Hukum

Imam Anshori Saleh Penuhi Panggilan BK DPR RI

JAKARTA-SBN.

Setelah tidak hadir dalam pemanggilan pertama, Komisioner Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (25/9/2013) kemarin. Imam Anshori Saleh menghadiri undangan yang disampaikan BK DPR RI untuk mengklarifikasi terkait kabar percobaan penyuapan. Komisioner Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh mengaku belum mengetahui apa saja yang akan ditanyakan kepadanya.

Sesaat sebelum memasuki ruangan BK DPR RI, Imam Anshori Saleh sempat menjawab sejumlah pertanyaan dari para wartawan. Ia berjanji akan menyampaikan semua informasi yang dimiliki terkait upaya suap tersebut kepada BK DPR. “Saya siap blak-blakan," tukas Imam Anshori Saleh, Rabu (25/9/2013) siang. Komisioner KY tersebut, Imam Anshori Saleh tiba di Gedung Parlemen, Jakarta, sekitar pukul 13.00 WIB. Ia terlihat datang didampingi beberapa orang stafnya.

Pemanggilan Imam Anshori Saleh oleh BK DPR RI ini untuk mengklarifikasi pernyataannya tentang soal kabar dugaan percobaan suap oleh anggota Komisi III DPR dalam seleksi pemilihan calon hakim agung (CHA) tahun 2012. “Saya tidak pernah menyebut ada tiga nama. Ya nanti, tergantung apa yang akan ditanyakan,” terang Imam Anshori Saleh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

BK DPR memanggil Imam Anshori Saleh terkait pernyataannya bahwa ada oknum anggota DPR yang mencoba menyuap KY untuk meloloskan calon hakim agung tertentu dalam seleksi tahun 2012. DPR berharap Imam Anshori Saleh mengungkapkan bukti percobaan suap itu. “Harus di-clear-kan. Kalau tidak ada ya bilang, kalau ada, ya silakan saja beberkan bukti-buktinya. Sudah sering DPR didera isu seperti ini,” ujar Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2013). 

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso mendukung langkah BK yang merespons dengan memanggil Imam Anshori Saleh. Menurutnya, klarifikasi dari Imam Anshori Saleh sangat diperlukan, mengingat dugaan percobaan suap seleksi calon hakim agung sudah tersebar luas di media massa.

Kendati demikian, Imam Anshori Saleh tidak memiliki bukti atas pernyataannya yang menyebut ada oknum anggota Komisi III DPR RI yang berusaha menyuap dirinya untuk meloloskan calon hakim tertentu dalam proses Calon Hakim Agung di KY pada 2012 silam. “Kalau ditanya bukti, karena tidak ada saksi dan tidak ada alat bukti berupa benda misalnya, tidak ada. Apalagi itu disampaikan anggota Komisi III lewat telepon,” tutur Imam  Anshori Saleh di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2013) kemarin. Imam Anshori Saleh pun menegaskan kalau kedatangannya tanpa membawa bukti yang bisa disampaikan ke BK. "Saya tidak punya bukti makanya saya tidak ungkapkan namanya," terangnya. “Saya (bawa HP) ini (tidak bawa barang apapun selain HP), bertemu dua orang ya bukti apa, komitmen aja. BK percaya enggak sama saya, kalau tidak percaya, ya tanya ke komisi yang lain, saya sudah ungkapkan,” lanjutnya. 

Kehadiran anggota Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh memenuhi undangan Badan Kehormatan (BK) DPR RI tidak memunculkan informasi baru dari bekas politikus PKB itu. Justru potensi konflik baru antara DPR dan KY. BK pun menggantang asap Imam Anshori Saleh.

Ketua BK DPR RI, Trimedya Pandjaitan menerangkan semua anggota BK DPR RI yang hadir kecewa karena Imam tidak menghormati BK. “Dia bilang sebelum dipanggil, kalau dipanggil BK akan mengatakan semuanya. Tapi di sini tidak. Dia tidak bertanggungjawab atas apa yang dia katakan,” tukas Trimedya Pandjaitan.

