Hukum

KPK Periksa Kembali Mantan Rektor Universitas Indonesia

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Rektor Universitas Indonesia (UI), Gumilar Rusliwa Soemantri, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dan instalasi Informasi Teknologi (IT) di gedung perpustakaan pusat UI.

Gumilar Rusliwa Soemantri tiba di lembaga antikorupsi sekitar pukul 10.45 WIB. Ia datang seorang diri dengan mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru. Gumilar Rusliwa Somantri kepada wartawan mengatakan, proses penyidikan dugaan korupsi di perguruan tinggi negeri yang pernah dipimpinnya itu terus berlangsung.

Gumilar Rusliwa Soemantri berjanji akan membeberkan semuanya kepada penyidik KPK. “Nanti akan saya sampaikan ke KPK,” tuturnya sebelum memasuki gedung KPK, Rabu (18/9/2013).

Gumilar Rusliwa Soemantri diperiksa KPK sebagai saksi untuk Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum Universitas Indonesia Tafsir Nurchamid yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus tersebut. "Hari ini mantan Rektor UI, Gumilar Rusliwa Soemantri, datang dan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TN," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Menurut Johan Budi Sapto Prabowo, pemeriksaan terhadap Gumilar Rusliwa Soemantri dilakukan karena penyidik KPK memerlukan keterangan dari guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UI tersebut berkaitan dengan segala hal yang diketahui dalam konteks pengadaan dan instalasi IT gedung perpustakaan pusat UI. Dalam perkembangannya, jika ditemukan bukti-bukti yang cukup, status hukum Gumilar Rusliwa Soemantri bisa berubah dari saksi menjadi tersangka. “Saya kira pengembangan terhadap kasus ini terus dilakukan. Arahnya bisa ke mana saja. Siapa pun (bisa tersangka), sepanjang ditemukan bukti-bukti yang firm oleh penyidik untuk menyimpulkan seseorang menjadi tersangka," tukas Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.

Diketahui, ini pemeriksaan perdana kepada mantan rektor yang bergelar profesor doktor itu. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum Universitas Indonesia, Tafsir Nurchamid. Kepala Divisi Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, membenarkan pemeriksaan Gumilar Rusliwa Soemantri tersebut. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi tersangka TN (Tafsir Nurchamid)," ungkap Kepala bagian pemberitaan dan informasi KPK, Priharsa Nugraha.

Mantan Rektor Universitas Indonesia, Gumilar Rusliwa Soemantri diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama sekitar delapan jam, Rabu (18/9/2013). Dia diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dan instalasi informasi teknologi gedung perpustakaan pusat UI tahun anggaran tahun 2010-2011.

Mantan Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Rusliwa Soemantri menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait penyidikan perkara korupsi pengadaan instalasi Teknologi Informasi (TI) di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia. KPK memeriksa Gumilar Rusliwa Soemantri sebagai saksi karena dianggap tahu seputar proyek pengadaan dan instalasi TI perpustakaan UI. Pengadaan TI perpustakaan UI yang menelan biaya sekitar Rp 21 miliar itu dilakukan saat Gumilar Rusliwa Soemantri menjabat Rektor.

Seusai diperiksa, Gumilar Rusliwa Soemantri kembali dicecar sejumlah pertanyaan oleh wartawan. Namun, dia tak banyak komentar.

Seusai pemeriksaan, Gumilar Rusliwa Soemantri mengaku sudah memberikan semua keterangan yang diketahuinya terkait pengadaan dan instalasi IT di Gedung Perpustakaan Pusat UI. Selebihnya, dia menyerahkan penanganan kasus ini kepada penyidik KPK. “Jadi, (pemeriksaan) hampir sama dengan yang lalu. Semuanya sudah disampaikan (KPK). Kita tunggu hasil penyidikan di KPK. Kita sangat menghormati dan mendukung KPK agar semuanya berjalan dengan profesional," papar Gumilar Rusliwa Soemantri saat merampungkan pemeriksaannya yang berjalan delapan jam di KPK.

Gumilar Rusliwa Soemantri enggan dikait-kaitkan dengan dugaan korupsi yang menjerat mantan bawahannya di Rektorat UI tersebut. Gumilar Rusliwa Soemantri enggan menjelaskan bentuk penyimpangan dalam proyek pengadaan tersebut. Dia lebih banyak berkelit saat disinggung perihal adanya penyimpangan dalam tender proyek, yakni penunjukan langsung PT. Makara Mas sebagai pelaksana proyek. "Sebentar lagi penyidikan selesai. Nanti di persidangan bisa ketahuan ada monopoli (dalam tender) atau tidak," pungkas dia. Ia juga tak mau membuka peran Tafsir Nurchamid. Gumilar Rusliwa Soemantri berdalih masih menunggu hasil penyidikan di KPK. "Kami tunggu KPK untuk bekerja secara profesional," ucap Gumilar Rusliwa Soemantri, di plaza Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2013). 

