Hukum

KPK Ragukan Keterangan Muhammad Nazaruddin Mengenai Anggota DPR RI O.D.

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meragukan keterangan terpidana perkara suap Wisma Atlet, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang menuding pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Olly Dondokambey menerima uang miliaran rupiah dari proyek pembangunan sport center di Hambalang, Jawa Barat. Keraguan tersebut tersirat dari pernyataan Ketua KPK, Abraham Samad mengenai keterangan Muhammad Nazaruddin yang sering berbeda. “Biasanya dia (Nazaruddin) informasi ketika dalam pemeriksaan formal tidak disampaikan, tetapi begitu dia keluar, dia menyampaikan sesuatu hal yang berbeda,” tutur Ketua KPK, Abraham Samad di kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Namun, Ketua lembaga anti rasuah tersebut memastikan semua informasi yang disampaikan Muhammad Nazaruddin dalam semua pemeriksaan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan ditindaklanjuti. Akan tetapi, Abraham Samad tidak dapat memastikan kebenaran pernyataan Nazaruddin perihal penerimaan sejumlah uang oleh Olly Dondokambey, sebab masih perlu didalami lagi. “Paling tidak, ada sesuatu dari keterangan itu yang bisa membuka tabir beberapa kasus yang sedang diinvestigasi KPK,” jawab Abraham Samad ketika ditanya kebenaran pernyataan Nazaruddin mengenai Olly Dondokambey.

Diberitakan, Muhammad Nazaruddin pernah menyebutkan Olly sangat berperan dalam korupsi Hambalang, yaitu sebagai pihak yang mengatur semua anggaran Hambalang. Nazaruddin mengatakan Olly Dondokambey menerima jatah miliaran rupiah dari proyek Hambalang, masing-masing Rp 7,5 miliar dan Rp 5 miliar serta menerima barang dari PT. Adhi Karya selaku Kerja Sama Operasional (KSO) proyek Hambalang.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin menuturkan uang yang diterima Olly Dondokambey berasal dari Mahfud Suroso, Direktur PT. Dutasari Citralaras, Pengusaha bernama Paul Nelwan, dan mantan anak buah Muhammad Nazaruddin, Mindo Rosalina Manullang. “Terima dari Mahfud Suroso, dari Paul Nelwan, dari Rosa juga,” bebernya di kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Menurut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dalam proyek Hambalang, Olly Dondokambey berperan dalam mengatur anggaran. Bahkan, sambung dia, Olly ikut mengawal agar anggaran Hambalang turun. “Dia yang mengatur semuanya anggaran sampai anggaran itu diturunkan,” ungkap Muhammad Nazaruddin.

Adapun Olly Dondokambey berstatus sebagai saksi dalam kasus Hambalang. Dia pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu. Seusai diperiksa sebagai saksi, Olly Dondokambey membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang mengatakan dia menerima uang dari proyek Hambalang. Saat proyek Hambalang dibahas di DPR RI, Olly Dondokambey menjadi pimpinan Badan Anggaran DPR RI. Olly Dondokambey diketahui adalah pimpinan Banggar DPR RI. Terkait kasus Hambalang, pria yang juga menduduki jabatan Bendahara Umum PDI-P ini juga sudah berulang kali diperiksa KPK.

Senin (23/9/2013) kemarin malam, saat belum dilakukan penggeledahan beredar foto surat izin penggeledahan yang dikirim KPK ke Pengadilan Negeri (PN) Manado. Surat itu beredar luas di kalangan wartawan daerah. KPK menyatakan akan menelusuri hal ini lantaran surat itu dinyatakan bocor. Sebab, bisa menghalangi penyidikan dengan penghilangan barang bukti.