Ketua BK DPR RI, Trimedya Pandjaitan mengatakan dirinya dan seluruh anggota BK yang hadir merasa kecewa dengan sikap anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, karena tidak mau memberitahu siapa anggota DPR RI yang berusaha menyuap KY. Dalam pertemuan itu dirinya enggan menyebutkan nama yang mencoba melakukan hal tersebut. “Kami kecewa terhadap Imam. Dia justru mengatakan men-judge BK sebagai lembaga lembaga politik yang sarat dengan kepentingan tertentu. Imam tetap ‘keukeuh’ tidak akan menyampaikan anggota DPR yang mengundang dirinya di sebuah restoran di Plaza Senayan. Kata dia ada 5 fraksi mengundangnya, tujuannya sama yaitu menunjuk ibu itu,” jelas Trimedya Pandjaitan.

Menurut Trimedya Pandjaitan, dari 16 poin yang disampaikan Imam Anshori Saleh, di hadapan tujuh anggota BK DPR RI hanya satu poin yang benar-benar baru. Menurutnya, tidak ada keterangan baru dari Imam Anshori Saleh kecuali bahwa dia pernah diundang ke salah satu restoran di Plaza Senayan, Jakarta. “Intinya enggak ada yang baru, di luar yang disampaikan selama ini di media. Yang baru hanya satu, informasi tentang bahwa saya (Imam) diundang ke restoran di Plaza Senayan, Jakarta, yang lainnya sama saja. Selebihnya tidak ada yang baru,” beber Ketua BK DPR RI, Trimedya Pandjaitan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2013). “Kami kecewa dengan keterangannya, selain tak ada yang baru juga tak ada bukti,” tegas Trimedya Pandjaitan.

Ketua BK DPR RI Trimedya Pandjaitan mengaku kecewa dengan penjelasan komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh. Badan Kehormatan (BK) DPR RI mengaku kecewa dengan Komisioner Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh karena tidak menyebut nama siapa anggota dewan dari Komisi III yang mencoba melakukan penyuapan saat pemilihan calon hakim agung (CHA) tahun 2012. Menurut Trimedya Pandjaitan, tidak ada hal yang baru yang disampaikan Imam Anshori Saleh. "Kita sudah responsif undang Pak Imam. Harapan kami bisa jadi pintu masuk ternyata tak seperti yang kami harapkan. Kami kecewa terhadap Pak Imam," ujar Trimedya Pandjaitan kepada wartawan usai bertemu dengan Imam Anshori Saleh di ruang BK DPR RI, Rabu (25/9/2013).

DPR merasa dilecehkan oleh komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, yang menolak menyebutkan nama oknum anggota Komisi III DPR yang ditudingnya terlibat praktik penyuapan dalam proses pemilihan calon hakim agung. “Tadinya kami sangat berharap Pak Imam menyebutkan nama-nama anggota Dewan yang dimaksud sehingga BK bisa menindaklanjutinya. Apalagi, BK sudah meminta tenaga ahli BK membuat kajian untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dan perlu diambil dalam merespons masalah ini,” ucap Ketua BK DPR Trimedya Pandjaitan di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

DPR, menurut Trimedya Pandjaitan, merasa sudah dicemarkan oleh pengakuan Imam Anshori Saleh yang menuduh ada upaya suap dalam seleksi calon hakim agung pada 2012 lalu. “Tapi, saat BK memanggil pihak yang menuding, dia tidak bisa memberikan bukti atas tuduhannya itu. Bahkan tidak mau menyebutkan anggota Dewan yang dimaksud. BK DPR seolah-olah dilecehkan,” ujarnya.

