Hukum

Presiden PKS Akui Ahmad Fathanah Perantara

JAKARTA-SBN.

Selain artis Siti Khadijah Azhari alias Ayu Azhari, sidang juga menghadirkan mantan Sekjen yang kini menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta sebagai saksi dalam persidangan lanjutan dengan terdakwa kasus perkara dugaan suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2013, Ahmad Fathanah.

Presiden PKS Anis Matta akhirnya hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan terdakwa kasus perkara dugaan suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2013, Ahmad Fathanah. Dia dihadirkan setelah beberapa saksi dalam persidangan Ahmad Fathanah menyebut Presiden PKS itu.

Anis Matta banyak dicecar terkait bagaimana sertifikat tanah miliknya bisa di tangan Ahmad Fathanah. Politisi asal Bone itu juga ditanyai tentang keterkaitan Ahmad Fathanah dalam pencalonan Ilham Arief Sirajuddin dalam Pilgub Sulsel 2012 lalu.

Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango pada sidang terdakwa Ahmad Fathanah, menyindir Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, mendirikan pabrik baru untuk memproduksi benang baru, jika susah menegakkan benang basah.

Sindiran itu disampaikan hakim Nawawi Pomolango di penghujung kesaksian Anis Matta dalam persidangan lanjutan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ahmad Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Sindiran itu berawal dari permintaan maaf Anis Matta karena datang satu jam setelah sidang dimulai. "Yang mulia, saya mohon maaf datang terlambat. Karena surat panggilan kedua baru saya terima sekira pukul 10.00 WIB," ucap Anis Matta yang mengenakan kemeja ungu lengan panjang, di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2013).

Mendengar permohonan itu, hakim Nawawi Pomolango langsung menimpalinya dengan sindiran yang cukup mencengangkan. “Saya paham anda pekerja keras. Tugas anda kan menegakkan benang basah. Makanya saya bilang anda adalah pekerja keras," tukas hakim Nawawi Pomolango disertai senyum Anis Matta.

Tak sampai disitu, dengan lugas sang hakim langsung memberikan saran kepada mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS ini. "Kalau anda susah menegakkan benang basah. Kenapa tidak dirikan pabrik baru saja untuk buat benang baru," beber Nawawi Pomolango yang masih disertai senyuman kecut Anis Matta.

Karena masih penasaran terkait status Ahmad Fathanah di PKS, hakim Nawawi Pomolango masih menanyakan apakah Ahmad Fathanah itu kader, simpatisan atau kategori apa. "Saudara terdakwa (Fathanah) itu kader atau simpatisan? Anda bisa jelaskan?," tanya dia.

Presiden PKS, Anis Matta yang mengaku kenal Ahmad Fathanah itu kemudian memberikan jawaban yang hampir sama dengan keterangan sebelumnya. "Dia adalah teman dekat presiden (mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq). Karena semua yang dibuat itu berkaitan dengan hubungannya presiden (LHI)," tandasnya.

Pernyataan menegakkan benang basah sebelumnya dikatakan Anis Matta, saat dirinya baru menjabat Presiden PKS, menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq yang menjadi terdakwa kasus yang sama dengan Ahmad Fathanah. Pernyataan itu disampaikan Anis Matta mengingat serangan bertubi-tubi kepada PKS setelah skandal dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi mengguncang internal partai. 

Presiden PKS Anis Matta mengklaim tidak tahu menahu soal uang yang sempat dibahas dengan terdakwa Ahmad Fathanah untuk pengurusan gugatan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Takalar, Sulawesi Selatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Ndak, kalau itu (uang) saya ndak tahu. Artinya saya tidak ikut karena saya tidak setuju dengan itu. Karena terlalu jauh susah menang (di MK)," ujar Anis Matta usai bersaksi dalam sidang lanjutan Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) terdakwa Ahmad Fathanah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Pengakuan Anis Matta ini berbeda dengan pernyataan Ahmad Fathanah, yang membenarkan ada uang yang sudah digelontorkan. Ahmad Fathanah menjelaskan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan Sekjen PKS Anis Matta pernah menggelontorkan uang Rp 250 juta untuk pengurusan pengajukan gugatan ke MK. "Tapi itu untuk biaya pengacara Ahmad Rozi," tutur Ahmad Fathanah usai sidang di Pengadilan Tipikor sesaat setelah Anis Matta meninggalkan pengadilan.

