Keluarga

Pemerintah Tetap Selenggarakan Ujian Nasional

Wednesday, 25 September 2013 | View : 904

JAKARTA-SBN.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Prof. Dr. Ir. KH. Muhammad Nuh, DEA menegaskan pemerintah akan tetap menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) sesuai amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Nasional Pendidikan. “Undang-undang mengamanatkan pemerintah untuk membuat aturan teknis pelaksanaan. Bagaimana mau evaluasi pengendalian mutu pendidikan secara nasional kalau tidak dilaksanakan secara nasional,” tutur Mendikbud, Prof. Dr. Ir. KH. Muhammad Nuh, DEA kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Mendikbud Muhammad Nuh membenarkan bahwa pelaksanaan UN selama ini masih belum ideal dan memerlukan pembenahan. “Tetapi UN jangan dihapuskan,” tegas dia. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhammad Nuh, mengakui adanya potensi dan indikasi kerugian negara dalam pelaksanaan UN 2012 dan 2013. Mendikbud, Muhammad Nuh berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk pengecekan di sejumlah titik penyimpangan. “Saya perlu cek lagi ada di mana penyimpangan itu," ucap Muhammad Nuh, saat dihubungi di Jakarta, kemarin (24/9/2013).

“Proses tindak lanjut tersebut harus sudah selesai sebelum Oktober 2013,” terang Muhammad Nuh. Sebab berdasarkan aturan, Kemdikbud hanya memiliki waktu 60 hari sejak laporan investigasi diterima Agustus lalu. Meskipun demikian, Mendikbud Muhammad Nuh menegaskan bahwa BPK tetap merekomendasikan UN untuk dilaksanakan tahun depan meski dengan melakukan sejumlah perbaikan teknis kerja sama antara pusat, pemda, dan perguruan tinggi negeri (PTN). “Itu sesuatu yang positif, akan ditindaklanjuti. Dan laporan BPK tidak yang dibayangkan semua orang, tidak segarang itu, biasa saja," ujar Mendikbud Muhammad Nuh.

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Kadir Karding, mendesak agar setelah diklarifikasi, temuan BPK tersebut segera diserahkan kepada penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegak hukum dalam hal ini juga harus segera turun tangan dan mengusut dugaan korupsi yang terjadi saat pengadaan barang dan jasa pada kegiatan UN beberapa waktu lalu. "Perlu didorong ke penegak hukum," ujar Abdul Kadir Karding.

Koalisi Reformasi Pendidikan (KRP) akan mengajukan uji materi UU APBN 2014, khususnya pada pasal penggunaan anggaran untuk Ujian Nasional (UN) yang saat ini tengah dibahas di DPR. Hal tersebut dilakukan sebagai solusi terakhir di jalur hukum untuk menggagalkan penyelenggaraan UN.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti, mengungkapkan Koalisi Reformasi Pendidikan (KRP) akan mengajukan uji materi UU APBN 2014 jika pemerintah dan DPR berkeras menganggarkan APBN untuk UN. "Kalau sampai UU APBN disahkan dan ada anggaran UN di situ, akan kita gugat," tegas Retno Listyarti dalam Konvensi Rakyat di Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Menurut Retno Listyarti, ini merupakan langkah alternatif yang ditempuh KRP untuk menolak pelaksanaan UN menyusul sikap pemerintah yang mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) yang tidak memperbolehkan pelaksanaan UN sampai terpenuhinya standar pendidikan nasional. Sejak putusan tersebut diketuk palu tahun 2009 silam, pelaksanaan UN terus berjalan. "Pemerintah ini tidak patuh hukum, padahal putusan MA sudah jelas,” imbuh dia.

Sebelumnya, gugatan terhadap pelaksanaan UN pernah dilakukan Tim Advokasi Korban Ujian Nasional (Tekun). Namun, gugatan itu ditolak karena salah satu pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan setuju dengan konsep Ujian Nasional yang bertujuan baik.

Seperti diketahui, tahun 2009, MA telah mengelurkan amar putusan tentang penyelenggaraan UN. Dalam amar tersebut disebutkan, "Memerintahkan kepada para tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan ujian nasional lebih lanjut. Putusan MA tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 377/PDT/2007/PT.DKI, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST.

Mendikbud Muhammad Nuh menuturkan UN adalah masalah akademik, namun sering dibawa ke aspek legal. “Baru kali ini ujian dipersoalkan pakai pengadilan ini cuma di Indonesia saja. Untung MA primernya paham. Artinya UN tetap ada tetapi diperbaiki,” tukas dia.

