Hukum

KPK Periksa Ketua OJK Dan Eks Gubernur BI

Wednesday, 02 Oktober 2013 | View : 689

JAKARTA-SBN.

Pada awal bulan Oktober ini, Selasa (1/10/2013), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad dan eks Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution. Pada Selasa (1/10/2013), selain mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga kembali memanggil dan memeriksa Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya pernah menjabat sebagai mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman D. Hadad untuk membuat terang dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik tersebut.

Mereka berdua juga sama diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya, Deputi Gubernur BI nonaktif dalam kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Kali ini, keduanya ditanyai seputar rapat-rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka B.M. (Budi Mulya)," beber Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (1/10/2013).

Sebagaimana halnya seperti mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution, Muliaman D. Hadad juga kembali diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melengkapi berkas perkara kasus pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan tersangka Budi Mulya (B.M.).

Darmin Nasution lebih dulu hadir dengan mengenakan kemeja batik biru lengan panjang ke lembaga antikorupsi itu sekitar pukul 09.20 WIB. Mengenakan kemeja batik bercorak biru, setali tiga uang dengan Muliaman D. Hadad, Darmin Nasution juga mengatakan dan mengaku bahwa kedatangannya memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi untuk kasus tersangka Budi Mulya, bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia. "Masih saksi untuk Pak BM," ucap dia di halaman KPK, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Senada dengan Darmin Nasution, setibanya di kantor KPK, Jakarta, Muliaman D. Hadad yang hadir belakangan sekitar pukul 09.50 WIB terlihat mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna hijau juga mengaku akan diperiksa sebagai saksi untuk B.M., enggan bicara banyak. Eks Deputi Gubernur BI tersebut hanya mengatakan dan mengaku kedatangannya karena dipanggil akan diperiksa untuk menjadi sebagai saksi dengan tersangka Budi Mulya (B.M.). "Saya dipanggil menjadi saksi untuk Budi Mulya,” kata Muliaman D. Hadad kepada awak media setibanya di kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jakarta. “Belum tahu apa, nanti saja," bilang Muliaman D. Hadad. Mengikuti jejak Darmin Nasution, Muliaman D. Hadah juga memilih irit bicara ketika dikonfirmasi mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi Bank Century. Dia justru memilih mengelak sembari memasuki gedung KPK. "Nanti saja," singkatnya. 

Budi Mulya adalah mantan Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter. B.M. menjadi tersangka bersama mantan Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Siti Fadjrijah. Mereka diduga menyalahgunakan wewenang dengan mengubah peraturan BI agar Bank Century mendapatkan FPJP. Dari kebijakan itu, bank yang kini bernama Bank Mutiara itu mendapatkan fasilitas dana talangan senilai Rp 6,7 triliun pada tahun 2008.

KPK memeriksa Muliaman D. Hadad dan Darmin Nasution sebagai saksi untuk tersangka mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya karena keduanya dianggap tahu seputar pemberian FPJP kepada Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sebagaimana halnya terhadap Darmin Nasution, pemeriksaan terhadap Muliaman D. Hadad itu bukan yang pertama kali.

Muliaman D. Hadad yang diperiksa selama sekitar sembilan jam juga mengaku dimintai klarifikasi oleh tim penyidik KPK terkait beberapa rapat-rapat KSSK. “Salah satunya. Iya (Rapat KSSK). Tapi belum selesai sebab nanti masih di eksplore lagi. Tapi salah satunya iya yang berkaitan dengan KSSK,” ungkap Muliaman D. Hadad.