Lebih lanjut, tutur Anis Matta, dalam rekaman yang diputar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dalam sidang, jelas dirinya menyampaikan kepada Ahmad Fathanah jangan dulu mengurusi gugatan tersebut sampai keduanya bertemu. "Dan tidak terjadi pertemuan itu," imbuhnya.

Presiden PKS, Anis Matta menceritakan, penawaran pengajuan gugatan itu datang dari Ahmad Fathanah. Alasannya karena Pilkada Takalar masuk dalam satu rangkaian pilkada gubernur Sulawesi Selatan. "Karena pilkada-pilkada kabupaten yang terjadi sebelum pilkada gubernur. Jadi perlu dirangkaikan," bebernya.

Dikonfirmasi ulang apakah benar uang itu sudah dikucurkan, mantan Sekjen PKS itu lagi-lagi membantahnya. "Saya tidak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Karena saya tidak setuju. Sebab perolehan suara PKS terlalu rendah, 6%. Jadi tidak akan menang lah. Susah," tandasnya.

Mengenai sertifikat tanah, Anis Matta mengatakan sertifikat tanah di Jatiwaringin itu sudah ia laporkan pada LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). "Saya berniat bisnis properti di lahan tersebut. Nah, Pak Fathanah ini mengaku keluarganya yang ada di sekitar situ ingin membeli," ujarnya.

Mengenai keterlibatan Ahmad Fathanah dalam pemenangan pilgub Sulsel, Anis Matta menyebutkan terdakwa memang mengaku orang dekat Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Anis mengaku tidak tahu-menahu soal adanya dana Rp 8 miliar yang diberikan Ilham Arief Sirajuddin. "Urusan uang itu teknisnya DPW, kami yang di DPP hanya menerima usulan saja dari DPW," jelasnya.

Dalam sidang kemarin, Jaksa sempat memutarkan percakapan antara Anis Matta dan Ahmad Fathanah. Di percakapan yang ada sejumlah insial dan kode-kode. Anis Matta mengatakan percakapan itu hanyalah komunikasi biasa tidak ada rahasia dan kaitannya dengan proyek-proyek. 

Meski Ahmad Fathanah terlibat dalam kegiatan strategis PKS, Anis Matta menolak bila pria itu disebut sebagai kader atau simpatisan. "Saya rasa dia terlibat dalam urusan partai karena memang dekat saja dengan presiden (Presiden PKS kala itu LHI)," terangnya.

Presiden PKS Anis Matta dicecar hakim mengenai uang sebesar Rp 8 Miliar yang diserahkan Ilham Arief Sirajuddin kepada PKS terkait dengan dukungan partai itu dalam pemilihan calon Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2012.

Presiden PKS, Anis Matta menuturkan, DPP PKS menyetujui usulan DPW PKS Sulsel untuk mendukung Ilham Arief Sirajuddin di Pilgub Sulsel. Sementara mengenai mahar Rp 8 miliar sebagai syarat dukungan PKS, Anis Matta mengaku hal itu tidak dibahas di DPP. Meski begitu, Anis Matta mengaku pernah dilaporkan Korwil DPW PKS Sulsel, Najamuddin, bahwa ada uang yang ditransfer ke rekening pribadi Najamuddin.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta membenarkan bahwa terdakwa kasus perkara dugaan suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2013, Ahmad Fathanah adalah perantara partai ke Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin yang pada tahun 2012 maju sebagai calon gubernur (cagub) Sulawesi Selatan. Anis Matta mengakui Fathanah merupakan perantara Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin kepada PKS untuk Pilgub Sulsel. Dalam keterangannya, Anis Matta mengakui, Ahmad Fathanah menjadi penghubung bagi Ilham Arief Sirajudin saat mencari dukungan dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. "Memang kita tahu beliau perantaranya Pak Ilham ke PKS," tegas Anis Matta.

Akan tetapi, Anis Matta membantah sebagai pihak yang memerintahkan Ahmad Fathanah sebagai perantara atau sebagai pihak yang meminta sejumlah uang terkait dukungan PKS ke Ilham Arief Sirajuddin sebagai calon gubernur.

Anis Matta mengakui bahwa Ahmad Fathanah memang kerap melaporkan perkembangan perihal pemilihan gubernur kepadanya. Padahal, diketahui, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sudah melaporkan perihal pemilihan tersebut secara formal.

