Hukum

Hukuman Istri Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Ditambah

Tuesday, 17 September 2013 | View : 1037

JAKARTA-SBN.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukuman pidana membayar uang pengganti untuk terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Neneng Sri Wahyuni menjadi Rp 2,604 miliar. Sementara itu, sebelumnya dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, istri mantan Bendum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin itu hanya diminta bayar uang pengganti Rp 800 juta.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman pidana terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun anggaran 2008, Neneng Sri Wahyuni. “Putusan No.21/Pid/Tpk/2013/PT.DKI atas nama Neneng Sri Wahyuni tanggal 19 Juni 2013,” tulis Juru Bicara Pengadilan Tinggi DKI, Achmad Sobari melalui pesan singkat pada wartawan, Selasa (17/9/2013).

Dalam putusan di tingkat banding tersebut, istri Muhammad Nazaruddin ini diharuskan membayar uang pengganti Rp 2,6 miliar atau lebih besar dari putusan sebelumnya yang hanya Rp 800 juta. “Amar putusan intinya memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Jakarta No.68/Pid.B/Tpk/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Maret 2013 tentang pembayaran uang pengganti dari Rp 800.000.000 menjadi Rp 2.604.973.128,” tutur Juru Bicara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Achmad Sobari, di Jakarta, Selasa (17/9/2013). “Selebihnya sama dengan putusan Pengadilan sebelumnya,” imbuh dia.

Berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (14/5/2013), istri mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri dan orang lain dan merugikan keuangan negara sehingga dijatuhi hukuman 6 tahun dan denda Rp 200 juta subsider pidana kurungan 6 bulan dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 800 juta.

Juru Bicara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Achmad Sobari menjelaskan, hukuman uang pengganti ditambah karena Neneng Sri Wahyuni dianggap juga menikmati hasil korupsi melalui via PT. Anugerah Nusantara sebesar Rp 1.804.973.128. Sehingga seluruhnya menjadi Rp 2.604.973.128. “Alasannya karena terdakwa selain menikmati hasil korupsi Rp 800 juta, juga menikmati melalui PT. Anugerah Nusantara yang dimilikinya sebesar Rp 1.804.973.128. Sehingga seluruhnya menjadi Rp 2.604.973.128,” terang Achmad Sobari.

Sedangkan, adapun putusan hukuman pidana penjara untuk Neneng Sri Wahyuni tetap enam tahun kurungan ditambah denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Putusan tersebut dibuat berdasarkan Nomor 21/Pid/Tpk/2013/PT.DKI atas nama Neneng Sri Wahyuni tanggal 19 Juni 2013.

Putusan itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Achmad Sobari dengan anggota majelis hakim Hamuntal Pane, H. Mochammad Hatta, HM As’adi Al Ma’ruf, dan Amiek Sumindriyatmi.

Istri mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, pada sidang pembacaan putusan, diputus in absentia dan dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang terdiri atas Tati Hadiyanti, Pangeran Napitupulu, Made Hendra, Hugo, dan Joko Subagyo menilai bahwa Neneng Sri Wahyuni terbukti menegosiasikan, mengatur pengeluaran dan pemasukan PT. Anugerah Nusantara, serta membuka rekening PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanpa diketahui direktur perusahaan, Arifin Ahmad, mengelola uang dari Depnakertrans dan mencairkan uang untuk kepentingan Neneng Sri Wahyuni. Artinya hakim menilai Neneng Sri Wahyuni terbukti merugikan keuangan negara karena Depnakertrans membayar Rp 8 miliar padahal hanya dipakai PT. Sundaya Rp 5,27 miliar.

Untuk diketahui, sebelumnya pada putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan vonis enam tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan terhadap Neneng Sri Wahyuni.

Istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, ini pun dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sekitar Rp 800 juta. Hakim menilai Neneng Sri Wahyuni terbukti bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait proyek PLTS.

Ini berarti Pengadilan (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Neneng Sri Wahyuni. Bahkan, istri terpidana korupsi Muhammad Nazaruddin itu pun diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 2,6 miliar.

Atas putusan itu, Neneng Sri Wahyuni mengajukan kasasi. Neneng Sri Wahyuni pun menilai putusan tidak adil. 

Kubu terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Neneng Sri Wahyuni, langsung mengajukan kasasi atas putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi menambah hukuman uang pengganti Neneng Sri Wahyuni dari Rp 800 juta menjadi Rp 2,604 miliar.

Menanggapi putusan banding tersebut, kubu terdakwa Neneng Sri Wahyuni mengatakan pihaknya sudah menempuh upaya hukum lanjutan, yaitu kasasi. “Kayaknya kami sudah menyerahkan memori kasasi,” tukas Kuasa Hukum Neneng Sri Wahyuni, Elza Syarief, saat dihubungi, Selasa (17/9/2013). “Sepertinya, kami sudah menyerahkan memori kasasinya,” tambah salah satu kuasa hukum Neneng Sri Wahyuni, Elza Syarief. “Jalur kasasi ditempuh karena menganggap putusan di tingkat banding bertolak belakang dengan proses pembuktian yang telah bergulir dalam persidangan,” ucap Elza Syarief.

Menurut salah satu kuasa hukum Neneng Sri Wahyuni, Elza Syarief, tidak pernah ada penyerahan dana maupun menerima aliran dana dari PT. Anugerah Nusantara. Elza Syarief menegaskan dalam sidang sudah terungkap jelas bahwa tidak ada bukti yang bisa menunjukkan adanya uang masuk ke dalam rekening kliennya dari panitia proyek. “Kita protes keras, ya karena pembuktiannya tidak demikian. Pembuktiannya satu perak pun tidak ada uang yang masuk ke rekeningnya Neneng," cetusnya.

Bahkan, salah satu kuasa hukum Neneng Sri Wahyuni, Elza Syarief menganggap putusan terhadap Neneng Sri Wahyuni sangat tidak adil apabila dibandingkan dengan putusan terhadap Angelina Sondakh yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 35 miliar. Namun, hanya divonis hukuman penjara empat tahun pidana dan uangnya tidak disita. “Apabila tidak salah Neneng merugikan negara hanya Rp 2,8 miliar dan tidak ada uang masuk ke Neneng. Kenapa bisa dihukum begitu berat. Jadi benar-benar tidak adil,” tandas Elza Syarief.

Menanggapi keputusan banding tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih akan mempelajarinya. "Tentu langkah pertama yang akan dilakukan KPK adalah mempelajari putusan. Nanti akan disampaikan akan mengajukan kasasi atau tidak," pungkas Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, Selasa (17/9/2013). (ant/jos)

See Also

KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.880.646 Since: 05.03.13 | 0.184 sec