Penggeledahan yang bakal dilakukan penyidik KPK di sebuah rumah di Manado telah beredar luas di kalangan wartawan alias bocor. KPK pun langsung mengadakan rapat internal untuk menyelidiki kebocoran tersebut. "Kita sedang mendiskusikan mengenai hal tersebut. Yang sedang diskusi di deputi penindakan," ujar Jubir KPK Johan Budi SP, saat jumpa pers di plaza Gedung KPK, Selasa (24/9/2013). Rapat itu juga akan membahas apakah penggeledahan akan tetap dilaksanakan ataukah tidak. Selain itu, KPK juga akan memutuskan apakah pihaknya akan langsung terbang ke Manado untuk menyelidiki kebocoran surat itu terlebih dahulu dengan mendatangi PN Manado. "Berkoordinasi nanti ke sana (pihak pengadilan di sana). Karena ini belum ketahuan atau siapa yang menyampaikan atau menyebarkan surat izin penetapan penggeladahan itu. Tim akan ke sana," ucap Johan Budi SP.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebuah rumah yang akan digeledah yakni milik pimpinan Banggar DPR RI, Olly Dondokambey. Hingga saat ini siapa penyebar surat tersebut dan apa motifnya, masih ditelusuri. Jika ditemukan adanya motif membocorkan tersebut dengan sengaja, dan terbukti menghalangi penyidikan, maka KPK bisa menjerat dengan Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Kita liat dulu sejauh mana buktinya ini kan bisa masuk ranah pidana kalau seorang penegak hukum mau lakukan penggeledahan dipublikasikan duluan," pungkasnya.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP memaparkan surat permohonan penetapan tersebut adalah surat yang bersifat rahasia karena jika bocor maka penggeledahan bisa dianggap gagal. Sehingga, jika bocor maka harus dicari siapa yang membocorkannya.

Menanggapi bocornya surat KPK tersebut, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan akan mencari tahu siapa yang membocorkan dokumen rahasia tersebut. Menurut Johan Budi SP, pembocor bisa dikenakan pasal pidana. Lebih lanjut Johan Budi SP menuturkan pembocor surat bisa diseret ke ranah pidana. Tetapi, semua tergantung alat bukti dan apakah penegak hukum akan membawa kasus bocornya tersebut ke ranah pidana atau tidak. “Pembocoran ini menghambat proses penggeledahan KPK,” ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan, pembocoran ini menghambat proses penggeledahan KPK. Pelaku pembocorannya pun, menurut Johan Budi SP, bisa saja dipidana.

Sebelumnya, beredar pemberitaan bahwa KPK hendak menggeledah rumah milik Olly Dondokambey di Menado, Sulut, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek Hambalang.

Usai melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK akan mendatangi Pengadilan Negeri Manado terkait surat izin penetapan penggeledahan yang bocor. Tim penyidik akan mengkonfirmasi mengapa surat tersebut bisa tersebar ke publik, sebelum dilakukan penggeledahan.

KPK pun berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Manado untuk mengetahui lebih jauh mengenai pembocoran rencana geledah ini, termasuk siapa pelaku, dan motif pembocoran. Johan Budi SP menambahkan, koordinasi akan dilakukan pihak KPK dengan pihak pengadilan setempat. Sebab, pada dasarnya hanya ada dua pihak yang tahu soal surat itu, yakni KPK dan pengadilan setempat. “Tadi saya diinfokan oleh Deputi penindakan bahwa sudah ada tim penyidik tadi yang geledah akan lakukan koordinasi dengan PN setempat dengan beredarnya surat persetujuan penetapan penggeledahan," ujar Jubir KPK Johan Budi SP, di plaza Gedung KPK, Rabu (25/9/2013).

Kemudian, Johan Budi SP mengatakan pemberitaan tersebut beredar karena ada dugaan kebocoran surat permohonan penetapan penggeledahan dari KPK ke Pengadilan Negeri di Manado. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, menyatakan ada dugaan kebocoran surat permohonan penetapan penggeledahan yang dimintakan lembaga antikorupsi tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) di Manado. Terkait kebocoran tersebut, Johan mengatakan KPK akan mengirim tim ke Menado untuk berkoordinasi dengan PN di Manado untuk menelusuri oknum yang menyebarluaskan surat permohonan penetapan penggeledahan yang dimintakan KPK. “Saat ini kita sedang mendiskusikan. Kita akan berkoordinasi nanti ke sana (Manado). Jadi nanti tim akan ke sana, sekarang yang akan dilakukan adalah mendiskusikan soal itu di kedeputian penindakan,” terang Johan Budi SP di kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Menurut laporan dari Manado, kebocoran surat tersebut diduga berawal dari kelalaian panitera/sekretaris PN Manado yang memperlihatkan surat itu kepada wartawan pada Senin (23/9/2013). Keesokan harinya, Selasa (24/9/2013), surat izin penggeledahan KPK itu menjadi berita utama di harian Lokal di Sulawesi Utara.

