Hukum

KPK Resmi Tahan Hakim Ad Hoc Di Rutan Cipinang

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi menahan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palu, Sulawesi Tengah, Asmadinata, di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (11/9/2013) pasca penjemputan paksa di Bandara Soekarno Hatta pada Selasa (10/9/2013).

Asmadinata ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli 2013 oleh KPK karena diduga menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil di DPRD Grobogan Jawa Tengah.

Asmadinata merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Grobogan, Jawa Tengah. Dia ditahan seusai diperiksa KPK setelah sebelumnya dijemput paksa pada Selasa (10/9/2013) malam. "Hakim A. (Asmadinata) ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang selama 20 hari pertama,” tutur Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, di Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo mengutarakan hal senada. “Untuk kepentingan penyidikan yang bersangkutan dititipkan di Rutan Cipinang selama 20 hari ke depan,” ucap Juru Bicara KPK, Johan Budi SP., di kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Palu, Sulawesi Tengah, Asmadinata yang terpaksa dijemput KPK di Bandara Soekarno Hatta pada Selasa (10/9/2013) malam lantaran beberapa kali mangkir dari panggilan KPK itu ditahan usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 18 jam. Sekitar pukul 16.30 WIB, tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara penyimpangan Anggaran DPRD Grobogan, Jawa Tengah, Asmadinata keluar meninggalkan Gedung KPK usai pemeriksaan di Jakarta, Rabu (11/9/2013) dengan mengenakan baju tahanan KPK berwarna oranye.

Tersangka Asmadinata yang keluar dari plaza Gedung KPK pada sekitar pukul 16.30 WIB dengan mengenakan jaket tahanan KPK dan membawa tas punggung tersebut tidak berkomentar sedikit pun mengenai penahanan dirinya ketika diberondong pertanyaan wartawan. Asmadinata tampak menghindari sorotan kamera wartawan dengan menyembunyikan wajahnya di balik topi yang dikenakan. Dia terus berjalan sambil menundukkan kepala hingga masuk ke mobil tahanan. 

Sebelumnya, KPK menjemput paksa Asmadinata pada Selasa (10/9/2013) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang karena dua kali tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Asmadinata diamankan penyidik KPK saat begitu mendarat di Jakarta dari Medan, Sumatera Utara. Akhirnya, KPK berhasil menjemput paksa tersangka Asmadinata di Bandara Soekarno Hatta, sesaat setelah pria paruh baya tersebut terbang dari Medan Sumatera Utara ke Jakarta. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, Asmadinata dijemput paksa karena dua kali tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. KPK menduga Asmadinata sengaja menghindari panggilan KPK.

Sebelum penjemputan paksa, menurutnya, tim penyidik KPK sudah mendatangi Asmadinata ke kediamannya di Semarang, Jawa Tengah tetapi yang bersangkutan tidak ditemukan. "Kami menduga A (Asmadinata) ini menghindari panggilan. Kami sudah melakukan pencarian ke Semarang," ungkap Johan Budi SP., Selasa (10/9/2013). “Kemudian kami mendapat info yang bersangkutan dari Medan ke Jakarta lalu dijemput di bandara,” beber Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.

Kasus ini bermula dari penangkapan tiga orang pada 17 Agustus tahun lalu. Mereka adalah Kartini Julianna Mandalena Marpaung yang Hakim Ad Hoc PN Tipikor Semarang, Hakim Ad Hoc PN Tipikor Pontianak Heru Kisbandono, dan pengusaha bernama Sri Dartuti.

Ketiganya ditangkap setelah diduga melakukan serah terima uang sebesar Rp 150 juta untuk memuluskan penanganan perkara Ketua DPRD nonaktif Kabupaten Grobogan M. Yaeni yang tak lain adalah kakak Sri Dartuti.

Selang setahun dari penangkapan tersebut, penyidik KPK kembali menetapkan Asmadinata bersama-sama dengan rekannya Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Pragsono menjadi tersangka. Keduanya diketahui juga Hakim anggota Majelis yang menyidangkan perkara M. Yaeni.

Adapun Pargono, sambung Johan Budi SP., juga akan dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Penetapan kedua hakim sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan proses penyidikan perkara penerimaan suap yang menjerat Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Semarang yang sudah dinonaktifkan, Kartini Julianna Mandalena Marpaung. Mereka diduga menerima pemberian sejumlah uang dari adik M. Yaeni bersama-sama dengan Kartini Julianna Marpaung. Mereka juga pernah dipanggil menjadi saksi bahwa sudah dalam berstatus dicekal bepergian ke luar negeri.

