Hukum

KPK Akan Panggil Sekjen ESDM

Friday, 06 September 2013 | View : 1019

JAKARTA-SBN.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengatakan pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait guna mengembangkan kasus tersebut. Termasuk memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) J.W. terkait kasus tersebut. “Siapa pun yang dibutuhkan keterangannya maka KPK tidak segan-segan memanggil yang bersangkutan, walaupun seorang menteri,” tukas Ketua KPK Abraham Samad, di kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Ketua KPK Abraham Samad juga kembali menegaskan KPK akan memanggil Sekjen ESDM Waryono Karno untuk dimintai keterangannya terkait kasus tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sekjen ESDM), Waryono Karno, terkait kasus dugaan suap dalam kegiatan hulu migas di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Mengenai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Waryono Karno, Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan akan segera memeriksanya. Johan Budi SP juga menegaskan bahwa bukan tidak mungkin Waryono Karno ditetapkan sebagai tersangka jika ditemukan dua alat bukti yang cukup. “Semua saksi tidak tertutup kemungkinan menjadi tersangka sepanjang ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menyimpulkan keterlibatan dalam kasus ini," tegas Johan Budi SP.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas juga menyatakan hal senada. “Kita sudah cekal kan yang bersangkutan (Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno). Nanti akan segera kita panggil,” beber Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, di Semarang, Selasa (3/9/2013). Hal itu diungkapkannya seusai ‘Training of Trainers: Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi Tahun 2013’ yang merupakan kerja sama Ditjen Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan KPK.

Terkait kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sekjen ESDM), Waryono Karno. Waryono Karno dicegah selama enam bulan ke depan dengan opsi perpanjangan. Pencegahan terhadap Waryono Karno telah dikirimkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak hari Kamis (29/8/2013) silam. Selain Waryono Karno, terkait kasus yang sama, KPK telah mencegah terlebih dahulu tiga pejabat SKK Migas, yakni Kepala Divisi Penunjang Operasi, Iwan Ratman, Kepala Divisi Komersialisasi Gas, Popi Ahmad Nafis, dan Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Kondesat, Agoes Sapto Rahardjo, serta Presiden Direktur PT. Parna Raya Group, Artha Meris Simbolon dan Febri Setiadi.

Namun, Busyro Muqoddas belum menyebutkan waktu pemanggilan terhadap Waryono Karno terkait temuan KPK atas uang sebesar US$ 200.000 saat menggeledah ruang kerja yang bersangkutan pada pertengahan Agustus lalu. Saat ditanya apakah surat pemanggilan sudah dikirimkan terhadap yang bersangkutan, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengaku belum sempat mengecek karena dua hari ini dirinya masih berada di daerah untuk mengikuti kegiatan.

Menurut Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, Waryono Karno diyakini dapat memberikan keterangan yang penting bagi kelanjutan penanganan kasus yang menjerat mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (RR)., tersebut. Lebih khusus, Waryono Karno akan dikonfirmasi berkaitan dengan penemuan uang sebesar US$ 200 ribu dalam sebuah tas hitam di ruang kerjanya pada penggeledahan penyidik KPK, Kamis (15/8/2013) silam. Berdasarkan penelusuran, nomor seri uang US$ 200 ribu tersebut berurutan dengan uang US$ 400 ribu yang disita KPK saat menangkap RR di kediamannya di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Muncul dugaan, uang tersebut menjadi satu rangkaian dari suap yang diberikan oleh perusahaan Kernel Oil Private Limited (KOPL). “Ya itulah yang menarik (nomor seri berurut) salah satu pertimbangannya. Tapi, tanpa itu pun sesungguhnya kan ini ditemukan uang dalam jumlah dan jenis yang ada di kantor (ESDM) itu kan menjadi patut dikembangkan dalam proses penyidikan,” terangnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan pihaknya akan memeriksa dan menelusuri jumlah harta kekayaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Waryono Karno, yang mencapai Rp 41,9 miliar. Dalam LHKPN Juni tahun 2011, Waryono Karno tercatat memiliki harta sebanyak Rp 41.967.506.958 dan US$ 22,428. “KPK belum mendalami soal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dimaksud. Saya perlu koordinasikan dulu dengan kolega di LHKPN,” papar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Dalam catatan LHKPN di KPK, Waryono Karno terakhir melaporkan harta miliknya pada 16 Juni 2011. Ketika itu, dia sudah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. “Berdasarkan laporan ini, kami meminta kepada Dir LHKPN untuk mengaji ulang. Tapi, untuk tidak menimbulkan syak wasangka (berburuk sangka) orang boleh dong punya harta kekayaan, tapi memang perlu mengaji ulang asal-usulnya. Kami meminta ke Dit LHKPN,” jelas Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. (ant)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.538.782 Since: 05.03.13 | 0.1465 sec