Rabu (25/9/2013) kemarin, BK DPR RI  meminta keterangan Imam Anshori Saleh selama 55 menit. BK mencatat ada 16 poin pernyataan yang disampaikan Imam Anshori Saleh dalam keterangan yang disampaikannya. “Di antaranya soal Plaza Senayan yang menjadi tempat pertemuan Imam Anshori Saleh dengan anggota Komisi III yang dimaksud. Juga soal lima fraksi yang dikatakan Imam Anshori Saleh menghubungi dirinya terkait kasus ini,” ujar Trimedya Pandjaitan menambahkan.

Soal permintaan jaminan dari Imam Anshori Saleh sebagai syarat agar ia mau menyebutkan nama-nama anggota Komisi III yang akan menyuap, Trimedya Pandjaitan mengatakan tidak mengerti tentang jaminan yang diminta. “Kalau konteksnya agar informasi itu tidak bocor, kita sudah tawarkan. Pihak yang tahu informasi ini hanya sebelas anggota BK saja. Staf sekretariat dan tenaga ahli dapat kita minta keluar dari ruangan dulu. Tapi, nyatanya Pak Imam pun tidak mau dengan tawaran ini,” kata dia.

Soal kekhawatiran Imam Anshori Saleh tentang kemungkinan akan digugat jika menyebutkan nama, Trimedya Pandjaitan mengatakan bahwa hal itu sebagai konsekuensi. “Kalau tidak mau menghadapi konsekuensi seperti itu, ngapain di media massa sampaikan pernyataan seperti itu," ujar Trimedya Pandjaitan.

Trimedya Pandjaitan mengaku tidak akan memberikan jaminan apa pun kepada Imam Anshori Saleh, apabila Imam Anshori Saleh dituntut balik oleh orang yang dilaporkan. “Jaminan apa yang kami berikan? Dia tidak minta jaminan apa-apa. Jaminannya proses ini akan ditindak lanjuti. Kalau ada implikasi, ya dia harus menanggungnya,” jelas Trimedya Pandjaitan. Soal ada ancaman dari BK DPR RI terhadap Imam Anshori Saleh, Trimedya Pandjaitan mengaku tidak ada ancaman apa pun.

Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari Badan Kehormatan (BK) DPR. Imam Anshori Saleh mendapatkan ancaman dari BK DPR karena tak mau ungkap nama anggota DPR yang menyuapnya. “Tadi ada yang mengancam saya, saya dianggap mencemarkan (nama baik),” ujar Imam usai diperiksa BK DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (25/9/2013). Menurut dia, ancaman itu disampaikan beberapa anggota BK DPR RI karena dirinya tidak mau mengungkapkan siapa nama anggota DPR RI yang akan mencoba menyuapnya pada waktu itu. “Ada anggota. Kalau saya tidak sebut nama, BK akan melakukan langkah-langkah tertentu," jelasnya.

Dia mengatakan, anggota BK DPR RI sempat tersinggung dengan pernyataannya yang tak mau mengungkapkan nama anggota DPR yang akan menyuapnya. Sebab sebelum menjawab itu, Imam Anshori Saleh sempat meminta sikap BK untuk jaminan terhadap dirinya jika mengungkapkan nama. Namun, BK tidak mau memberikan jaminan dan malah memberikan ancaman tersebut. “Ada langkah-langkah karena saya tidak menghormati BK. Saya sudah datang dengan baik. Silakan saja kalau mau ke pengadilan," tandasnya.

Imam Anshori Saleh dipanggil BK DPR RI terkait adanya anggota DPR RI yang mencoba menyuap KY sebesar Rp 1,4 miliar agar memasukan tujuh nama Calon Hakim Agung (CHA) guna mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI, Trimedya Panjaitan, mengatakan Imam dalam klarifikasinya menyebut lima fraksi di DPR yang mencoba menyuap untuk meloloskan CHA pada tahun 2012 silam. Ketua BK DPR RI, Trimedya Panjaitan mengungkapkan, uang suap yang ditawarkan dari lima fraksi di DPR tersebut dimaksudkan untuk meloloskan salah satu Calon Hakim Agung (CHA) bergender perempuan.

