Politik

DPR RI Pinta KPU Verifikasi Ulang DPT

Friday, 30 Agustus 2013 | View : 647

JAKARTA-SBN

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil langkah serius atas temuan sebanyak 1,8 juta pemilih ganda identik dan 1,6 juta pemilih di bawah umur dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). KPU harus memverifikasi ulang seluruh temuan tersebut sekaligus menyisir kembali data yang kemungkinan masih bermasalah. “Data yang dianggap tidak valid itu harus diverifikasi kembali. Itu muncul dari mana,” beber anggota Komisi II DPR RI, Khotibul Umam Wiranu, di Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Seperti diketahui, dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), KPU masih menemukan sebanyak 1,8 juta nama ganda yang identik, baik nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. KPU juga mengakui keberadaan 1,6 juta pemilih yang berusia 17 tahun ke atas dan terdata belum menikah. Berdasarkan jadwal, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada level kabupaten/kota sudah harus dilakukan paling lambat 13 September 2013 mendatang.

“KPU harus mampu menjamin bahwa DPT yang nantinya ditetapkan bebas dari persoalan,” tegas anggota Komisi II DPR RI, Khotibul Umam Wiranu.  Karena itu, menurutnya, tidak menjadi persoalan apabila jadwal penetapan DPT di kabupaten/kota mengalami pengunduran akibat pembenahan DPT. “Jadi, KPU jangan kaku-kaku amat dengan soal tanggal,” tandasnya lagi.

“Kisruh DPT merupakan persoalan klasik,” ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Noviantika Nasution. Dia menyesalkan mengapa masalah DPT terus saja menghantui, padahal sebelumnya telah melewati tiga kali pemilu di era demokratis. “Seharusnya kan makin ke sini makin bagus, tapi kok sekarang begini, masih banyak masalah. Sebenarnya ini memang soal yang sulit atau memang disengaja," tanya dia. Menurut Noviantika Nasution, KPU harus mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan perbaikan. KPU, sambung dia, jangan menganggap enteng persoalan DPT dengan menyebut persoalan di 1,8 juta pemilih ganda adalah kurang dari 1% seluruh daftar pemilih. “Dalam urusan DPT, akurasi haruslah 100% dan tidak ada toleransi atas kesalahan,” tukas Noviantika Nasution. “Jadi jangan mengentengkan. Dan para anggota KPU seharusnya sebelum dilantik kan sudah tahu, bahwa masalah besar yang harus mereka hadapi adalah membuat daftar pemilih yang akurat," pungkasnya. 

“Perbaikan atas masalah pemilih ganda bisa dilakukan jika KPU punya komitmem dan mampu tegas terhadap jajaran di bawah untuk konsisten mengikuti instruksi KPU. Harus dilakukan langkah nyata membersihkan data ganda sekaligus melakukan pengawalan atas pengerjaannya di lapangan,” papar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. “KPU punya PR merumuskan SOP yang jelas dan rinci. Jangan sampai sekadar jadi komitmen yang pelaksanaan di lapangan sekadar diperlakukan sebagai anjuran oleh jajaran di lapangan,” tambah dia. “Warga masyarakat perlu juga untuk didorong menghubungi penyelenggara pemilu terdekat jika mengetahui namanya terdaftar ganda,” sambung Titi Anggraini “Yang dikhawatirkan, apabila kegandaan itu itu dimanipulasi oleh oknum politik tertentu,” imbuh Titi Anggraini. (kj/ant)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.444.110 Since: 05.03.13 | 0.1766 sec