Mendikbud Muhammad Nuh menyatakan pelaksanaan UN diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran belajar anak, karena dengan begitu proses belajar mengajar bisa dikatakan sukses. “Sebab, kesadaran belajar tumbuh apabila terdapat aspek yang disebut tekanan lingkungan,” lanjut dia. “Caranya pertama, menciptakan tantangan. Ibarat orang yang lompat tinggi, kalau tidak ada mistar satu meter atau dua meter nggak bisa ngasih semangat buat lompat sehingga orang jadi berlatih. Kedua, anak harus dihadapkan pada persoalan kekinian. Sampeyan kalau nggak belajar sampai sekian nggak bisa keterima di Perguruan Tinggi. Kalau tidak belajar, saya nggak bisa lulus,” tandas Mendikbud.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi X DPR RI, Rohmani, mengatakan peluang untuk mencoret anggaran UN dari RAPBN 2014 masih sangat dimungkinkan. "Masih ada waktu sampai Desember, jadi peluang untuk mencoret anggaran UN masih sangat besar," beber Rohmani.

Menurut Rohmani, dasar peluang pencoretan anggaran UN tersebut sangat kuat, yakni menggunakan dasar putusan MA tentang penyelenggaraan UN. Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Tim Advokasi Korban UN (Tekun) dan Eduvation Forum agar ujian nasional (UN) ditiadakan. "Keputusan itu sudah ada. Sebenarnya tinggal DPR harus mendorong kepada pemerintah untuk melakukan keputusan itu," jelas politisi dari Fraksi PKS itu.

Anggota Komisi X DPR RI, Rohmani menyatakan akan mendorong anggota Komisi X DPR untuk bersama-sama mencoret anggaran UN. Sebab jika amar keputusannya jelas, UN cacat hukum. Artinya, tambah Rohmani, DPR harus mematuhi hal itu. "Kalau DPR menyetujui anggaran sama dengan tidak mematuhi aturan. Maka itu, mari kita segarkan kembali ingatan soal amar putusan tersebut," tegas dia. Dirinya menegaskan seluruh masyarakat Indonesia harus taat terhadap putusan hukum yang ada. Untuk itu, pihaknya juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong pemerintah melaksanakan keputusan hukum itu. Dia katakan DPR memiliki hak anggaran. Untuk itu, harus tercipta kemauan politik bagi DPR untuk menahan atau meloloskan anggaran UN tersebut. "Kalau DPR tidak setuju, tidak mungkin cair uang itu. Kita nanti ingin teman-teman DPR setujui anggaran 2014 di Kemdikbud minus UN," tegas Rohmani.

Praktisi pendidikan, Elin Driana, mengatakan selama ini pemerintah beralasan pelaksanaan UN dilakukan, salah satunya, untuk pemetaan. Namun, nyatanya, selama 10 tahun pelaksanaan UN, tidak ada langkah afirmatif yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas daerah-daerah yang nilai UN-nya rendah. "Apa bisa mengukur mutu pendidikan dengan UN? Kalau bicara mutu itu keseluruhan, mulai dari sarana prasana, kualitas guru, standar isi, materi, bukan sekadar bicara lulusan," tegas dia.

Dari perbandingan negara-negara di dunia, UN tidak banyak dilaksanakan karena dampaknya memerosotkan kualitas belajar siswa dan menciptakan ketakutan yang luar biasa. "Di Amerika tidak ada Ujian Nasional. UN hanya dilaksanakan di sejumlah negara bagian yang disesuaikan dengan kondisi setempat," tutur Elin Driana, dosen Uhamka yang juga menjadi salah satu Juru Bicara Koalisi Reformasi Pendidikan. Elin Driana menjelaskan terdapat data yang menyebutkan bahwa 75 persen sekolah di Indonesia belum mencapai standar mutu. "Artinya, harus ada cara lain jika mutu belum tercapai," imbuh dia.

Dari perspektif pembelajaran, UN membunuh kreativitas guru, membodohkan sistem belajar-mengajar, sehingga guru dan siswa sama-sama hanya melaksanakan latihan soal dan tidak lagi belajar, apalagi bernalar. "Budaya belajar direduksi menjadi berlatih soal Ujian Nasional," tegas Itje Chodidjah, aktivis Koalisi Reformasi Pendidikan dari Ikatan Guru Indonesia.