Menurutnya, dugaan suap sebesar Rp 1,4 miliar itu untuk meloloskan Calon Hakim Agung (CHA) 2012 yang merupakan kalkulasi pribadi Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh. Menurut Trimedya Pandjaitan, ia menyebutkan angka Rp1,4 miliar yang mencuat di media, hanyalah hasil asumsinya sendiri. Angka tersebut muncul, kata Trimedya Pandjaitan, karena Imam Anshori Saleh ditawari uang sebesar Rp 200 juta dan dikalikan tujuh komisioner KY sehingga memyimpulkan angka Rp 1,4 miliar. “Duit Rp 1,4 miliar itu asumsi Pak Imam, karena ditawari Rp 200 juta. Anggota (KY) lain, kami (oknum DPR yang akan memberikan suap) yang atur. Jadi (total uang sebesar Rp 1,4 miliar untuk tujuh Komisioner KY), bukan orang itu yang menawarkan begitu. Itu kalkulasi beliau (Imam),” terang Trimedya Pandjaitan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/09/2013).

Dikabarkan sebelumnya, Komisioner KY, Imam Anshori Saleh mengaku ada praktik percobaan suap dalam seleksi Calon Hakim Agung (CHA). Pasalnya, dirinya mengaku kerap mendapat telepon dari para anggota dewan beberapa fraksi yang meminta calon tertentu diloloskan dalam seleksi awal CHA di KY pada 2012 silam. Menurut Imam Anshori Saleh, anggota dewan atau parlemen tersebut bahkan sempat menjanjikan imbalan sebesar Rp 1,4 miliar jika calon tersebut lolos. Namun, Imam Anshori Saleh menolak tawaran itu.

Kemudian, dalam saat sebuah rapat pleno KY pada tahun 2012 untuk menentukan Calon Hakim Agung (CHA) yang lolos ke seleksi lanjutan, dirinya membuka adanya praktik suap tersebut. Akhirnya, semua komisioner KY sepakat bahwa calon yang dititipkan itu dinyatakan tidak lolos. Akhirnya, Komisioner KY sepakat, calon yang dititipkan dinyatakan tidak lolos. Namun, keputusan ini menimbulkan protes di DPR dan ditentang DPR. “Memang sempat marah-marah orang DPR walau tentu saja tidak marah ke saya. KY dikatakan tidak mampu. Lalu, DPR menunda uji kelayakan dan kepatutan," ucap Imam Anshori Saleh.

Karena itu, pada tahun 2012, DPR sempat menolak melanjutkan proses seleksi Calon Hakim Agung (CHA) dengan dalih alasan kuota belum terpenuhi. Saat itu, KY yang seharusnya menyerahkan 18 calon nama hakim agung hanya mengirimkan 12 calon nama.

Sampai saat ini, Imam Anshori Saleh masih enggan menyebutkan nama anggota DPR RI yang mencoba menyuapnya. Tapi, ia tidak menyebutkan nama oknum tersebut. Pasalnya, Imam Anshori Saleh enggan membukanya. Belakangan diketahui bahwa oknum DPR RI itu berasal dari Fraksi Partai Demokrat.

Secara terpisah dikabarkan, Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi Hakim Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman menyampaikan bahwa identitas anggota Komisi III DPR RI yang mencoba menawarkan uang masing-masing Rp 200 juta kepada tujuh unsur pimpinan KY berasal dari Fraksi Partai Demokrat. Berdasarkan keterangan Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi Hakim KY, Eman Suparman, anggota Komisi III DPR yang mencoba menyuap berasal dari Fraksi Demokrat. Eman Suparman mengaku mendapatkan informasi dari Imam Anshori Saleh, komisioner KY yang pertama membuka masalah ini ke publik. Saat ditanya siapa orang Fraksi Partai Demokrat dimaksud, Eman Suparman mengaku tidak tahu sebab Imam Anshori Saleh pun tidak membukanya. Bila diminta bersaksi, Eman Suparman siap melakukannya. Menurut Eman Suparman, pengakuan Imam Anshori Saleh tentang adanya tawaran uang tersebut memang benar adanya.

