Hukum

KPK Nyatakan Sprindik Jero Wacik Palsu

Saturday, 07 September 2013 | View : 687

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya upaya mengganggu pemberantasan korupsi terkait beredarnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) palsu atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dan Bupati Bogor Rachmat Yasin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (Sprindik) yang berkaitan dengan penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, sebagai tersangka baru kasus dugaan suap di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah palsu.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo (SP), pemalsuan terkait dokumen KPK tersebut bukan kali ini saja terjadi. Pasalnya, beberapa waktu lalu juga sempat terjadi pemalsuan pada Surat Panggilan Pemeriksaan untuk saksi. “Jadi, potongan copy yang diduga Sprindik atas nama Jero Wacik itu adalah palsu karena ada beberapa kejanggalan di dalamnya. KPK sampai hari ini belum pernah mengeluarkan Sprindik atas nama Jero Wacik,” terang Juru Bicara KPK, Johan Budi, plaza Gedung KPK di Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP memastikan foto penggalan dokumen semacam Sprindik atas nama Jero Wacik dan Rachmat Yasin yang sempat beredar di media massa itu adalah palsu. Pasalnya, KPK tidak pernah menerbitkan Sprindik untuk kedua orang tersebut. “Potongan foto yang diduga Sprindik atas nama Jero Wacik itu adalah palsu. KPK belum pernah mengeluarkan Sprindik berkaitan dengan Jero Wacik dan Rachmat Yasin. Jadi apa yang beredar itu adalah palsu,” ucap Johan Budi SP.

Lebih lanjut, Johan Budi SP mengatakan, ada sejumlah kejanggalan dalam dokumen yang beredar sejak Kamis (5/9/2013) malam tersebut. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di dalam Sprindik yang beredar di kalangan media massa sejak Kamis (5/9/2013) malam tersebut, terdapat beberapa kejanggalan yang membuktikan bahwa KPK bukanlah pihak yang menerbitkannya. Adapun kejanggalan pertama, dokumen itu tidak lengkap dan ada penggunaan huruf yang berbeda antara kata yang satu dan kata lainnya. Kejanggalan yang dimaksud oleh Johan Budi SP adalah perbedaan jenis huruf (font) antara kata ‘Jakarta’ dan ‘Agustus’ yang terletak di bagian akhir surat. Selain itu, lanjut Johan Budi SP, surat tersebut tidak diperlihatkan secara utuh, tetapi hanya sepotong di bagian penjelasan penetapan Jero Wacik sebagai tersangka.

“Saya kira ada upaya untuk mengganggu pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan secara masif oleh KPK, media, dan teman-teman penggiat antikorupsi,” papar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2013). “Kita duga ada yang berupaya memalsukan dan mengirimkan ke media sebagai upaya-upaya percobaan mengganggu pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Harus diwaspadai juga apa maksud dan tujuan pengirim dari sepenggal copy Sprindik palsu ini,” ungkap Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.

Selain itu, Sprindik itu dinilai mengada-ada, karena ada tulisan tangan ‘Tunggu persetujuan Presiden (RI 1)’. Mengenai catatan tambahan di akhir surat yang menyebutkan keperluan meminta persetujuan dari Presiden (RI 1), Johan Budi SP menilainya sebagai perbuatan yang tidak cerdas. “Itu juga. Mana ada di Sprindik tulisan itu,” tukas Johan Budi SP. “Mana ada Sprindik yang sudah ditandatangani ada tulisan seperti itu. Yang pasti berarti pemalsunya itu tidak cerdas,” cetus dia.

Atas kejadian tersebut, lebih lanjut, sambung Johan Budi SP, pihaknya telah menurunkan pengawas internal KPK. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP juga menyebutkan bahwa saat ini pimpinan KPK bersama tim Pengawas Internal (PI) sedang mengadakan rapat untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Namun, dia meyakinkan bahwa kejadian itu tidak akan diikuti dengan pembentukan Komite Etik seperti yang terjadi sebelumnya.

Lebih lanjut, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, pemalsuan Sprindik ini berbeda dengan kasus bocornya draf Sprindik untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Kalau kasus draf Sprindik A.U., KPK mengakui penerbitan surat tersebut dan dibocorkan pihak internal KPK. Sedangkan, Sprindik Jero Wacik dan Rachmat Yasin telah dinyatakan palsu dan tidak pernah dikeluarkan oleh KPK. Maka itu, Komite Etik belum dibutuhkan dalam penelusuran pemalsuan Sprindik ini. “Ini berbeda. Kalau waktu A.U. itu draf Sprindik yang kita akui memang diterbitkan oleh KPK dan dibocorkan oleh pihak internal. Kalau yang ini kita bantah. Ini Sprindik palsu. Jadi tidak perlu dibentuk Komite Etik,” tukas Johan Budi SP.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, sebagai pihak yang menorehkan tanda tangannya dalam Sprindik palsu tersebut, telah memberikan bantahannya. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menyatakan bahwa sampai saat ini KPK baru menetapkan tiga tersangka dan belum ada penambahan tersangka baru pada kasus SKK Migas. “Hati-hati. Setahu saya, belum ada tersangka lain selain tiga orang yang sudah ditetapkan KPK,” tutur Bambang Widjojanto melalui pesan singkat.

Seperti diketahui, beredar dokumen mengenai Sprindik yang berisikan perintah untuk menaikkan proses pemeriksaan ke tingkat penyidikan dengan menetapkan seorang tersangka. Salinan dokumen tersebut dikirim melalui surat elektronik atau e-mail dari pengirim yang mengatasnamakan Satgas Mafia Hukum. Dalam dokumen yang diperoleh dari e-mail yang dikirim akun satgasmafiahukum@gmail.com itu, tertera nama Menteri ESDM, Jero Wacik, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang melibatkan PT. Kernel Oil Private Limited Indonesia, lengkap dengan pencantuman tanda tangan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. (ant)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.502.248 Since: 05.03.13 | 0.1635 sec