Hukum

KPK Periksa Dirjen Pajak Sebagai Saksi

Wednesday, 11 September 2013 | View : 942

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ahmad Fuad Rahmany, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Ahmad Fuad Rahmany diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya dalam kasus dugaan korupsi Bank Century. "Hari ini, Dirjen Pajak, Fuad Rahmany, datang dan diperiksa terkait kasus Century sebagai saksi untuk tersangka BM,” tutur Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Seusai pemeriksaan, Fuad Rahmany  mengaku ditanyai penyidik mengenai kegiatan rapat yang diduga berkaitan dengan Bank Century pada tanggal 21 November tahun 2008 lalu. Fuad Rahmany mengaku dicecar soal isi rapat Bank Century pada 21 November 2008 lalu. Akan tetapi, Fuad Rahmany enggan menjabarkan detail materi yang dibahas dalam rapat tersebut. “(Ditanya) Ini soal Bank Century kan pernah ada rapat pada 21 November 2008, saya kan waktu itu hadir sebagai narasumber. Saya ditanya apa yang saya dengar dan apa yang saya sampaikan saat itu, itu saja,” ungkap Fuad Rahmany yang ditanya usai pemeriksaan di plaza Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Dan pernyataan Ahmad Fuad Rahmany usai diperiksa KPK sebenarnya tidak ada yang baru. Namun penyataan Fuad Rahmany di hadapan penyidik KPK semakin mengkonfirmasi dokumen yang sempat beredar di awal-awal kasus ini mencuat ke permukaan. “Kan pernah ada rapat tanggal 21 November tahun 2008. Waktu itu saya hadir sebagai narasumber. Saya ditanya apa yang saya dengar dan apa yang saya sampaikan saat itu,” papar Ahmad Fuad Rahmany seusai pemeriksaan selama tiga jam di KPK.

Ahmad Fuad Rahmany diperiksa tim penyidik sekitar tiga jam pemeriksaan. Fuad Rahmany selesai diperiksa dan keluar dari gedung KPK sekitar pukul 13.00 WIB. Menurutnya, banyak pertanyaan penyidik yang dilontarkan kepadanya, termasuk isi rapat saat ia menjadi narasumber itu. Saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tiga jam pada Selasa kemarin (10/9/2013), Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany menegaskan lagi bahwa Bank Century tidak pantas disebut sebagai bank gagal berdampak sistemik. Apa yang disampaikan Fuad Rahmany di hadapan penyidik KPK, dan juga di hadapan publik usai diperiksa, mengingatkan kembali pada rapat konsultasi Komite Stabalitas Sistem Keuangan (KSSK). Rapat konsultasi KSSK ini digelar beberapa saat sebelum rapat KSSK pada tanggal 21 November 2008, dinihari. Dalam rapat konsultasi itu, sebagaimana sudah beredar dalam dokumen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditandatangani 26 September 2009, disebutkan bahwa rapat Konsultasi KSSK itu digelar untuk membahas apakah benar Bank Century merupakan bank gagal berdampak sistemik atau tidak. Dalam rapat konsultasi yang digelar pada malam tanggal 20 November 2008 itu, KSSK minta pandangan dari beberapa pejabat Depkeu, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Mandiri, Ketua UKP3R. Fuad Rahmany sendiri hadir sebagai Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang dimintai pandangannya.

Dalam rapat konsultasi itu, Fuad Rahmany, sebagaimana juga peserta yang lain, memang menegaskan dan tak setuju bila Bank Century disebut sebagai bank gagal berdampak sistemik. Peserta rapat lainnya pada umumnya mempertanyakan dan tidak setuju terhadap argumentasi dan analisis BI yang menyatakan Bank Century ditengarai berdampak sistemik. Salah satu orang yang menganggap Bank Century tidak berdampak sistemik yaitu Fuad Rahmany yang menilainya dari sisi pasar modal. Pandangan Fuad Rahmany ini berbeda dengan pandangan Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono, yang mempresentasikan dan ngotot menyebutkan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Karena berdampak sistemik, BI juga mempresentasikan untuk mencari jalan keluar dan menyelamatkan Bank Century dengan memberi dana talangan atau bailout.