Dalam pertemuan tertutup  dengan BK DPR RI yang berlangsung sekitar 50 menit tersebut, BK DPR RI telah menjamin informasi yang ia sampaikan di hadapan BK tidak akan keluar dikonsumsi publik. Imam Anshori Saleh diminta untuk menyebutkan nama-nama anggota Komisi III yang berusaha menyuapnya. Kendati begitu, dia tidak menyebutkan nama-nama anggota yang dimaksud. Imam Anshori Saleh bersikukuh tidak mau menyampaikannya secara detil ihwal upaya suap yang dilakukan oknum anggota DPR RI itu. Trimedya Pandjaitan mengaku, sudah mengatakan kalau BK DPR RI bisa menjaga kerahasiaan andai Imam Anshori Saleh mau menyebutkan siapa orang yang dimaksud mencoba untuk melakukan suap. “Padahal, saya sudah tawarkan bagaimana kalau yang dengar, hanya anggota BK DPR, staf, dan sekretariat, tenaga ahli kita minta meninggalkan ruangan. Kalau ada informasi yang keluar, kami bertujuhlah yang bertanggungjawab. Tapi Pak Imam tetap keukeuh,” tegas Trimedya Pandjaitan.

Dalam kesempatan tersebut, politikus PDI Perjuangan ini menganggap, Imam Anshori Saleh telah mencemarkan nama baik DPR RI. Ketua BK DPR RI, Trimedya Panjaitan menilai Imam Anshori Saleh tidak bertanggungjawab atas pelaporan ada anggota DPR RI yang berusaha menyuap KY. “Dia tidak bertanggung jawab sudah  mencemarkan nama baik DPR,” tandas Trimedya Pandjaitan. Pihaknya telah meminta Tenaga Ahli BK untuk membuat kajian tentang langkah yang bisa diambil BK DPR RI terhadap Imam Anshori Saleh. “Karena dia sudah mencemarkan nama baik DPR," tegas Trimedya Pandjaitan.

Usai memberikan keterangan, Imam Anshori Saleh menolak membeberkan identitas anggota Dewan itu karena tidak memiliki bukti dan merasa lemah secara hukum serta tidak mendapatkan jaminan pasti dari BK DPR RI. “Saya dianggap tidak menghormati BK. Mereka akan mengambil langkah. Saya bilang silakan saja karena (BK) tidak punya hak untuk memaksa saya," katanya.

Kepada BK DPR RI, Imam Anshori Saleh menceritakan adanya anggota Komisi III DPR RI yang mencoba memberikan suap untuk meloloskan salah seorang calon hakim agung. Namun, ia tidak menyebutkan identitas nama, asal fraksi, bahkan sekadar inisial nama oknum anggota Komisi III yang dimaksud.

Sementara itu, Imam Anshori Saleh usai bertemu dengan BK DPR RI mengatakan dirinya tidak memberi apapun kepada BK DPR RI. Ia juga mengaku tidak menyebut nama anggota Komisi III DPR RI termasuk dari fraksi mana yang menawarkan sejumlah uang untuk meloloskan salah satu calon hakim agung. "Tidak menyebut nama. Jadi cuma ceritanya saja," ujar Imam Anshori Saleh. Imam Anshori Saleh mengaku urung menyampaikan secara detil ihwal oknum anggota DPR RI yang menawarkan sejumlah uang karena jaminan dari BK dalam pandangan Imam Anshori Saleh tidak jelas. “Saya masih ragu apakah tidak sampai pada publik dan tidak sampai pada orang (oknum DPR), apakah BK bisa menjamin ada tindakan hukum kepada orang itu? Tidak ada,” sebut Imam Anshori Saleh. Selain tak ada bukti, dirinya juga merasa khawatir apa yang disampaikan ke BK justru mencuat ke publik. “Enggak ada jaminannya. Saya masih ragu apakah tidak sampai kepada publik dan tidak sampai pada orang (yang dimaksud), apakah BK bisa menjamin ada tindakan hukum kepada orang itu, tidak ada,” ujar Imam Anshori Saleh sebelumnya.

