkamah menguatkan hasil rekapitulasi KPUD setempat. Tetapi, kemudian, ada fakta baru penggelembungan suara yang memengaruhi hasil. "Kasus di Sumba kemarin, kita juga taat. Walaupun sebenarnya Gubernur akan sangat sulit menindaklanjutinya karena ada temuan baru. Dihitung kotak 124 itu ternyata hasilnya tidak seperti yang diputuskan MK,” tukas dia lagi.

Padahal, cetus dia, 124 kotak suara sudah diterbangkan ke Jakarta sebagai barang bukti sengketa Pilkada Sumba Barat Daya. Tetapi, kemudian, MK memutus tanpa membuka kotak suara yang terlanjur dibawa ke Jakarta.

Keputusan MK lain yang menuai polemik, jelas Mendagri Gamawan Fauzi, adalah kasus Pilkada di Kotawaringin Barat. Lewat putusannya, MK memenangkan yang kalah. Begitu juga kasus Pilkada di Palembang serta Banyuasin. "Di Banyuasin yang ada intervensi pelantikan. Kita disuruh menunda. Tapi saya patuh pada UU. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi bangsa ini," pungkas Mendagri Gamawan Fauzi. (mer/kom/tem)

See Also

Babinsa 12/Mranggen Berikan Himbauan Kepada Siswa Yang Kedapatan Bolos Saat Jam Pelajaran
Bermodal Tekad, Babinsa 02/Bonang Ajak Generasi Muda Binaannya Untuk Gemar Membaca
Melalui Jam Komandan, Dandim 0716/Demak Tekankan Netralitas TNI Dalam Pemilu
Jumlah Korban Jiwa Tsunami Selat Sunda Capai 437 Orang
Jalan Gubeng Ambles Diduga Kesalahan Konstruksi Proyek
Jalan Gubeng Surabaya Ambles
Basarnas Telah Mengetahui Lokasi Tenggelamnya KM Sinar Bangun
Kementerian Sosial Sediakan Logistik Untuk Pencarian Korban KM Sinar Bangun
Kecelakaan Tragis Mobil Menabrak Baja Pembatas Jalan
Mendagri Lantik Penjabat Gubernur Sumatera Utara
Presiden Jokowi Sampaikan Belasungkawa Untuk Korban KM Sinar Bangun
Pernyataan Presiden Jokowi Terkait Musibah KM Sinar Bangun Di Perairan Danau Toba
Dandim 0716/Demak Bersama Masyarakat Panen Raya Demlot
Nahkoda KM Sinar Bangun Diamankan
Dandim 0716/Demak Tekankan Netralitas Dalam Apel Pengecekan Personel Jelang Pilkada
Pencarian Korban KM Sinar Bangun Terkendala Kedalaman Danau Toba
Kodim 0716/Demak Gelar Apel Pengecekan Usai Cuti Lebaran
Arus Balik Di Jalan Arteri Karawang Padat Merayap
Daftar Korban Hilang KM Sinar Bangun
Mendagri Lantik Plt Gubernur Jawa Barat
Jasad Seorang Wanita Ditemukan Dalam Perut Ular Sanca
Perempuan Ditelan Ular Sanca
Kronologi Perempuan Tewas Dimakan Ular
Truk Sampah Dinas LH DKI Hampir Jatuh Dari Jalan Tol Layang
Babinsa Koramil 02/Bonang Bantu Bagikan Sembako Saat Jelang Lebaran
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.279.547 Since: 05.03.13 | 0.2336 sec