Hukum

KPK Belum Telusuri Harta Sekjen ESDM

Friday, 06 September 2013 | View : 597

JAKARTA-SBN.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Waryono Karno mempunyai total harta sekitar Rp 41,9 miliar. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menelusuri sumber harta tersebut. 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan pihaknya akan memeriksa dan menelusuri jumlah harta kekayaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Waryono Karno, yang mencapai Rp 41,9 miliar.

Dalam catatan LHKPN di KPK, Waryono Karno terakhir melaporkan harta miliknya pada 16 Juni 2011. Ketika itu, dia sudah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.

Kekayaan tersebut berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dimiliki oleh KPK per tanggal pelaporan 16 Juni 2011 yang mencantumkan total harta Waryono Karno mencapai Rp 41,9 miliar. “Kami belum memeriksa dan menelusuri harta Waryono Karno,” terang Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto melalui pesan singkat, Minggu (1/9/2013).

“Berdasarkan laporan ini, kami meminta kepada Dir LHKPN untuk mengaji ulang. Tapi, untuk tidak menimbulkan syak wasangka (berburuk sangka) orang boleh dong punya harta kekayaan, tapi memang perlu mengaji ulang asal-usulnya. Kami meminta ke Dit LHKPN,” jelas Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, sebelum mendalami perihal harta tersebut, perlu ada koordinasi dengan bagian yang menangani LHKPN di KPK, sehingga memang membutuhkan waktu. “KPK belum mendalami soal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dimaksud. Saya perlu koordinasikan dulu dengan kolega di LHKPN,” papar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Seperti diketahui, jumlah harta Waryono Karno di tahun 2011 mengalami penaikan hampir 100%. Berdasarkan data LHKPN milik KPK, pada pelaporan pertama tahun 2008, total harta Rp 16,741 miliar dan US$ 14,892. Dalam LHKPN Juni tahun 2011, Waryono Karno tercatat memiliki harta sebanyak Rp 41.967.506.958 dan US$ 22,428.

Terkait kasus dugaan suap SKK Migas, saat ini, pria yang resmi telah dalam status dicegah untuk bepergian ke luar negeri ini selama enam bulan ke depan dengan opsi perpanjangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama lima orang lainnya yang adalah tiga pejabat SKK Migas, yakni Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas, Iwan Ratman, Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bidang Pengendalian Komersil SKK Migas, Popi Ahmad Nafis, dan Kepala Divisi Komersialisasi Minyak Bumi dan Kondesat, Agus Sapto Rahardjo Moerdi Hartono serta Presiden Direktur PT. Surya Parna Niaga, Artha Meris Simbolon, dan pihak swasta yaitu Febri Prasetyadi Soeparta. Pencegahan terhadap Waryono Karno tersebut telah dikirimkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) sejak hari Kamis (29/8/2013) silam dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) per tanggal 29 Agustus 2013.

Sekjen ESDM, Waryono Karno diduga mengetahui kasus dugaan suap kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) nonaktif yang juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (RR). Bahkan, setelah dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik KPK di kantornya ditemukan uang sebesar US$ 200.000 di ruang kerja Waryono Karno di Jalan Medan Merdeka, Jakarta.

Selain itu, Sekjen ESDM ini tercatat memiliki US$ 22,428. ditambah lagi Waryono Karno mempunyai lebih dari 200 lahan dengan luas ukuran yang berbeda-beda di sejumlah daerah yang bila ditotal nilainya mencapai Rp 37,7 miliar. Tanah-tanah tersebut tersebar mulai dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Tangerang Selatan, Tegal sampai ke Brebes.

Waryono Karno sudah menjabat sebagai Sekjen di Kementerian ESDM selama tujuh tahun. Bahkan, jabatannya tersebut sempat diperpanjang satu tahun sampai tahun 2013 ini.

Waryono Karno juga pernah memperoleh penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupa anugerah Bintang Jasa Utama pada 17 Agustus 2010 karena prinsipnya untuk memajukan bidang energi yang tidak pernah surut. (id/sp/ant)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.244 Since: 05.03.13 | 0.1869 sec