Presiden PKS Anis Matta mengklaim uang Rp 8 miliar yang disetor Ilham Arief Sirajuddin kepada DPW PKS untuk pemenangan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan sebagai nilai yang wajar untuk menggerakkan tim kampanye dari PKS. Anis Matta menegaskan bahwa biaya Rp 8 miliar yang dikeluarkan Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin yang pada tahun 2012 maju sebagai calon gubernur (cagub) Sulawesi Selatan untuk diberikan kepada PKS sebagai biaya pemenangan di Pilgub Sulsel adalah wajar. Pilgub memang membutuhkan biaya pemenangan untuk menggerakkan tim kampanye. “Wajar, biaya (Rp 8 miliar) itu kan untuk pemenangan," bilang Anis Matta usai bersaksi dalam sidang lanjutan Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) terdakwa Ahmad Fathanah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Menurutnya uang tersebut masuk ke tim pemenangan yang anggotanya juga dari pengurus DPW PKS Sulsel. Tetapi, Anis Matta menegaskan bahwa uang yang disebut sejumlah Rp 8 miliar tersebut bukanlah mahar untuk PKS karena memberikan dukungan. “Itu bukan dana mahar," kilahnya.

Selain itu, Anis Matta menegaskan bahwa uang Rp 8 miliar tersebut masuk ke tim pemenangan dan tidak ada sama sekali masuk ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. Atas dasar itulah, Anis Matta mengaku jumlah uang yang disetor oleh Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin ke tim pemenangan PKS.

Anis Matta mengungkapkan, segala urusan pilkada diserahkan ke pengurus wilayah partai. Untuk Sulsel, DPP hanya memberi surat persetujuan dukungan pencalonan Ilham Arief Sirajuddin yang diajukan DPW. Tapi Anis Matta mengaku tidak mengetahui secara detail uang yang disetor Ilham Arief Sirajuddin. DPP bahkan tidak pernah menerima laporan tertulis penggunaan uang yang disetor. "Kan ceritanya kita mau menang, persyaratan menang apa saja itu dibcarakan dalam tim. Tim dibentuk tim bersama," tandasnya.

“Soal uang Rp 8 miliar, kami di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tidak punya hak intervensi sepanjang keputusan mereka benar,” tegas Presiden PKS, Anis Matta ketika bersaksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Anis Matta menegaskan dukungan PKS dalam Pilkada atau Pilgub murni diserahkan kepada DPW, walaupun persetujuannya tetap dari DPP. Presiden PKS, Anis Matta pun menerangkan kepada majelis hakim tentang kewenangan partainya dalam mengelola politik daerah. Menurutnya, kewenangan penetapan calon kepala daerah ditentukan oleh DPW dalam hal itu wilayah Sulsel.

Demikian juga, tambah Anis Matta, dalam kasus Ilham Arief Sirajuddin. Dijelaskan bahwa Ilham Arief Sirajuddin berbicara dengan DPW PKS di Sulsel untuk meminta dukungan. Lalu, sesuai aturan, DPW ajukan surat permohonan ke DPP untuk disahkan.

“Saya dan Pak Luthfi (mantan Presiden PKS) sebagai pengambil keputusan. Jadi, kita bahas dalam rapat,” elaborasi Anis Matta.

Pernyataan Anis Matta tersebut terkesan janggal ketika dikatakan bahwa Ahmad Fathanah bukanlah kader atau pun simpatisan PKS. Tetapi, hanya sebagai orang yang dekat dengan Presiden PKS ketika itu, yakni LHI.

Apalagi, diakui oleh Anis Matta bahwa dia kerap berkomunikasi dengan Ilham Arief Sirajuddin melalui telepon genggam ajudannya dan diakui bahwa istrinya dan istri Ilham masih memiliki hubungan keluarga.

Dalam sidang sebelumnya, Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mengaku pernah bertemu dengan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), L.H.I. dan mantan Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta untuk mendapat dukungan dalam Pilgub Sulawesi Selatan. 

