Politik

Tahun Keempat Perjalanan DPR RI Periode 2009-2014 Minim Legislasi

Friday, 30 Agustus 2013 | View : 1673

JAKARTA-SBN.

Hingga tahun keempat perjalanan DPR RI periode 2009–2014, capaian bidang legislasi selalu jauh di bawah target yang ditetapkan dalam program legislasi nasional (prolegnas). Sumber penghambat fungsi legislasi para anggota DPR RI tidak pernah berhasil diatasi. Pada sisa masa jabatan selama setahun ke depan, jangan sampai kinerja DPR RI makin merosot akibat sibuk melaksanakan strategi kampanye Pemilu 2014. “Periode yang terkesan dimaklumi sebagai tahun politik ini seharusnya tidak menggeser atau bahkan menggantikan orientasi anggota DPR, tetap menjalankan secara maksimal mandat representasi melalui tiga fungsi, legislasi, pengawasan, dan anggaran,” tutur Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Ronald Rofiandri, ketika dihubungi, Kamis (29/8/2013).

Menurut Ronald Rofiandri, tidak ada alasan kinerja menjadi kendur atau melemah. Rasionalitas publik, dikatakan Ronald Rofiandri, jangan dipaksakan untuk memaklumi tahun politik sehingga kinerja anggota DPR yang rendah patut ditoleransi. Dia mengingatkan bahwa anggota DPR disumpah hingga berakhirnya periode jabatan sehingga tidak lebih senang meninggalkan tugasnya di akhir masa jabatan untuk memperjuangkan periode berikutnya. “Anggota DPR seharusnya lebih cekatan dan gencar untuk menuntaskan target, baik secara personel maupun alat kelengkapan, sehingga perlu prioritas dan mengerucutkan agenda,” beber dia.

Ketua DPR, H. Marzuki Alie, S.E., M.M. memberikan perhatian khusus terhadap kualitas dan perkembangan legislasi DPR. Menurut dia, minimnya jumlah RUU yang bisa diselesaikan pada tahun 2013 memerlukan berbagai evaluasi yang patut menjadi perhatian seluruh unsur di DPR. Dari 70 RUU yang masuk prolegnas, hanya bisa diselesaikan 13 RUU. “Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, banyak tantangan yang dijumpai DPR. Untuk itu, DPR tetap berupaya melakukan perbaikan ke depan. Produk RUU yang dihasilkan tiap tahun memang belum optimal karena berbagai kendala,” tutur H. Marzuki Alie dalam pidato paripurna peringatan HUT ke-68 DPR bertema "Menjawab Tantangan, Meningkatkan Kepercayaan" di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2013) kemarin.

Ketua DPR, H. Marzuki Alie, S.E., M.M. menyebut setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan pembahasan RUU berlarut-larut. Pertama, penyelesaian penyusunan RUU yang berjalan lambat karena banyak perdebatan terhadap masalah teknis perundang-undangan serta kurangnya kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi tenaga pendukung dalam proses penyusunan RUU. Kedua, banyak RUU tertunda pembahasannya atau deadlock. Hal tersebut terjadi bukan hanya karena ketidaksepakatan antara fraksi dan pemerintah, tetapi juga antar kementerian yang mewakili Presiden. "Upaya yang ditempuh selama ini adalah melalui rapat konsultasi, bahkan dengan Presiden demi mendapatkan titik temu," jelasnya lagi. Terakhir, alokasi waktu yang disediakan untuk pelaksanaan fungsi legislasi terkadang tidak dimanfaatkan secara optimal. Situasi itu disebabkan perangkapan tugas kegiatan DPR RI yang dilakukan secara paralel sehingga kuorum sulit tercapai. "Harus ada komitmen dari anggota agar berupaya memenuhi alokasi jadwal-jadwal rapat pembahasan RUU,” tegasnya lagi.

Diperlukan pula penataan struktur kelembagaan dan mekanisme kerja DPR agar pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan meningkatkan kinerja. "Antara lain dengan adanya rencana pembentukan Law Center," tambah dia.

Hambatan-hambatan yang disebutkan Marzuki  Alie di atas bukanlah hal baru, atau dengan kata lain, persoalan klasik belum berhasil diatasi. Setidaknya hal tersebut pernah diungkap Marzuki Alie pada pidato penyampaian laporan kinerja DPR Tahun sidang 2010-2011 yang digelar 9 Juni 2011. Kala itu, dia mengatakan kendala dalam pembahasan RUU dapat bersifat teknis dan nonteknis. Faktor teknis seperti sempitnya waktu pembahasan sebuah RUU. "Yang sering kali justru suatu RUU membutuhkan proses panjang dalam pembahasan," terang Marzuki Alie.

Hambatan nonteknis dalam pembahasan, sambung Marzuki Alie, saat itu adalah perbedaan pandangan atas substansi sebuah RUU, baik antara pemerintah dan DPR maupun antarfraksi. "Sulitnya memperoleh penyamaan pendapat antara DPR dan pemerintah dalam hal substansi yang akhirnya menjadi materi yang cukup krusial," ungkapnya.

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso dari fraksi Partai Golkar, menilai dari tiga fungsi yang dimiliki DPR RI, fungsi pengawasan ternyata paling menonjol dibanding fungsi legislasi dan anggaran. "Sejak reformasi hingga lima tahun kepemimpinan ini, yang paling menonjol adalah pengawasan. Ini luar biasa, malah melebihi tataran," bilang dia.

Rapat paripurna DPR RI untuk memperingati hari ulang tahun ke-68, kemarin, justru tak banyak dihadiri anggota DPR RI. Dari daftar hadir setengah jam setelah palu tanda rapat dimulai, anggota DPR yang hadir 200 orang. Artinya 360 anggota DPR tak hadir. Perincian anggota yang hadir antara lain 67 anggota Fraksi Partai Demokrat dari total 148 anggota. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 28 anggota dari 94 anggota. Fraksi PKS sebanyak 16 anggota dari 57 anggota. Fraksi PAN diwakili 15 anggota dari 46 anggota. Fraksi PPP hadir 14 anggota dari 38 anggota. Fraksi PKB diwakili 6 dari 28 anggota. Fraksi Gerindra ada 11 anggota dari 26 anggota. Dan Fraksi Hanura hadir 8 anggota dari 17 anggotanya. (kj/jp)

See Also

Sosialisasi Pilkada Jadi Tantangan KPU
Bawaslu RI Pastikan Pilkada Luber Dan Jurdil
Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.313.064 Since: 05.03.13 | 0.2373 sec