Menurut dia, pertemuan dirinya dengan oknum anggota DPR RI di restoran di sebuah mall di Jakarta Selatan bukanlah bukti. Menurut dia, satu orang saksi saja tidak bisa disebut bukti. "Apalagi yang tidak ada saksinya," tegas Imam Anshori Saleh.

Meski demikian, dalam kesempatan tersebut, Imam Anshori Saleh juga memastikan dan menjamin informasi yang disampaikannya terkait dengan upaya suap itu bukanlah hanya isapan jempol. Buktinya, kata Imam Anshori Saleh, sebab saat informasi tersebut disampaikan kepada Komisi Yudisial, komisioner KY lainnya memercayai ucapannya, nama yang diusulkan oknum anggota DPR tidak terpilih dalam seleksi di KY dan langsung menggugurkan Calon Hakim Agung (CHA) bersangkutan. “KY percaya dengan omongan saya. Kalau gak percaya, hakim itu gak akan digugurkan," tukas Imam Anshori Saleh. “Silakan percaya, silakan tidak. Saya ragu apakah BK bisa menjamin adanya tindakan hukum kepada orang ini? Tidak ada jaminan,” tandasnya. "Karena BK juga tidak memberikan jaminan, saya tidak bersedia sebutkan nama-namanya karena saya sendiri paham kalau sampai sebut nama, bakalan dituntut balik," tutur Imam Anshori Saleh. 

Imam Anshori Saleh mengaku, karena aksi diamnya tersebut, anggota BK DPR RI mengancam untuk memperkarakan dirinya ke jalur hukum. Imam Anshori Saleh dituding tidak menghormati BK DPR RI. “Padahal saya sudah datang dengan baik. Silakan saja kalau ke pengadilan," seloroh Imam Anshori Saleh.

Imam Anshori Saleh menegaskan, dirinya tidak punya agenda politik saat melontarkan adanya upaya suap anggota DPR dalam seleksi calon hakim agung pada tahun 2012. Ia mengaku baru membeberkannya saat ini karena menginginkan proses seleksi calon hakim agung dapat berlangsung bersih dan kredibel. Komisioner KY ini, Imam Anshori Saleh juga membantah terkait kabar dugaan praktek suap ini memiliki unsur politis. “Kan disinyalir, enggak ada politis, saya ingin seleksi hakim agung ini bersih, itu aja komitmennya," pungkasnya.

Imam Anshori Saleh juga lebih memilih menyampaikan upaya suap itu ke media massa ketimbang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak memiliki bukti yang kuat. Selain itu, Imam Anshori Saleh khawatir proses seleksi calon hakim agung akan terganggu apabila ia membeberkannya pada tahun lalu. “Karena enggak ada bukti. Kalau saya ungkapkan, itu malah mengganggu konsentrasi KY untuk menyeleksi. Tergantung BK (Badan Kehormatan), beri jaminan pada saya. Dari sisi hukum, posisi saya kan lemah karena tidak punya bukti apa-apa," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Imam Anshori Saleh juga berharap, kehadirannya di BK DPR RI dapat memberi dampak positif bagi DPR RI dengan melakukan perubahan di internalnya. "Saya berharap DPR melakukan pembenahan," tandas orang dekat Presiden KH Abdurrahman Wahid ini.