Menurut Ilham Arief Sirajuddin, dalam pertemuan yang terjadi di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Makassar tersebut, L.H.I. dan Anis Matta menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan merupakan urusan Ahmad Fathanah. “Pada pertemuan itu, presiden dan sekjen menyampaikan Sulawesi Selatan urusannya ke Ahmad Fathanah. Terkait rekomendasi dan semuanya melalui Ahmad Fathanah,” beber Ilham Arief Sirajuddin saat bersaksi dalam persidangan Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Dalam sidang TPPU terdakwa Ahmad Fathanah Kamis (19/9/2013), Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, yang merupakan calon Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) 2013-2018 mengaku memberikan sumbangan Rp 8 miliar kepada PKS untuk mengarungi Pilgub Sulsel yang diselenggarakan pada 22 Januari 2013.

Seperti diketahui, PKS disebut meminta uang Rp 10 miliar agar bersedia mendukung Ilham Arief Sirajuddin dalam pemilihan Gubernur Sulsel tahun 2012. Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin yang pada tahun 2012 maju sebagai calon gubernur (cagub) Sulawesi Selatan menuturkan, PKS sebenarnya diawal meminta Rp 10 miliar untuk dana pemenang.

Menurut Ilham Arief Sirajuddin, dirinya membutuhkan dukungan PKS dan partai lain agar syarat pengusungan calon gubernur terpenuhi. Sehingga, meminta dukungan tambahan dari PKS dan Hanura. “Karena jumlah persentase dukungan partai kami belum cukup. Kita butuh 13 kursi,” jelas Ilham Arief Sirajuddin.

Namun, sambung Ilham Arief Sirajuddin, untuk mendapatkan dukungan PKS mengajukan syarat, yaitu memberikan uang sebesar Rp 10 miliar untuk pemenangan. Angka Rp 10 miliar itu muncul guna meloloskan Ilham Arief Sirajuddin menjadi bakal cagub Sulsel 2013-2018.

Tetapi, Ilham Arief Sirajuddin mengaku akhirnya hanya menyanggupi memberikan uang sebesar Rp 8 miliar ke PKS untuk mendapatkan dukungan. Belakangan menjadi Rp 8 miliar. Uang kemudian diberikan ke PKS melalui Ahmad Fathanah secara bertahap tiga kali. Dengan perincian, sebesar Rp 7 miliar diserahkan melalui terdakwa Ahmad Fathanah dan Rp 1 miliar diserahkan langsung ke DPW. Hanya saja, Ilham Arief Sirajuddin mengaku gagal dalam pemilihan Gubernur tersebut.

Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango yang menangani persidangan terdakwa Ahmad Fathanah menujukkan kekagetan mendengar kesaksian Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin terkait sumbangannya. "Memang mahal ya berdemokrasi?," tanya hakim Nawawi Pomolango dengan raut muka serius kepada Ilham Arief Sirajuddin.

Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin membenarkan berdemokrasi di negeri ini mahal harganya. Walikota Makassar dua periode itu memberi alasan. Sebagai seorang politisi dan cagub, pihaknya harus menjalin hubungan dengan banyak orang. Baik pemilih, pendukung ataupun partai pengusung. "Betul pak. Karena kita kan harus menjalin hubungan dengan banyak orang. Kita harus sosialisasi, silaturahim, galang dukungan. Tapi paling banyak untuk sosialisasi," jawab Ilham Arief Sirajuddin.

Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango, menegur Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta agar memberi kesaksian jujur. Bahkan, Nawawi Pomolango sempat menyinggung syariat untuk menegaskan teguran tersebut. "Di ruangan ini kita bicara jujur. Jujur keharusan orang bermartabat, itu syariat juga," tegas Hakim Nawawi Pomolango, di Ruang Sidang Pengadilan tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Peringatan tersebut dikatakan Hakim Nawawi Pomolango lantaran Anis Matta dinilai tidak tegas menjelaskan urusan pembiayaan yang dibayarkan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dalam pencalonan Pilgub Sulawesi Selatan, yang diurus Ahmad Fathanah. "Tadi penuntut umum menyampaikan saksi Walikota Makassar memberi tahu pertemuan di Makassar dan segala sesuatunya diurus Fathanah. Anda beri jawaban yang jujur, apa perantara ini termasuk dari segi pembiayaan untuk mendapat dukungan dari PKS? Apakah istilah perantara yang digunakan meliputi pembiayaan?" tanya Hakim Nawawi Pomolango. "Iya termasuk," jawab Anis Matta. (sin/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.935 Since: 05.03.13 | 0.2041 sec