Hukum

KPK Periksa Saksi Johannes Widjonarko

JAKARTA-SBN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Johannes Widjonarko, terkait kasus dugaan suap di dalam kegiatan hulu migas di lingkungan SKK Migas. Johannes Widjonarko diperiksa sebagai saksi untuk mantan atasannya yakni mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (RR). “Hari ini, Kepala SKK Migas, Johannes Widjonarko, datang dan diperiksa terkait kasus SKK Migas sebagai saksi untuk tersangka RR,” beber Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan pemanggilan Johannes Widjonarko adalah dalam konteks Wakil Kepala SKK Migas. "Seorang saksi diperiksa, karena dia diyakini melihat atau mendengar atau seorang ahli. Tapi Johannes ini bukan ahli,” bilang Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di gedung kantornya, plaza Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9/2013).

“Pemeriksaan terhadap Johannes Widjonarko dilakukan karena penyidik membutuhkan keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan R.R. Selain itu, penyidik juga membutuhkan konfirmasi dari Johannes berkaitan dengan bukti-bukti baru yang didapat dari keterangan saksi lain dan dokumen dari hasil penggeledahan,” ungkap Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. Namun, Johan Budi SP enggan membeberkan detail pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK. “Seorang saksi dipanggil bisa jadi karena penyidik KPK memperoleh informasi yang perlu dikonfirmasi ke saksi. Informasi itu bisa didapatkan dari pemeriksaan saksi lain dan bisa juga untuk mengonfirmasi peran tersangka,” terang Johan Budi Sapto Prabowo.

Saat ditanya kemungkinan ditetapkannya tersangka baru dalam kasus ini, Johan Budi SP. menegaskan itu bisa saja terjadi, termasuk kepada Johannes Widjonarko yang menjabat sebagai Wakil Kepala SKK Migas sewaktu terjadinya kasus. Menurut Johan Budi SP, KPK menduga ada pihak lain yang ikut menerima atua memberi, dalam kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas. “Dalam konteks korupsi, pelaku tidak hanya tunggal. KPK bisa menduga ada pihak-pihak lain terlibat. Tetapi, ini kan harus dibuktikan. Sepanjang ditemukan dua alat bukti yang cukup, tentu bisa saja pihak lain bisa menjadi tersangka. Tapi, sampai hari ini belum ada,” tukas Johan Budi Sapto Prabowo.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Johannes Widjonarko baru saja diperiksa penyidik KPK selama 11 jam. Dia mengaku dimintai keterangan sebagai saksi untuk bekas Kepala SKK Migas, R.R., bos Kernel Oil Indonesia Simon Gunawan Tanjaya (SGT), dan untuk pelatih golf R.R. yang bernama Deviardi. Johannes Widjonarko yang merampungkan pemeriksaannya pada pukul 20.30 WIB, mengaku ditanyai seputar pengetahuannya terkait tiga tersangka, yakni R.R., Deviardi, dan SGT.

Johannes Widjonarko juga ditanya mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) saat menjabat sebagai Wakil Kepala SKK Migas. "Saya ditanya soal tugas pokok dan fungsi, ditanya juga soal pekerjaan sehari-hari," jelas dia. “Soal tupoksi ditanyakan, pekerjaan sehari-hari. Seperti itu. Jadi kita terangkan mengenai tupoksinya. Mengenai substansi lebih lanjut ada di penyidiknya,” tandas Johannes Widjonarko lagi seusai diperiksa selama 11 jam di KPK.

Johannes Widjonarko juga bungkam saat ditanya soal prosedur tender di SKK Migas yang tak sesuai aturan. Mengenai proses tender di SKK Migas, Johannes Widjonarko mengaku tidak tahu secara detail karena sudah ada tim khusus yang bertugas mengawasi tender. Menurut dia, kewenangan tender ada di Direktorat Jenderal Migas, dan selalu ada tim yang bertanggungjawab terhadap tender. "Saya kan diperiksa sebagai wakil ketua," ucap dia. Ketika wartawan menanyakan soal SGT, Johannes Widjonarko lebih memilih bungkam.

Saat ditanya soal dugaan suap di SKK Migas,  Plt Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Johannes Widjonarko tak menjawabnya secara langsung. “Ya itu tadi, kami menerangkan mengenai tupoksi itu tadi,” jawab Johannes Widjonarko.