Menjelang pelaksanaan konvensi UN yang akan digelar pada 26 September nanti, sejumlah kalangan dari perguruan tinggi meragukan kredibilitas dan reliabilitas pelaksanaan UN. Kondisi itu muncul dalam prakonvensi di Medan.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud, Hamid Muhammad, kegiatan prakonvensi itu dipandu oleh Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Kemdikbud, Bambang Indriyanto, dalam siaran pers kegiatan prakonvensi UN di Medan, Sumatra Utara, Minggu. Kegiatan diikuti para pemangku pendidikan regional Medan, di antaranya dari unsur Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), perwakilan dinas pendidikan, rektor universitas, pengamat pendidikan, dan guru. Hamid Muhammad melanjutkan, sekolah yang reliabilitasnya kurang dikategorikan sekolah abu-abu. "Sekolah yang pola jawabannya sama termasuk (kategori) sekolah hitam,” sambungnya.

Rektor Universitas Jambi, Aulia Tasman, mengungkapkan pihaknya melihat indikasi ketidakjujuran dalam pelaksanaan UN SMA. Dia mengatakan banyak sekolah yang berlokasi di pelosok, tetapi nilai UN-nya hampir 100 persen. "Mustahil bisa begitu kalau seandainya tidak ada kecurangan," beber Aulia Tasman. Modus kecurangan itu, lanjut Aulia Tasman, terjadi setelah ujian selesai saat pengiriman nilai ke pusat. Nilai itu, kata dia, kemudian diubah sehingga bukan nilai murni. "Akhirnya nilai yang dikirim adalah nilai yang sudah diperbaiki, yang terlepas dari pengawasan dari perguruan tinggi," papar Aulia Tasman.

Rektor Universitas Jambi, Aulia Tasman mengusulkan sejumlah upaya untuk memperbaiki pelaksanaan UN, yang dilandasi dengan semangat kejujuran. Pertama, terkait manajemen sekolah, dalam hal ini apakah pemerintah kabupaten/kota betul-betul melakukan intervensi atau tidak. Kedua, meningkatkan kapasitas guru dengan pelatihan. Ketiga, perlakuan khusus menjelang UN supaya anak tidak stres. “Dua bulan menjelang UN, ada training, diuji terus, diperbaiki terus sehingga prosesnya akan menjadi benar, mengarah benar. Hasilnya nanti pasti kita harapkan baik. Akhirnya UN tidak lagi menjadi hal yang menakutkan," tegas dia.

Pembantu Rektor Universitas Syiah Kuala Bidang Kemahasiswaan, Rusli Yusuf, menyebutkan terlepas dari adanya kelemahan pelaksanaan UN, ia sepakat bahwa sebagai sebuah standar, UN tetap dilaksanakan. Dia berpendapat standar ini perlu proses dan kajian terhadap komposisi UN. Kelulusan UN, kata dia, dapat dikaitkan dengan konteks akreditasi. "Misalnya, sekolah akreditasi B nilai minimal kelulusannya 4,5 sehingga menjadi fair. Sekolah yang fasilitasnya kurang dibenahi," pungkas Rusli Yusuf. (kj/id/sp/ant)

See Also

UMK Buka Prodi Teknik Industri
Penularan HIV/AIDS Melalui Hubungan Seksual Di Iran Meroket
Tekan Angka Kematian Bayi Akibat Hipotermia, Mahasiswa UMK Rancang Pup Baby
Perlu Ada Pelatihan Membuat Manisan Belimbing Dan Jambu
Perempuan Rentan Alami Kekerasan Seksual Di Media Sosial
Mahasiswa UMK Amati Produksi Kretek
Friend Peace Team Asia West Pacific-USA Berbagai Pengalaman Dengan Mahasiswa UMK
Manfaat Besar Bawang Putih Bagi Kesehatan
Konsumsi 7 Makanan Hadapi Kanker
Lagu Iwan Fals Menggema Di Arena Musywil Muhammadiyah Dan Aisyiyah Ke-47
Segera Ada Sosis Anti-kanker Usus
Kudapan Indonesia Laris Di Farmers Market Praha
Deteksi Dini Mencegah Diabetes Melitus
Tiga Kuliner Jadi Andalan Indonesia Di MEA
Turunkan Kolesterol Dengan Cuka Apel
Diam-diam 7 Penyakit Ini Tanpa Disadari Mengakibatkan Kematian
Makanan Sehat Bunuh Sel Kanker
Hoax, Facebook Kenakan Tarif Bagi Penggunanya
KPI Sebut Lima Acara TV Yang Berbahaya Bagi Anak-anak
Wanita Yang Pernah Berhubungan Badan Wajib Lakukan Pap Smear
Lima Penyebab Utama Kanker
Kenaikan Harga Rokok Di Australia Mahal Di Dunia
Perempuan Memburu 12 Hal Terhadap Diri Lelaki
Finalis American Idol Michael Johns Meninggal Di Usia Ke-35
Lima Kebiasaan Penyebab Kanker
jQuery Slider
Arsip :202020182016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.488.020 Since: 05.03.13 | 0.2594 sec