Sebagai tindak lanjut atas kebocoran ini, KPK akan memanggil tiga pejabat PN Manado. Menurut laporan dari Manado, ketiga pejabat Panitera Muda Pidana Khusus, Marthen Mendila; Kasubag Umum, Mourets A N, Muaja; dan Panitera/Sekretaris PN Manado, Marthen J TH Ruru. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, ketiga pejabat PN Manado ini akan diklarifikasi oleh tim penyidik yang menangani kasus Hambalang. Ketiganya diminta hadir di plaza Gedung KPK, Kuningan, Jakarta pada 1 Oktober 2013.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP juga mengungkapkan, pelaku pembocoran informasi penggeledahan yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi sarana dan prasarana Hambalang ini bisa dipidana. Pelaku bisa dianggap menghalang-halangi proses penyidikan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor tersebut berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

“Bisa saja kalau memang KPK menemukan bukti-bukti penyebaran dalam rangka menghalang-halangi penyidikan tetapi pemanggilan terhadap pegawai ini untuk klarifikasi dulu cerita soal itu. Kemarin kan kita koordinasi pengadilan. Untuk telusuri itu, untuk kita lakukan penelusuran Pasal 21 atau enggak,” tandas Johan Budi SP.

Seperti diberitakan, salinan surat izin untuk menggeledah rumah Olly yang dikirimkan KPK ke PN Manado beredar di kalangan media pada Senin (23/9/2013) malam. Padahal ketika itu, penggeledahan belum dilakukan. Sebelumnya surat izin penggeladahan rumah politisi PDIP itu sempat bocor di kalangan media lokal di Manado. Sebelumnya beredar foto surat izin penggeledahan KPK di kalangan wartawan daerah Manado. Sejumlah wartawan yang menerima foto surat tersebut lalu meminta konfirmasi kepada Jubir KPK Johan Budi SP. KPK sempat menyesalkan kebocoran dokumen rahasia itu, karena bisa menghambat proses penyidikan.

Seperti diketahui, surat permintaan izin untuk menggeledah rumah Olly Dondokambey yang disampaikan KPK kepada Pengadilan Tipikor Manado beredar di media sejak Selasa (24/9/2013). Hingga Selasa (24/9/2013) sore, penggeledahan di rumah Olly Dondokambey di Manado tersebut belum jadi dilakukan. Surat permohonan ijin penggeledahan KPK kepada Pengadilan Negeri Manado untuk kasus Hambalang bocor ke publik. Informasi penggeledahan rumah petinggi PDIP di Manado itu sudah beredar luas sejak Selasa (24/9/2013) kemarin. Padahal penggeledahannya baru dilakukan pada Rabu (25/9/2013).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung terkait kebocoran rencana penggeledahan rumah anggota DPR RI, Olly Dondokambey di Manado, Sulawesi Utara. Rencana penggeledahan rumah Olly bocor ketika surat permintaan izin penggeledahan yang disampaikan KPK kepada Pengadilan Negeri Manado beredar. “Kemarin kita ada pemikiran koordinasi (dengan MA), tapi belum ada kesimpulan ke sana,” jelas Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK berencana menggeledah rumah Olly Dondokambey di Manado, salah satunya yang beralamat di Jalan Manibang, Kelurahan Malalayang, Kota Manado dan akhirnya menggeledah rumah Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan Olly Dondokambey. Walau informasi rencana penggeledahan itu telah bocor duluan sejak Senin (23/9/2013) malam. Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang. Rumah Olly Dondokambey yang digeledah beralamat di Jalan Reko Bawah, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. "Benar, dilakukan penggeledahan di sana,” beber Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Rabu (25/9/2013).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menyatakan batal menggeledah rumah milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Olly Dondokambey yang juga Bendahara Umum PDI-Perjuangan di Manado, Sulawesi Utara. Penggeledahan disebutkan terkait penyidikan dugaan korupsi Hambalang.

Sebelumnya, KPK berencana menggeledah rumah Olly Dondokambey di Manado, salah satunya yang beralamat di Jalan Manibang, Kelurahan Malalayang, Kota Manado. Namun, rencana penggeledahan itu bocor sejak Senin (23/9/2013) malam. Surat permintaan izin untuk menggeledah rumah Olly Dondokambey yang disampaikan KPK kepada Pengadilan Tipikor Manado beredar di media sejak Selasa (24/9/2013).

