Hukum

Jumat Keramat, KPK Resmi Tahan Gubernur Riau

Saturday, 15 Juni 2013 | View : 825

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi menahan Gubernur Riau, RZ Jumat (14/6/2013) setelah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya. RZ terkait upaya penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau pada tahun 2001-2006. RZ keluar pukul 16.45 WIB dan tampak mengenakan baju tahanan KPK berupa rompi berwarna oranye. Seperti biasa, petinggi dan politisi Partai Golkar ini tetap terlihat santai dan menebar senyuman. RZ yang didampingi pengacaranya, Eva Nora, enggan berkomentar banyak

Sebelumnya, KPK sudah memeriksa RZ sebanyak dua kali terkait statusnya sebagai tersangka, yaitu pada 31/5/2013 dan 7/6/2013 silam. Dalam pemeriksaan Jumat (31/5/2013) silam, RZ diperiksa terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan suap pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) PON ke-XVIII Provinsi Riau. Pada Jumat (7/6/2013) lalu, RZ diperiksa KPK menyangkut status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi pengesahan bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanaman industri Pelalawan, Riau periode tahun 2001-2006. Dalam dua kali pemeriksaan tersebut, KPK belum menahan dengan alasan penyidik KPK merasa belum perlu menahan orang nomor satu di Riau tersebut. Baru, pada pemeriksaan ketiga kali ini, RZ ditahan KPK.

Setelah yang bersangkutan usai menjalani pemeriksaan selama lebih kurang enam jam, Jumat (14/6/2013), RZ ditahan KPK di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Jakarta Timur cabang KPK selama 20 hari pertama. “Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, penyidik memutuskan untuk menahan tersangka RZ untuk selama 20 hari ke depan terhitung pertama sejak hari ini di Rutan Negara Kelas I Jakarta Timur cabang KPK,” tutur Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo di plaza Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/6/2013). “Penahanan ini dilakukan demi kepentingan penyidikan,” tambah Johan Budi.

“RZ sebagai kepala daerah dianggap bertanggung jawab secara hukum atas sejumlah kerugian negara yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan wewenang dalam pengesahan bagan kerja terkait pemberian dan penerbitan IUPHHK-HT 2001-2006 di Siak dan Pelalawan, Riau,” ungkap Johan Budi SP. “Selain kasus Pelalawan, RZ telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam revisi atau perubahan Perda No.6/2010 terkait pembangunan arena menembak untuk Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVIII di Riau setelah KPK menemukan dua alat bukti dugaan RZ menerima suap yang diberikan konsorsium pembangunan stadion lapangan menembak. Konsorsium itu adalah PT. Adhi Karya, PT. Wijaya Karya, dan PT. Pembangunan Perumahan (PP). Untuk kasus ini, RZ disangkakan dua delik pidana, yakni diduga sebagai penerima suap untuk meloloskan pembahasan Perda tersebut dan RZ diduga pemberian hadiah suap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau guna memuluskan pembahasan revisi Perda No.6/2010 terkait pembangunan venue lapangan tembak PON XVIII tahun 2012 di Riau,” lanjutnya.

Dalam kasus dugaan suap PON, di dalam persidangan, nama RZ disebut-sebut menerima suap Rp 500 juta oleh bawahannya, Lukman Abbas (LA) dan Rahmat Syahputra (RS). LA dan RS mengaku pernah diperintahkan oleh RZ untuk menyuap anggota DPRD Riau agar mau menambah anggaran PON Riau.

Dalam kasus Pelalawan, nama RZ muncul dalam pengembangan kasus tersebut. Sejumlah pejabat daerah setempat yang terjerat hukum dan sudah divonis di Pengadilan Tipikor Riau menyebut keterlibatan RZ, antara lain mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar, mantan Bupati Siak, Arwin As, mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2002-2003, Asral Rahman, mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2003-2004, Syuhada Tasman, dan mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2005-2006, Burhanuddin Husin.

“Penanganan kasus Pelalawan dan PON Riau ini belum berhenti pada penetapan RZ sebagai tersangka. Khusus untuk kasus PON Riau, KPK akan mengembangkan kasusnya dari sejumlah fakta dan data yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru,” imbuh Johan Budi SP.

RZ yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) PON dan korupsi kehutanan berharap proses hukumnya di KPK cepat selesai. RZ menerima penahanannya itu agar proses hukum terhadap dirinya dapat rampung dengan segera. “Tenang saja, doakan saja, mudah-mudahan saja semuanya cepat berjalan dengan baik, sabar, tawakal, dan lebih dari itu, semua cepat selesai,” kata RZ di depan plaza Gedung KPK sebelum menuju memasuki mobil tahanan KPK yang menjemputnya dan dibawa menuju ruang tahanan yang berada di Basement plaza Gedung KPK. RZ menyadari kalau penahanan ini pasti akan dihadapinya. “Hal ini kan merupakan sebuah proses hukum. Hari ini penahanan yang memang harus dijalani karena saat dirinya memang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK maka tentu proses penahanan ini segera dijalankan,” kata Ketua DPP Partai Golkar ini di tangga halaman plaza Gedung KPK. Setelah itu, RZ enggan berkomentar dan bergegas jalan untuk memasuki mobil tahanan KPK.

KPK resmi menetapkan RZ sebagai tersangka untuk tiga delik dalam dua kasus perbuatan korupsi yang berbeda berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 8 Februari 2013. Dalam sangkaan pertama, RZ dijerat dengan pasal penerimaan suap terkait pembahasan Perda No.6 di provinsi Riau mengenai PON dengan sangkaan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Untuk sangkaan kedua, KPK menjerat RZ terkait pembahasan Perda yang sama, hanya saja RZ diduga memberikan sesuatu kepada anggota DPRD Riau. Dalam kasus ini, RZ dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Untuk sangkaan ketiga, RZ menjadi tersangka dalam kasus korupsi penerbitan IUPHHK-HT di Pelalawan, Riau pada periode 2001-2006. Atas perbuatannya, RZ dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (kj/idr/AR-3/id/sp)

See Also

Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.445.510 Since: 05.03.13 | 0.1913 sec