Hukum

Ahmad Fathanah Bayari Kartu Kredit Rama Pratama Rp 50 Juta

Monday, 30 September 2013 | View : 1063

JAKARTA-SBN.

Saksi mantan anggota Komisi XI DPR RI dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rama Pratama mengaku pernah menerima transfer uang sebesar Rp 50 juta, dari terdakwa kasus perkara dugaan suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2013, Ahmad Fathanah. Namun, uang tersebut menurut Rama Pratama, ternyata merupakan pembayaran utang dari Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Rama Pratama, yang kala itu menjabat anggota Bidang Ekonomi DPP PKS. "Iya, saya pernah terima uang Rp 50 juta,” ungkap Rama Pratama saat bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (30/9/2013).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 dari PKS, Rama Pratama menjelaskan, uang dari Ahmad Fathanah tersebut merupakan sebagai pembayaran atas utang Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) selaku Presiden PKS kepada dirinya. Di hadapan majelis hakim, Rama Pratama mengatakan pernah menalangi dana untuk beberapa kegiatan PKS dan organisasi lain. Menurut mantan Aktivis 98 itu, Rama Pratama, utang tersebut berasal dari penggunaan kartu kreditnya, saat menjamu kunjungan rombongan pengusaha asal Timur Tengah. Menurut Rama Pratama, Luthfi Hasan Ishaaq pernah memintanya membayari biaya kunjungan beberapa rombongan pengusaha dari Timur Tengah. “Waktu itu, Pak Luthfi minta tolong buat menjamu kunjungan dari rombongan (pengusaha asal Timur Tengah). Selama dua minggu itu saya lakukan pembayaran hotel, transportasi, dan lainnya dengan kartu kredit,” jelasnya saat ditanyai Jaksa Penuntut Umum KPK Rini Triningsih. “Saya diminta membiayai akomodasi hotel, makan minum, biaya sewa kendaraan, dan lainnya pakai kartu kredit saya. Waktu itu saya gunakan kartu kredit selama dua minggu," ungkapnya.

Rama Pratama menuturkan, karena kebutuhan transfer tersebut merupakan menggunakan fasilitas pribadi, maka Rama Pratama mengusulkan untuk menggunakan kartu kredit miliknya. Lantaran, karena menggunakan fasilitas pribadi, Rama Pratama kemudian mengatakan kepada LHI soal penggunaan kartu kreditnya.

Rama Pratama yang merupakan kader PKS adalah mantan anggota DPR periode 2004-2009 mengaku mengeluarkan uang lebih dari Rp 50 juta untuk menjamu tamu-tamu Luthfi Hasan Ishaaq tersebut. “Jumlahnya, sebenarnya lebih dari Rp 50 juta, dan Pak Luthfi bilang nanti dibantu, karena seharusnya itu dibiayai lembaga (PKS)," cetusnya.

Ketika Rama Pratama menagih biaya sejumlah Rp 50 juta itu, LHI memintanya untuk menghubungi Ahmad Fathanah. Kemudian LHI, kata dia, memintanya buat menelepon Ahmad Fathanah. Karena, Ahmad Fathanah yang bakal membayarkannya. “Selama dua minggu rombongan yang terdiri atas 10 orang menginap di hotel Le Meridian. Saya yang tanggung makan, akomodasi, transportasi untuk keliling ke beberapa perusahaan. Semua saya bayar menggunakan kartu kredit, saya tanya ke Pak Luthfi ini kartu kredit saya bagaimana pembayarannya? Lalu Pak Luthfi mengatakan nanti akan dibayar Fathanah, silakan hubungi Fathanah," ungkap Rama Pratama. Rama Pratama kemudian menghubungi Ahmad Fathanah untuk meminta pelunasan utang Luthfi Hasan Ishaaq tersebut. “Saya telepon Fathanah karena sudah disuruh Pak Luthfi,” tegasnya. “Seingat saya, saat menghubungi (Fathanah), dia menyanggupi untuk mengganti biaya dari saya,” ucapnya. “Tidak lama kemudian benar dibayar,” bilang dia.

Ia mengaku bahwa biaya yang ditanggungnya tersebut bukan untuk kegiatan partai maupun DPR RI. "Setahu saya itu untuk kegiatan personal,” terang Rama Pratama.

Hakim Joko Subagyo pun mempertanyakan kelaziman bila yang berutang adalah Luthfi Hasan Ishaaq tapi yang membayari utang adalah Ahmad Fathanah.Apakah lazim bila yang meminjam adalah Luthfi Hasan Ishaaq, tapi yang melunasi Fathanah?,” tanya hakim Joko Subagyo.Menurut saya lazim-lazim saja karena biasa ada hubungan transaksional utang-piutang antara Pak Luthfi dan Fathanah, itu sebenarnya lebih dari Rp 50 juta tapi jumlah tersebut hanya kesepakatan sebagai itikad baik Pak Luthfi, selisih uang yang lain saya lupa," jelas Rama Pratama.

Ketua majelis hakim Nawawi Pomolongo pun mempertanyakan kelaziman bila anggota DPR RI punya hubungan langsung dengan para pengusaha. “Apakah lazim pengusaha datang ke anggota parlemen dan kebetulan presiden partai?” tanya Hakim Nawawi Pomolango.Anggota dewan juga manusia jadi punya hubungan personal, bisa untuk memfasilitasi untuk peluang bisnis di Indonesia," jawab Rama Pratama.

Ahmad Fathanah juga mengakui bahwa ia membayari uang Rp 50 juta untuk kartu kredit Rama Pratama.Ustaz Luthfi mengatakan ada pengusaha dari Thailand Selatan dan minta tolong untuk dibayarkan, saya sudah kenal dengan Rama sebelumnya namun hanya urusan bisnis saja," jelas Ahmad Fathanah.

Terdakwa kasus perkara dugaan suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2013, Ahmad Fathanah membayari dan melunasi kartu kredit mantan anggota DPR RI Komisi XI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rama Pratama karena diminta oleh mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.Saya memang biasa menalangi kegiatan Pak Luthfi untuk partai dan kegiatan lain. Pada waktu itu, ada kunjungan beberapa pengusaha yang mau investasi di Indonesia, dan Pak Luthfi minta tolong saya dari bidang ekonomi partai untuk menjamu. Saat itu saya pakai kartu kredit,” ungkap Rama Pratama saat bersaksi dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (30/9/2013).

Ahmad Fathanah dalam perkara ini didakwa berdasarkan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar tentang orang yang menyamarkan harta kekayaannya.

Ahmad Fathanah juga didakwa menerima uang yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana berdasarkan Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp 1 miliar karena dianggap menerima bersama-sama dengan Luthfi Hasan Ishaaq pemberian mencapai Rp 35,4 miliar. (sin/met/ant)

See Also

KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.889.823 Since: 05.03.13 | 0.1869 sec