Hukum

Australia Proses Ekstradisi Buron BLBI

JAKARTA-SBN.

Negeri Kangaroo, Australia akhirnya memproses ekstradisi buronan kasus aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Adrian Kiki Ariawan yang melarikan diri ke negeri Kangaroo tersebut. Setelah sekian tahun tertunda, High Court atau Pengadilan Tinggi Australia telah memulai pemeriksaan ekstradisi terhadap Adrian Kiki Ariawan. Pemerintah RI ingin agar Australia mengekstradisi Adrian Kiki Ariawan, mantan mantan Presiden Direktur Bank Surya yang divonis in absentia pada tahun 2002 silam atas dakwaan korupsi dan penggelapan dana lebih dari US$ 200 juta.

Salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana menyampaikan hal tentang pentingnya permohonan ekstradisi, buronan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Adrian Kiki Ariawan (AKA) ketika bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (12/9/2013). Permintaan Wamenkumham Indonesia ke-1, Denny Indrayana ini terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) Australia yang menyatakan akan memeriksa permohonan ekstradisi atas nama Adrian Kiki Ariawan, buronan yang sekarang bermukim di Australia. “Duta Besar Australia, Greg Moriarty menyampaikan High Court Australia telah memutuskan untuk memeriksa permohonan ekstradisi Adrian Kiki Ariawan,” ungkap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana di Jakarta, Kamis (12/9/2013). 

Dalam siaran persnya, Kemenkumham menyatakan adanya keputusan MA ini berarti berarti putusan Pengadilan Federal yang mengabulkan upaya banding Adrian Kiki Ariawan atas Keputusan Pemerintah Australia untuk mengekstradisi yang bersangkutan menjadi batal. “Dengan demikian, High Court Australia (MA) akan memeriksa dan memutuskan dikabulkan atau tidaknya permintaan pemerintah RI untuk mengekstradisikan AKA, dimana putusan High Court sebagai pengadilan tertinggi bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Jika High Court memutuskan untuk mengekstradisikan AKA, maka AKA akan secepatnya diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia,” demikian bunyi siaran pers tersebut. Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) sejak 19 Oktober 2011, Denny Indrayana, S.H., LL.M. Ph.D. dengan dimulainya pemeriksaan permohonan ekstradisi Adrian Kiki Ariawan oleh Pengadilan Tinggi Australia, putusan Pengadilan Federal yang mengabulkan upaya banding terdakwa atas keputusan Pemerintah Australia mengekstradisi yang bersangkutan menjadi batal.

Wamenkumham Indonesia ke-1, Denny Indrayana berharap putusan High Court Australia ini bisa mengabulkan permohonan ekstradisi Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia untuk menjalani hukuman di Indonesia. Sebab, putusan High Court Australia bersifat final dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. “Jika Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mengekstradisi Adrian Kiki Ariawan, dia akan secepatnya diserahkan ke Indonesia,” tegas Wamenkumham, Denny Indrayana.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada yang juga Wamenkumham Indonesia ke-1, Denny Indrayana juga menggarisbawahi pentingnya putusan ini untuk mengirim pesan kepada para koruptor dan jurisdiksi asing bahwa tak ada tempat aman bagi koruptor dan hasil korupsinya. Karenanya, Wamenkumham yang Master degreenya alumnus Universitas Minnesotta, Amerika Serikat (AS) dan doktor dari Universitas Melbourne, Australia berharap Pemerintah Australia ikut membantu ekstradisi Adrian Kiki Ariawan ini dengan memberikan pandangan ke MA Australia akan pentingnya putusan ekstradisi tersebut. Apalagi, mengingat hubungan bilateral Indonesia-Australia yang sangat erat, sekaligus sebagai wujud kerjasama internasional yang efektif dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

Siaran pers Kemenkumham menyebutkan bahwa Dubes Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty berjanji akan menyampaikan hal itu, melalui Jaksa Agung Australia, tetapi tetap berpegang pada prinsip menghargai lembaga peradilan dan putusannya.

Upaya ekstradisi Adrian Kiki Ariawan terhambat oleh sistem hukum Australia yang berbelit-belit. Adrian Kiki Ariawan setelah sempat tertangkap oleh Australian Federal Police dan petugas Imigrasi tahun 2008 di Perth, Australia Barat, Pemerintah Indonesia telah mengajukan permohonan ekstradisi terhadap Adrian Kiki Ariawan. Pemerintah Indonesia mengajukan keberatan dan pemeriksaan permohonan ekstradisi oleh Pemerintah mulai diperiksa berkasnya di High Court Australia.

Pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan Australia pun telah dilakukan. Namun, ekstradisi masih mengalami hambatan. Adrian Kiki Ariawan memiliki hak untuk mengajukan keberatan ekstradisi ke Perth Magistrate Court. Perth Magistrate Court memutuskan Adrian Kiki Ariawan layak diekstradisi. Terhadap putusan ini, Adrian Kiki Ariawan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Federal Australia. Pengadilan Federal Australia tersebut mengabulkan keberatan Adrian Kiki Ariawan sehingga pemerintah Australia mengajukan banding. Sistem hukum Australia memperkenankan Adrian Kiki Ariawan melakukan banding dan pengadilan mengabulkan upaya hukumnya. 

Adrian Kiki Ariawan merupakan mantan Presiden Direktur Bank Surya yang mengemplang BLBI sebesar Rp 1,5 triliun bersama Wakil Direktur Bambang Sutrisno dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada tahun 2002 secara in absentia. Adrian Kiki Ariawan berhasil kabur ke Australia, sedangkan Bambang Sutrisno kabur ke Singapura. Keduanya terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan penyimpangan  dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mencapai Rp 1,5 triliun. (sp/id/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.947 Since: 05.03.13 | 0.1779 sec