Hukum

Kasus Dugaan Suap SKK Migas, KPK Segera Dalami Laporan PPATK

Monday, 16 September 2013 | View : 665

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mendalami laporan transaksi mencurigakan yang diberikan oleh Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terkait penyidikan kasus dugaan suap dalam kegiatan hulu migas di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen, di plaza Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/9/2013).

Meski menolak memerinci, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen menegaskan bahwa laporan yang diterima oleh KPK ini bisa melengkapi informasi dan data yang telah didapatkan selama ini melalui penggeledahan di sejumlah tempat maupun keterangan dari sejumlah saksi dan tersangka. "Belum bisa kita buka (laporan). Itu kan harus kita telaah lebih dalam, kita kaitkan dengan informasi-informasi yang sudah ada," tukas Wakil Ketua KPK Zulkarnaen.

Selebihnya, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen enggan membeberkan strategi penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik KPK. Namun, Zulkarnaen memastikan segala bukti dan informasi yang didapatkan oleh pihaknya akan dijelaskan secara gamblang oleh jaksa penuntut umum (JPU) saat memasuki tahap penuntutan. "Jadi, jangan terlalu jauh dulu. Biarkan bagian penindakan mengerjakan itu, mendalami dulu. Pada waktunya akan kita ini (buka). Kalau memang ini kasus meningkat, nanti di persidangan akan diperinci apa yang diinginkan bisa terungkap lebih jelas, lebih detail," jelas Zulkarnaen. 

Komisioner KPK lainnya, Busyro Muqoddas, menyebutkan adanya dugaan aliran dana suap yang mengarah ke sejumlah pihak selain ketiga tersangka, termasuk pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), akan diketahui segera setelah menerima laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK. "Jadi, kita tunggu saja, nanti kalau laporannya (dari PPATK) masuk, kami pasti akan telaah," tukas Busyro Muqoddas.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas menambahkan koordinasi yang telah terjalin selama ini antara KPK dan PPATK berjalan sinergis. Oleh karena itu, dia memastikan tidak ada pemeriksaan terkait kasus suap ini yang tercecer menjadi target. "PPATK itu kan proaktif. Kadang tidak kami minta mereka datang. Kami minta pun juga diberikan. Pokoknya sinergis sekali," imbuh Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. 

Lebih lanjut, Busyro Muqoddas juga meyakini bahwa R.R. bukanlah satu-satunya penerima suap terkait kasus suap di lingkup kegiatan SKK Migas. Karena itulah, KPK membutuhkan keterangan sebanyak-banyaknya dari saksi terkait penemuan sejumlah uang dari penangkapan dan penggeledahan, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno.

Waryono Karno sebenarnya telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh penyidik KPK. Namun, beberapa hari sebelum status pencegahannya, Waryono Karno diketahui telah melarikan diri ke luar negeri dengan alasan cuti. Menanggapi hal itu, Busyro Muqoddas tidak gentar dan tetap mengupayakan pemeriksaan Waryono Karno dalam waktu dekat. "Kita nggak pernah takut (periksa Waryono). Yang takut itu mereka yang mau menghilang (melarikan diri) itu," cetus Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan terhadap mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (RR)., sebagai tersangka penerimaan suap bersama dua orang lainnya, yakni seorang pelatih golf bernama Deviardi alias Ardi dan salah satu owner dari PT. Kernel Oil Private Limited, Simon Gunawan Tanjaya (SGT). Diduga R.R. dan Ardi menerima suap dari SGT terkait pengelolaan kegiatan hulu migas di lingkungan SKK Migas.

Selain itu, tim penyidik KPK telah melakukan upaya hukum lainnya, yakni penggeledahan dan penyitaan. Dari sejumlah penggeledahan yang dilakukan, penyidik KPK telah menyita sejumlah uang dalam bentuk dollar AS sebanyak US$ 1.240.000 atau setara dengan Rp 12,834 miliar dan SIN$ 187.000 atau setara dengan Rp 1,526 miliar.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf, menyatakan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan KPK terkait adanya dugaan transaksi mencurigakan dalam kasus SKK Migas. Untuk itu, PPATK menyerahkan beberapa temuan baru kepada KPK, salah satunya mengenai adanya pertemuan yang dilakukan oleh R.R. dengan Direktur Kernel Oil Pte Ltd. Singapura, Widodo Rathanachaitong (W.R.) pada awal Juli tahun 2013 silam, di Singapura. “Data kita tidak bicara tentang fisik orang bertemu atau tidak, tapi (ada) transaksi atau tidak. Yang jelas, saya telah memberikan informasi tambahan tadi. Insya Allah ini akan berkembang," ketus Muhammad Yusuf seusai menyerahkan laporan ke KPK. Meski ada indikasi aliran dana dari warga negara asing (Widodo), PPATK belum akan mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Singapura. Namun, Muhammad Yusuf berjanji MoU akan segera dilakukan apabila pihaknya telah mencapai tahap finalisasi laporan keuangan. "Iya nanti Insya Allah (MoU). Target saya (laporan) ya bulan-bulan ini," pungkas Muhammad Yusuf. (ant/kj/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.501.687 Since: 05.03.13 | 0.1494 sec