Muliaman D. Hadad dalam kesempatan ini menyatakan bahwa saat rapat berlangsung, dia setuju bahwa Bank Century dapat disebut sebagai Bank gagal berdampak sistemik. Kendati begitu dia tidak menyebutkan apa alasan kongkrit sehingga dia setuju Bank Century berdampak sistemik. Namun, Muliaman D. Hadad tidak menjawab saat ditanya apakah ada intervensi dari pihak-pihak tertentu soal keputusan Bank Century berdampak sistemik. Dia pun langsung meninggalkan plaza Gedung KPK menumpang mobil Kijang Innova berpelat merah dengan didampingi beberapa staf dan ajudannya.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah memeriksa Muliaman D. Hadad pada hari Kamis (14/2/2013) silam. Saat itu, usai diperiksa Muliaman D. Hadad mengaku diajukan banyak pertanyaan oleh penyidik yang salah satunya terkait dengan perubahan peraturan BI. Menurut Muliaman D. Hadad, ada banyak pertimbangan yang melatari perubahan PBI terkait kucuran FPJP. Namun dia membantah ada perintah atasan untuk mengubah PBI tersebut. Diketahui, perubahan PBI soal pengucuran FPJP merupakan salah satu hasil
audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Bank Century. Kesimpulan audit itu antara lain menyebutkan ada ketidaktegasan BI terhadap bank milik Robert Tantular tersebut, karena diduga ada perubahan PBI agar Bank Century bisa mendapat FPJP.

Darmin Nasution mengaku hadir dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tentang penentuan nasib Bank Century pada 21 November 2008. Rapat itu disinyalir sebagai forum untuk menentukan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga mendapat FPJP. "Saya bukan hanya hadir sebagai Dirjen Pajak waktu itu, saya juga komisioner dari LPS," ujarnya usai diperiksa KPK, di gedung komisi itu, plaza Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Namun, saat ditanya mengenai pembahasan dalam rapat tersebut, Darmin Nasution menolak menjelaskan. Dia berjanji menjelaskan hal itu di pengadilan. "Ya, itu nanti di pengadilan saja deh," tutur mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini.

Darmin Nasution maupun Muliaman D. Hadad menolak mengomentari kasus tersebut. Begitu pula dengan apa yang akan disampaikan kepada penyidik. "Nanti saja," kata Muliaman D. Hadad.

Darmin Nasution yang pernah menjabat anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) sekaligus Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memilih irit bicara kepada awak media. Pun saat disinggung soal dana talangan (bailout) Bank Century senilai Rp 2,2 triliun yang didiamkan di Bank Indonesia (BI) dan Surat Utang Negara (SUN). Darmin Nasution bersikeras menyatakan tidak mengetahui asal muasal pengucuran dana talangan Century. “Wah, soal itu, itu saya tidak tahu, tidak tahu saya,” kelitnya. Tetapi, ketika ditanya perihal pernyataan Robert Tantular mengenai dugaan penyimpangan penggunaan dana bailout (talangan) sebesar Rp 2,2 triliun, Darmin Nasution mengaku tidak tahu. "Itu saya tidak tahu," jawab Darmin Nasution yang terlihat mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna biru. Hal yang sama juga dilakoni Darmin Nasution saat dicecar jika uang dana talangan (bailout) Bank Century Rp 2,2 triliun di BI dan SUN tersebut bisa saja digunakan untuk keperluan pihak tertentu. Hal tersebut seperti yang sebelumnya diungkapkan pengacara mantan Direktur Bank Century Robert Tantular. Bahkan, kuasa hukum Robert Tantular, Andi Simangunsong mengungkapkan kemungkinan adanya pencatatan palsu di BI. “Saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu, jadi ada dua itu, saya tidak tahu," dalihnya.  

Menurut Darmin Nasution, dalam pemeriksaan, dia menjelaskan seputar isi rapat KSSK yang berlangsung beberapa hari pada November tahun 2008. Rapat itulah yang akhirnya memutuskan dan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Darmin Nasution mengatakan, keterangan dirinya dalam rapat tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan sebelumnya di KPK maupun di DPR RI. “Saya pada dasarnya hanya diminta untuk memberikan kesaksian. Dulu sebenarnya ucapannya sudah disampaikan pada rapat-rapat terdahulu. Tapi kan itu harus dibuat jadi kesaksian, saya harus ucapkan lagi. Jadi intinya sebetulnya saya menyampaikan apa saja yang dulu saya sampaikan,” papar Darmin Nasution usai diperiksa selama sekitar lima jam di Kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/10/2013).