Hingga Selasa (24/9/2013) sore, penggeledahan di rumah Olly Dondokambey di Manado tersebut belum jadi dilakukan. KPK pun berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Manado untuk mengetahui lebih jauh mengenai pembocoran rencana geledah ini, termasuk siapa pelaku, dan motif pembocoran.

Sedianya penggeledahan digelar dalam waktu dekat ini, hanya saja batal lantaran surat permintaan izin penggeledahan ke pengadilan setempat lebih dahulu beredar di kalangan media lokal. Juru bicara KPK, Johan Budi SP menyatakan pihaknya sedang mendiskusikan langkah selanjutnya terkait beredarnya surat itu.

Bocornya surat permohonan penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap rumah Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Manado menjadi perbincangan hangat warga Manado, Rabu (25/9/2013).

Seluruh media lokal pun menjadikan rencana penggeledahan KPK tersebut sebagai berita utama hari ini.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, surat KPK bernomor R-1146/20-23/09/2013 perihal permintaan izin penggeledahan bocor ke tangan media menjadi berita utama di harian-harian lokal kemarin.

Surat dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Manado Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tertanggal 23 September 2013 tentang pemberian izin kepada penyidik KPK untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Olly Dondokambey juga bocor ke tangan media.

Sebelumnya beredar surat dengan Kop KPK Nomor R-1146/20-23/09/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang permintaan penggeledahan rumah milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Olly Dondokambey yang juga Bendahara Umum PDI-Perjuangan (PDIP). "Jadi kita akan koordinasi ke sana, karena ini kan belum ketahuan siapa yang sampaikan atau menyebarkan surat permohonan izin penetapan penggeledahan itu," terang Johan Budi SP di kantornya, plaza Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Beredarnya surat itu kemudian memicu awak media mendatangi dua rumah Olly di Manado dan satu lagi di Minahasa Utara. Namun, wartawan yang menunggu sejak pagi hingga malam harus kecewa karena tim KPK tidak jadi datang. "Mungkin mereka sudah tahu di sini sudah banyak wartawan, jadi membatalkan rencana penggeledahan," ujar Wahyudi salah satu wartawan media online.

Kini, KPK batal menggeledah rumah Olly Dondokambey yang berada di Jalan Manibang, Keluarahan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Meskipun demikian, tim penyidik KPK tetap menggeledah rumah Olly Dondokambey yang beralamat di Jalan Reko Bawah, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Menariknya, akhirnya tim penyidik KPK Rabu (25/9/2013) siang tadi melakukan penggeledahan di rumah Olly Dondokambey yang ada di Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minut dan dua rumahnya di kawasan Manibang, Kota Manado. Diketahui KPK mengirimkan satu tim penyidik untuk melakukan penggeledahan di rumah pimpinan Banggar Olly Dondokambey. Tim itu terdiri dari 5 orang penyidik yang akan menelusuri apakah ada bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus korupsi proyek pembangunan Hambalang.

Rumah Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Olly Dondokambey yang digeledah tim penyidik KPK berada beralamat di Jalan Reko Bawah, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Olly Dondokambey yang juga Bendahara Umum DPP PDI-Perjuangan, Rabu (25/9/2013), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang. Rumah bendahara umum PDIP itu digeledah terkait kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet Hambalang. “Terkait penyidikan kasus Hambalang, penyidik hari ini (25/9/2013) akan menggeledah rumah Olly Dondokambey di Jl Reko Bawah, Desa Kolongan, Minahasa Utara,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP saat dihubungi, Rabu (25/9/2013) pagi. “Penyidik tadi berangkat ke Manado dan sekarang penggeledahan sedang berlangsung," jelas Juru Bicara KPK Johan Budi SP. Hingga saat ini, menurut Johan Budi SP, penggeledahan masih berlangsung. Tim penyidik KPK tengah melakukan penggeledahan di rumah anggota DPR RI, Olly Dondokambey di Manado.