Sebelumnya kasus ini diawali keputusan untuk melakukan bail out untuk Bank Century oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diketuai Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati. Rapat KSSK dihadiri oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono, dan Sekretaris KSSK Raden Pardede.

Usai rapat konsultasi, pada tanggal 21 November 2008 dini hari, KSSK menggelar rapat. Dalam rapat ini hadir Ketua KSSK yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggota KSSK yang juga Gubernur BI Boediono dan Sekretaris KSSK Raden Pardede. Dasar hukum rapat yang digunakan KSSK ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Pada 21 November 2008, Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK mengambil keputusan untuk penyelamatan Bank Century yang dianggap bank gagal berdampak sistemik ini dengan menggelontorkan dana sebesar Rp 6,7 triliun. Dalam rapat sebelumnya yaitu rapat konsultasi, para pejabat BI tetap menyatakan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan perlu ditolong oleh KSSK melalui LPS. Dalam Rapat KSSK inilah kemudian diputuskan Bank Century sebagai ‘Bank Gagal yang Berdampak Sistemik’. KSSK pun menyetujui untuk memberi dana talangan sebesar Rp 630 miliar. 

Pertanyaan publik sejak lama, mengapa KSSK akhirnya memutuskan bahwa Century adalah bank gagal berdampak sistemik. Padahal dalam rapat konsultasi banyak pandangan yang menyebutkan Century bukan bank gagal berdampak sistemik. Bahkan, di dalam notulensi rapat konsultasi juga BI memberikan catatan yang intinya berupa pengakuan bahwa penilaian mereka atas keadaan Bank Century sulit untuk dibuktikan.

Dalam notulensi itu tertulis: “Sulit untuk mengukur apakah dapat menimbulkan resiko sistemik atau tidak, karena merupakan dampak berantai yang sulit diukur dari awal secara pasti. Yang dapat diukur hanyalah perkiraan cost/biaya yang timbul apabila dilakukan penyelamatan. Mengingat situasi yang tidak menentu, maka lebih baik mengambil pendekatan kehati-hatian dengan melakukan penyelamatan namun dengan meminimalisir cost. Keputusan harus diambil segera dan tidak dapat ditunda sampai Jumat sore seperti saran LPS karena Bank Century tidak mempunyai cukup dana untuk pre-fund kliring dan memenuhi kliring sepanjang hari itu”. 

Pertanyaan publik kedua, mengapa akhirnya dana talangan untuk Century menjadi Rp 6,7 triliun, bukan Rp 630 miliar.

Mengenai anggaran bail out Bank Century, Ahmad Fuad Rahmany mengaku tidak ditanyakan penyidik.

Saat ditanya mengenai pendapatnya terkait Bank Century yang tidak berdampak sistemik, ia mengakuinya. Namun, ia enggan mengulangi alasannya yang menyatakan Bank Century tidak berdampak sistemik. Fuad Rahmany berkelit alasannya hanya melihat dari segi pasar modal saat itu di mana saham Bank Century tidak aktif diperjualbelikan sehingga tidak berdampak sistemik. “Ini kan bank dan pasar modal, sesuatu yang berbeda. Dia (Bank Century) kan perusahaan Tbk (terbuka) yang sahamnya nggak aktif diperjualbelikan saat itu. Karena nggak aktif ya nggak sistemik,  sudah itu saja,” jelas mantan Ketua Bapepam LK ini. Ahmad Fuad Rahmany juga menerangkan kepada penyidik mengenai penetapan Bank Century sebagai Bank gagal yang berdampak sistemik. Namun, Fuad Rahmany menilai putusan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik merupakan keputusan yang tidak tepat berdasarkan pengamatannya di pasar modal. (rep/kj)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.497.633 Since: 05.03.13 | 0.2691 sec