Meski demikian, Darmin Nasution enggan menceritakan detail materi rapat tersebut. Darmin Nasution hanya mengatakan, pada rapat tersebut dirinya hadir dalam dua jabatan. “Bukan hanya sebagai Dirjen Pajak, tapi juga sebagai Komisioner LPS,” terang Darmin Nasution sebelum meninggalkan plaza Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/10/2013).

Rapat 21 November 2008 yang berlangsung di Gedung Kemenkeu dihadiri oleh Meneg BUMN Sofyan Djalil, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu, Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani, Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany, Staf Ahli Hukum Presiden Marsilam Simanjuntak, dan Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto. Saat itu, Sri Mulyani Indrawati menjabat sebagai Menkeu sekaligus Plt Menko Perekonomian.

Dalam rapat tersebut, pihak BI bersikeras mengatakan jika Bank Century merupakan bank gagal yang berdampak sistemik dan harus segera ditolong oleh KSSK melalui LPS. Namun, para peserta lainnya tidak sependapat dengan argumentasi BI.

Saat itu, Darmin Nasution selaku komisioner LPS dan Dirjen Pajak menyatakan, analisis dampak sistemik yang dipaparkan oleh BI tidak terukur. Harus diperlukan perbandingan yang lain. Pendapat Darmin Nasution mendapat dukungan dari Anggito Abimanyu dan Fuad Rachmany.

Setelah rapat itu, diadakan rapat tertutup oleh KSSK yang saat itu diketuai oleh Sri Mulyani. KSSK memutuskan untuk menurunkan persyaratan rasio kepemilikan modal sebuah bank (CAR) dari 80% menjadi 0%. Dengan cara itu akhirnya Bank Century mendapatkan FPJP.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menduga perubahan tersebut adalah rekayasa agar Bank Century mendapat fasilitas pinjaman. Per 30 September 2008, berdasarkan data BI, CAR Bank Century menjadi satu-satunya bank yang memiliki CAR di bawah 8%.

Setelah perubahan PBI, Bank Century mendapatkan kucuran FPJP senilai Rp 502,07 miliar. Belakangan, Bank Century kembali mendapatkan pinjaman Rp 187,32 miliar.

Sehingga, meminta KPK memeriksa semua pihak yang hadir dalam rapat yang digelar Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tanggal 23 Nopember 2008.

KPK juga telah beberapa kali meminta keterangan mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular. Dalam keterangannya belakangan ini, Robert Tantular mendesak KPK tidak hanya menyidik proses pemberian FPJP dan penetapan bank gagal berdampak sistemik terhadap Bank Century, tetapi juga terhadap keputusan untuk memberi dana talangan (bail out) senilai Rp 6,7 triliun kepada bak tersebut. Seperti diketahui, sebelumnya mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular kerap mengatakan ada penyimpangan dalam penggunaan bailout (dana talangan) Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Alasannya, sebab berdasarkan perhitungan manajemen Bank Century saat itu, menurutnya, untuk menyembuhkan bank yang kini bernama Bank Mutiara tersebut, mereka hanya membutuhkan dana Rp 1 triliun akibat kalah kliring. Anehnya BI justru memberikan Rp 6,7 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya terus melengkapi berkas kasus dugaan korupsi dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), dengan tersangka Budi Mulya. Dalam kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik ini, selain Muliaman D. Hadad dan Darmin Nasution, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan dan memanggil terhadap Manajer IT Operational Support Bank Mutiara, Sugiharto Kusumo Atmodjo dan mantan Kepala Divisi Pelaksana Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Besari. (id/sp/tem/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.009.457 Since: 05.03.13 | 0.1686 sec