Plt Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Johannes Widjonarko pun membantah dugaan penerimaan suap dari Kernel Oil Private Limited (KOPL) terkait proses tender yang dilakukan. "Tidak, tidak," pungkas Johannes Widjonarko seraya bergegas memasuki mobil pribadinya, saat ditanya wartawan, di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (12/9/2013). Selain Johannes Widjonarko, KPK juga memeriksa mantan Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Gerhard Marten Rumeser. Serupa dengan Johannes Widjonarko, Gerhard Marten Rumeser diperiksa sebagai saksi untuk tersangka R.R.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas menuturkan bahwa R.R. bukanlah satu-satunya penerima suap terkait kasus suap di lingkup kegiatan SKK Migas. Karena itulah, KPK membutuhkan keterangan sebanyak-banyaknya dari saksi terkait penemuan sejumlah uang dari penangkapan dan penggeledahan, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Waryono Karno.

Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Waryono Karno sendiri sebenarnya telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh penyidik KPK. Namun, beberapa hari sebelum status pencegahannya, Waryono Karno diketahui telah melarikan diri ke luar negeri dengan alasan cuti. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas tidak gentar dan tetap mengupayakan pemeriksaan Waryono Karno dalam waktu dekat. “Kita nggak pernah takut (periksa Waryono). Yang takut itu mereka yang mau menghilang (melarikan diri) itu," cetus Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Dalam kasus dugaan suap SKK Migas ini, KPK pun telah menetapkan mantan Kepala SKK Migas, RR, sebagai tersangka penerimaan suap bersama dua orang lainnya, yakni seorang pelatih golf bernama Deviardi alias Ardi dan salah satu pemilik sekaligus komisaris dari PT. Kernel Oil Private Limited, SGT. Diduga, R.R. dan Ardi menerima suap dari SGT terkait pengelolaan kegiatan hulu migas di lingkungan SKK Migas.

KPK menjerat RR dan Deviardi dengan Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. SGT diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

R.R. dan Ardi telah ditahan KPK di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Klas I Jakarta Timur cabang KPK yang berada di basement Gedung KPK. SGT ditahan di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur cabang KPK yang berada di Pomdam Jaya Guntur.

Selain itu, tim Penyidik KPK juga telah melakukan upaya hukum lainnya, yakni penggeledahan dan penyitaan. Dari sejumlah penggeledahan yang dilakukan, penyidik KPK telah menyita sejumlah uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat (AS) sebanyak US$ 1.240.000 atau setara dengan Rp 12,834 miliar dan SIN$ 187.000 atau setara dengan Rp 1,526 miliar. Tidak hanya uang, KPK juga telah menyita satu motor besar BMW seri R bernopol B 3946 FT yang nilainya ratusan juta rupiah dan batangan emas dengan berat total 180 gram. Terakhir, menyita sebuah mobil mewah Toyota All New Camry Hybrid berwarna hitam. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP memaparkan penyidik KPK menemukan uang saat penggeledahan di rumah dinas RR pada Selasa (13/8/2013) malam. Uang yang ditemukan adalah sebesar US$ 90 ribu dan SIN$ 127 ribu di brankas RR di kantor SKK Migas dan pada Kamis (15/8/2013) ditemukan lagi sejumlah US$ 200 ribu dan SIN$ 60 ribu. “Dari pengakuan salah satu tersangka, diketahui ada pemberian selain US$ 400 ribu itu, yakni US$ 300 ribu pada Juli. Kami mendalami dan mengembangkan kasus ini baik dari sisi penerima atau pun pemberi suap,” ungkap Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Minggu (1/9/2013).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memberikan keterangan pers menanggapi penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) nonaktif yang juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (RR). oleh KPK di Jakarta, Rabu (14/8/2013). Menteri ESDM menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Kepres No.93 Tahun 2013 tentang pengangkatan Wakil Kepala SKK Migas Johannes Widjonarko menggantikan R.R. Johannes Widjonarko diangkat menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggantikan R.R. yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap. “Pengangkatan Johannes sesuai dengan Keputusan Presiden sebagai upaya untuk menjamin industri migas agar tidak vakum," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik kepada pers di kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (14/8/2013). Jero Wacik menyebutkan Keputusan Presiden untuk mengangkat Johannes Widjonarko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala SKK Migas menjadi Kepala SKK Migas yang baru diharapkan bisa menghilangkan keragu-raguan perusahaan swasta untuk menjalankan usaha di Indonesia setelah penangkapan R.R. Jero Wacik sendiri mengaku tidak menyangka Kepala SKK Migas nonaktif R.R. terlibat suap dengan perusahaan Kernel Oil Pte Ltd. “Saya sangat kaget. Tidak menyangka,” ucap Menteri ESDM Jero Wacik. (tem/ant)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.899 Since: 05.03.13 | 0.1967 sec