Penggeledahan dilakukan karena KPK menduga ada jejak-jejak tersangka di rumah anggota DPR tersebut, Olly Dondokambey. Rumah Olly Dondokambey digeledah karena diduga ada jejak-jejak yang bisa membantu penyidikan kasus Hambalang. Penyidik KPK mendapat informasi jika di rumah Olly Dondokambey  pernah terjadi transaksi terkait pembangunan proyek Hambalang. Adapun, tersangka yang dimaksud adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta mantan petinggi PT. Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap melakukan kecerobohan ketika surat penggeledahan ke rumah Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambey, yang beralamat di Jalan Manibang, Kelurahan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, bocor.

“Itu kecerobohan KPK sendiri, meskinya dikirim sendiri dan kerahasiaan dijaga. Sehingga tidak ada penggandaan atau kebocoran seperti ini," ungkap Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, Rabu (25/9/2013) malam.

Selain itu, seharusnya, KPK tidak meminta bantuan Kejaksaan Negeri Kota Manado, kalau memang tidak mau ada kebocoran dalam penggeledahan tersebut. "Sebaiknya tidak menyuruh pihak lain di luar KPK yang berpotensi menggandakan atau memalsukan surat yang bersifat rahasia itu," tegasnya.

Boyamin Saiman menambahkan, jika hal-hal yang bersifat rahasia oleh KPK kembali bocor dan dipalsukan, efeknya penegakan hukum akan terhambat. Dia pun meminta KPK menindak tegas pelaku pembocor surat penggeledahan rumah Olly Dondokambey. “Kalau ini ada pelanggaran serius, ini harus ditindak dengan pembocoran yang menghambat proses hukum. Jika ini dibiarkan dapat mengancam kredibilitas KPK sendiri, karena proses ini tidak lepas dari politik. Takutnya KPK dimanfaatkan orang-orang yang berkompetisi secara politik," simpulnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan investigasi kebocoran surat izin penggeledahan politikus PDIP Olly Dondokambey. KPK akan melakukan kroscek termasuk ke Pengadilan Negeri Manado. “Dalam waktu cepat kita bisa melakukan langkah konkret, melakukan klarifikasi di lapangan agar supaya kita bisa memastikan apa dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya kebocoran,” ungkap Ketua KPK Abraham Samad ditanya wartawan di kantor Kemenkum HAM, Jaksel, Rabu (25/9/2013).

Ketua KPK, Abraham Samad belum bisa memastikan adanya indikasi kebocoran surat dilakukan pihak PN. Tapi dia menduga kebocoran surat penggeledahan terkait penyidikan perkara Hambalang, terjadi di luar institusinya. "Karena ini menyangkut di wilayah lain, Manado. Siapa tahu kebocoran itu ternyata terjadi di Provinsi Sulut. Tapi kita masih terus melakukan upaya pengamatan, investigasi supaya kita bisa memastikan siapa atau dimana letak sehingga surat penggeledahan bisa bocor," paparnya.

Tapi yang pasti, bocornya surat membuat proses penanganan perkara terganggu. “Dengan tersebarnya surat itu sebelum dilakukan penggeledahan, setidak-tidaknya bisa mengganggu sedikit proses yang akan dilakukan," ujar ketua lembaga antirasuah tersebut.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengatakan, bocornya surat izin permohonan penggeledahan rumah milik Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Olly Dondokambey, di Manado menjadi pembelajaran penting dalam menyusun Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Khususnya soal aturan perizinan untuk melakukan upaya paksa, termasuk izin penyadapan,” terang Bambang Widjojanto melalui pesan singkat, Kamis (26/9/2013). Dalam RUU KUHAP yang diparaf Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrief menyebutkan, bahwa proses penyadapan harus seizin hakim pemeriksa pendahuluan. Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, aturan dalam RUU KUHAP yang mengharuskan KPK mendapatkan izin dari hakim pemeriksa pendahuluan sebelum melakukan penyadapan dikhawatirkan juga bisa bocor ke publik, jika kualitas integritas dan profesionalitas penegak hukum seperti dalam kasus bocornya surat izin pengeledahan rumah Olly Dondokambey. "Maka itu dapat jadi sinyal lonceng kematian upaya pemberantasan korupsi," ujar pria yang akrab disapa BW ini.

KPK juga belum memutuskan Olly Dondokambey menerima gratifikasi atau tidak terkait dua meja yang disita dari rumah Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. “Kami belum bisa menyimpulkan sedini itu (gratifikasi) karena barang-barang yang disita saja masih dalam perjalanan,” tukas Ketua KPK, Abraham Samad.