Pernyataan Wakil Ketua KY, Imam Anshori Saleh tentang dugaan percobaan suap dari anggota DPR RI ternyata tidak didukung alat bukti dan yang bersangkutan juga tidak menyebutkan nama anggota DPR RI dimaksud saat memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPR RI pada Rabu (25/9/2013) lalu. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung meminta agar Imam Anshori Saleh terbuka dan membeberkan bukti jika memang dimilikinya. “Ini menyangkut pejabat publik pada level komisioner KY. Seharusnya seseorang yang seperti itu, kalau menyebutkan apalagi diekspose yang begitu luas, itu tentunya harus ada data yang kuat. Sebab kalau tidak ini bisa menjadi fitnah,” tukas Pramono Anung di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menuturkan DPR RI sebagai lembaga politik tentunya juga ingin melakukan ‘bersih-bersih’ apabila memang terdapat tindakan-tindakan menyimpang oleh anggota. Sehingga, imbuh Pramono Anung, bagi siapapun yang akan menuding seseorang sebaiknya memiliki data yang cukup, sehingga tidak hanya menjadi polemik ataupun juga menjadi fitnah. "Bagi saya pribadi, DPR merupakan lembaga politik, siapa saja boleh mengkritisi, dan ini memang era demokrasi dan DPR ini memang wajib dikritisi. Tetapi jangan dalam mengkritisi kemudian menuduh, menyebutkan yang tidak ada dasar hukumnya," tandasnya.

Politisi PDIP ini menambahkan, jika tanpa fakta dan data maka hal tersebut justru akan membahayakan lembaga DPR RI. Apabila ada orang per orang yang memang bersalah dan itu bisa dibuktikan, menurutnya BK DPR RI harus berinisiatif untuk segera mengambil tindakan. "Tetapi kalau tidak ada datanya, kasihan, yang menjadi delegitimasi adalah lembaganya jadinya," ucap Pramono Anung.

Sementara itu anggota Komisi III DPR RI, Syarifudin Sudding mengatakan agar Imam Anshori Saleh berani mengungkap identitas anggota DPR yang coba menyuap, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta proaktif. "Supaya Pak Imam membongkar itu agar tidak menjadi fitnah, karena ini sudah menjadi opini publik," kata dia. Menurutnya ketiadaan alat bukti yang disebutkan Imam Anshori Saleh ketika bertemu BK DPR RI dapat dicari. Misalnya dengan menelusuri rekaman percakapan antara telepon genggam milik Imam Anshori Saleh dengan oknum anggota dewan dimaksud. Ataupun, lewat CCTV untuk mengetahui pertemuan di Plaza Senayan, Jakarta sebagaimana diungkapkan Imam Anshori Saleh.

Komisioner Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh dianggap pahlawan kesiangan dengan pernyataannya soal adanya percobaan suap oleh oknum anggota DPR RI agar KY meluluskan calon tertentu dalam seleksi Calon Hakim Agung (CHA) 2012 dengan ada uang yang dijanjikan untuk komisioner KY. “Seharusnya tahun lalu, kalau tahun lalu dia jadi pahlawan. Kalau sekarang ya pahlawan kesiangan,” cetus Ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika di Kompleks Parlemen, Selasa (24/9/2013).

Pasalnya, menurut Gede Pasek Suardika, posisi KY merupakan lembaga yang ikut bertanggung jawab menjaga marwah seleksi Calon Hakim Agung (CHA). “Kita kritisi kan boleh. Harusnya dia (Imam) lebih prioritas klarifikasi di sini karena statement-nya telah merusak (nama baik) DPR dan kasihan Calon Hakim Agung (CHA) ini, terdegradasi opini,” tuturnya.

Ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika menduga, pengakuan Imam Anshori Saleh tersebut hanya mencari momentum untuk mendongkrak popularitasnya. Pasalnya, imbuh Gede Pasek Suardika, Imam Anshori Saleh mengungkapkan praktik percobaan suap setelah kasus insiden pertemuan di toilet antara Calon Hakim Agung (CHA) Sudrajad Dimyati dan politisi PKB, Bahrudin Nasori. “Oknum di KY ini mendompleng popularitasnya (insiden toilet),” pungkas politisi Partai Demokrat itu. (jos/kom)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.541.975 Since: 05.03.13 | 0.1667 sec