Pada April 2013, Kartini Julianna Mandalena Marpaung divonis delapan tahun penjara karena dianggap menerima suap dari Sri Dartuti, kerabat Ketua DPRD Grobogan, M. Yaeni. Suap diduga diberikan dalam rangka mengatur vonis M. Yaeni di PN Tipikor Semarang. Kasus ini juga menjerat Hakim Ad Hoc nonaktif Pengadilan Tipikor Pontianak, Kalimantan Barat, Heru Kisbandono.

Beberapa waktu lalu, Heru Kisbandono divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menyuap Kartini Julianna Mandalena Marpaung untuk memengaruhi putusan perkara M. Yaeni. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi SP., Pragsono, dan Asmadinata diduga menerima pemberian hadiah bersama-sama Kartini Julianna Mandalena Marpaung.

Keduanya tergabung dalam majelis hakim yang menangani perkara korupsi mobil dinas DPRD Grobogan bersama dengan Kartini Julianna Mandalena Marpaung. Saat proses penyidikan perkara Kartini, KPK beberapa kali memanggil Asmadinata dan Pragsono untuk diperiksa sebagai saksi. Keduanya bahkan dicegah bepergian ke luar negeri. Adapun Asmadinata sudah diberhentikan oleh Majelis Kehormatan Hakim beberapa hari lalu.

Sebelumnya, dalam persidangan perkara Kartini Julianna Mandalena Marpaung, Asmadinata mengaku pernah dua kali bertemu Heru Kisbandono bersama-sama dengan Kartini Julianna Mandalena Marpaung. Pertemuan terjadi sebelum rapat permusyawaratan hakim untuk membahas putusan M. Yaeni, 9 Agustus 2012. Dalam pertemuan itu, Heru Kisbandono terang-terangan minta tolong dalam perkara M. Yaeni. Setelah pertemuan, Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan Asmadinata menghadap Ketua Majelis perkara M. Yaeni, Pragsono.

Atas perbuatannya kedua hakim ini, yakni Asmadinata dan Pragsono dijerat dengan Pasal sangkaan yang sama, yaitu Pasal 12 huruf c, atau Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Asmadinata disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 11 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pasal 12 huruf c adalah mengenai hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Sedangkan Pasal 6 ayat (2) adalah mengenai hakim yang menerima pemberian atau janji atau advokat yang menerima pemberian atau janji dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 750 juta.

Dalam kasus ini, penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan dari perkara pemberian suap Hakim Kartini Julianna Mandalena Marpaung yang merupakan rekan Asmadinata dan Pragsono yang telah divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta di pengadilan Tipikor Semarang karena dianggap terbukti menerima suap dari Sri Dartuti, kerabat Ketua DPRD Grobogan, M. Yaeni. Suap diduga diberikan dalam rangka untuk mengatur serta meringankan vonis hukuman mantan Ketua DPRD Grobogan Muhamad Yaeni dalam kasus korupsi dana perawatan mobil dinas Sekretariat DPRD Grobogan tahun 2006 dan 2007 di PN Tipikor Semarang.

Hakim Kartini Julianna Mandalena Marpaung ditangkap KPK pada 17 Agustus 2012 bersama Hakim Ad Hoc Tipikor Pontianak Heru Kisbandono di halaman gedung Pengadilan Negeri Semarang karena menerima pemberian uang tunai Rp 150 juta yang berada di dalam 3 amplop pemberian Sri Dartuti. Uang diberikan untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan mantan ketua DPRD Kabupaten Grobogan M. Yaeni, uang itu diterima melalui adik M. Yaeni, Sri Dartuti.

Hakim Ad Hoc nonaktif Pengadilan Tipikor Pontianak, Kalimantan Barat, Heru Kisbandono juga telah divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menyuap Hakim Kartini Julianna Mandalena Marpaung untuk memengaruhi putusan perkara M. Yaeni.

Sri Dartuti divonis oleh majelis hakim dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan penjara sedangkan Heru Kisbandono dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan penjara.

Perkara M. Yaeni sendiri telah divonis dengan hasil hukuman penjara dua tahun lima bulan dan denda Rp 50 juta. (ant/kom)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.911 Since: 05.03.13 | 0.1876 sec