Ketua Komisi antirasuah, Abraham Samad memaparkan penyitaan yang dilakukan tim penyidik KPK terkait peristiwa pidana. Langkah itu juga sebagai bagian untuk melengkapi berkas perkara kasus dugaan korupsi Hambalang. “Tujuan penyitaan dan penggeledahan untuk menjawab berbagai hipotesa terhadap kasus yang sedang ditangani KPK. Salah satunya, kasus Hambalang,” tandas Abraham Samad.

Atas dasar itu, Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan jajarannya masih memerlukan waktu untuk mengklarifikasi perihal barang sitaan Olly Dondokambey, sebelum menyatakan barang tersebut terkait Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Seperti diketahui, pada hasil penggeledahan Rabu (25/9/2013) kemarin tersebut, dari rumah Olly Dondokambey di Minahasa Utara, tim penyidik KPK berhasil menyita dan membawa satu set furnitur mewah berupa dua buah berbentuk meja makan dan empat kursi kayu yang diduga sebagai pemberian dari tersangka Hambalang, mantan Direktur Operasional I PT. Adhi Karya, Teuku Bagus Mohammad Noor. KPK menduga, benda-benda yang ditemui penyidik dirumah Ketua Komisi XI DPR RI itu terkait dengan korupsi proyek pengadaan sarana prasarana olah raga di Hambalang, Bogor, dengan tersangka Teuku Bagus Muhammad Noor. Nilai dua set meja makan tersebut ditaksir mencapai jutaan rupiah sebab digolongkan sebagai benda antik.

Dua set meja makan dan empat kursi kayu yang disita dari rumah Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Olly Dondokambey di Minahasa Utara, Sulawesi Utara diprediksi bakal tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), malam ini. Kemudian, menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan barang sitaan berupa dua meja makan dan empat buah kursi kayu tersebut tengah diterbangkan dan telah diberangkatkan dari rumah Olly Dondokambey ke Jakarta dari Minahasa sejak pada hari Kamis (26/9/2013) siang tadi. Menurut informasi, furnitur yang disita KPK dari rumah Olly Dondokambey diduga sama dengan furnitur yang seharusnya ada dalam pengadaan di Hambalang. Kata Johan Budi SP lagi, kemungkinan barang sitaan terkait dengan kasus korupsi proyek pembangunan pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON), Hambalang, Bogor, Jawa Barat, itu tiba di KPK paling lambat besok pagi. “Hari ini dua meja dan empat kursi kayu yang disita saksi hambalang akan diberangkatkan ke Jakarta," kata Johan, di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Namun begitu, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP belum bisa memastikan barang sitaan tersebut apakah terkait langsung dengan PT. Adhi Karya atau bukan. Johan Budi Sapto Prabowo hanya memastikan barang yang disita dari rumah Olly Dondokambey terkait pengembangan tersangka Teuku Bagus Muhammad Noor. "Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus Hambalang yang berkaitan dengan tersangka TBMN," ujar Johan Budi SP, Kamis (26/9/2013) kemarin.

Ketua DPD PDI-P yang juga sekaligus Ketua Komisi XI DPR RI Olly Dondokambey memilih bungkam ketika ditanyai sejumlah wartawan sewaktu menghadiri pelantikan bupati dan wakil bupati Minahasa Tenggara, kemarin. Tidak ada pernyataan dari Olly Dondokambey mengenai rencana penggeledahan KPK terhadap rumahnya. Adapun tiga rumah Olly Dondokambey yang dimaksud yakni yang terdapat di Jalan Reko Bawah Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, serta dua rumah di Jalan Manibang I Nomor 11 dan Nomor 9 Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Manado.

Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak banyak bicara mengenai penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap rumahnya di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Penggeledahan rumah Olly Dondokambey oleh KPK adalah masih dalam rangka pengusutan kasus pembangunan sport center di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Saya enggak ada di sana," bilang Olly Dondokambey di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2013). Ketika ditanya, di mana dirinya saat penggeledahan dilakukan KPK, Olly Dondokambey pun memilih diam. Ketua Komisi XI DPR RI ini juga tak berkomentar banyak mengenai tudingan mantan Bendum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin terhadap kasus itu. "Tidak ada pembahasan soal Hambalang. Saya ini Ketua Panja Daerah," pungkasnya. (kom/tem/mer/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.238 Since: 05.03.13 | 0.1917 sec