Setelah itu, Gumilar Rusliwa Soemantri langsung memasuki taksi yang sudah berada di depan plaza Gedung KPK. Awak media masih terus menggali keterangan dari Gumilar Rusliwa Soemantri. Namun, dia hanya tersenyum dan mengacungkan jempol.

Selain memeriksa Gumilar Rusliwa Soemantri, penyidik KPK juga menjadwalkan memanggil untuk pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi lainnya dari swasta. Mereka adalah tiga orang karyawan PT. Datasrip bernama Muhammad Fansuri Tumanggor sales PT. Datascrip, Duenma Aliando Hutagaol sales PT. Datascrip, dan Agus Sutanto Sales manager PT. Datascrip, sedangkan saksi lainnya adalah Subhan Abdul Mukti mantan karyawan SRU Komputer dan Suplai PT. Makara Mas, Alfred Alprino Ambarita Dirut PT. Ikonexi Dharma serta Irawan Widjaja Direktur PT. Derwi Perdana Internasional. "Mereka juga diperiksa sebagai saksi," papar Kepala bagian pemberitaan dan informasi KPK, Priharsa Nugraha.

Sebelumnya, Gumilar Rusliwa Soemantri mengaku tidak terlibat langsung dalam proyek pengadaan TI di perpustakaan UI tersebut. Dia mengaku menyetujui kebijakan pengadaan TI, tetapi tidak terlibat langsung dalam proses pengadaan.

Kasus ini merupakan hasil tindak lanjut KPK terhadap laporan dari kelompok akademisi UI yang menamakan diri mereka Gerakan UI Bersih. Mereka menyampaikan data terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam beberapa proyek, yakni instalasi IT perpustakaan, kontrak pembangunan Convention Centre for Academic Activities, serta sejumlah dokumen perjalanan dinas yang dianggap tidak sesuai fakta. Gerakan UI Bersih pun menuding rektor UI saat itu, Gumilar Rusliwa Somantri, tidak transparan dan tidak bisa mempertanggungjawabkan sejumlah proyek di kampus kuning tersebut. Hal itu diperkuat dengan hasil audit BPK yang menyebut ada 16 kejanggalan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan UI, di antaranya pengelolaan dana masyarakat untuk renovasi laboratorium terpadu Fakultas Kedokteran senilai Rp 7,964 miliar yang belum selesai dan terdapat pengurangan pekerjaan senilai Rp 1,526 miliar yang belum didukung oleh adendum kontrak. Selain itu, piutang tak tertagih Fakultas Ekonomi senilai Rp 6,012 miliar yang masih diragukan kewajarannya.

Terkait penyelidikan proyek Teknologi Informasi (TI) perpustakaan ini, KPK juga pernah meminta keterangan Demisioner Rektor UI Gumilar Rusliwa Soemantri dalam proses penyelidikan pada September tahun lalu. 

Namun, hingga saat ini, dalam perkara kasus ini, KPK baru menetapkan satu tersangka, yakni Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum Universitas Indonesia (UI), Tafsir Nurchamid, sebagai tersangka kasus proyek pembangunan dan instalasi teknologi informasi perpustakaan UI tahun anggaran 2010-2011. Tafsir Nurchamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama terkait proyek pengadaan TI perpustakaan UI yang merugikan keuangan negara. Dia diduga telah melakukan penggelembungan harga (mark up) dalam dana proyek pengadaan proyek TI berbiaya Rp 21 miliar pada tahun 2010-2011 tersebut sehingga merugikan negara. 

Tafsir Nurchamid diketahui pernah menjabat wakil Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI pada tahun 2003-2007. Saat itu, Dekan dijabat Gumilar Rusliwa Soemantri. Tafsir Nurchamid saat ini menjabat dosen di Jurusan Administrasi FISIP UI, dia memperoleh gelar doktor dan master di Bidang Administrasi Pajak dari Pascasarjana UI setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi UI. 

Tafsir Nurchamid disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dia diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara, ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar. KPK menemukan dugaan penggelembungan harga dari proyek pengadaan senilai Rp 21 miliar tersebut. KPK memastikan pengusutan kasus ini tidak berhenti pada penetapan Tafsir Nurchamid sebagai tersangka. (kom/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.498.463 Since: 05.03.13 | 0.1408 sec