Hukum

KPK Nyatakan Sprindik Jero Wacik Palsu

Saturday, 07 September 2013 | View : 751

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya upaya mengganggu pemberantasan korupsi terkait beredarnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) palsu atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dan Bupati Bogor Rachmat Yasin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (Sprindik) yang berkaitan dengan penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, sebagai tersangka baru kasus dugaan suap di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah palsu.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo (SP), pemalsuan terkait dokumen KPK tersebut bukan kali ini saja terjadi. Pasalnya, beberapa waktu lalu juga sempat terjadi pemalsuan pada Surat Panggilan Pemeriksaan untuk saksi. “Jadi, potongan copy yang diduga Sprindik atas nama Jero Wacik itu adalah palsu karena ada beberapa kejanggalan di dalamnya. KPK sampai hari ini belum pernah mengeluarkan Sprindik atas nama Jero Wacik,” terang Juru Bicara KPK, Johan Budi, plaza Gedung KPK di Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP memastikan foto penggalan dokumen semacam Sprindik atas nama Jero Wacik dan Rachmat Yasin yang sempat beredar di media massa itu adalah palsu. Pasalnya, KPK tidak pernah menerbitkan Sprindik untuk kedua orang tersebut. “Potongan foto yang diduga Sprindik atas nama Jero Wacik itu adalah palsu. KPK belum pernah mengeluarkan Sprindik berkaitan dengan Jero Wacik dan Rachmat Yasin. Jadi apa yang beredar itu adalah palsu,” ucap Johan Budi SP.

Lebih lanjut, Johan Budi SP mengatakan, ada sejumlah kejanggalan dalam dokumen yang beredar sejak Kamis (5/9/2013) malam tersebut. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di dalam Sprindik yang beredar di kalangan media massa sejak Kamis (5/9/2013) malam tersebut, terdapat beberapa kejanggalan yang membuktikan bahwa KPK bukanlah pihak yang menerbitkannya. Adapun kejanggalan pertama, dokumen itu tidak lengkap dan ada penggunaan huruf yang berbeda antara kata yang satu dan kata lainnya. Kejanggalan yang dimaksud oleh Johan Budi SP adalah perbedaan jenis huruf (font) antara kata ‘Jakarta’ dan ‘Agustus’ yang terletak di bagian akhir surat. Selain itu, lanjut Johan Budi SP, surat tersebut tidak diperlihatkan secara utuh, tetapi hanya sepotong di bagian penjelasan penetapan Jero Wacik sebagai tersangka.

“Saya kira ada upaya untuk mengganggu pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan secara masif oleh KPK, media, dan teman-teman penggiat antikorupsi,” papar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2013). “Kita duga ada yang berupaya memalsukan dan mengirimkan ke media sebagai upaya-upaya percobaan mengganggu pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Harus diwaspadai juga apa maksud dan tujuan pengirim dari sepenggal copy Sprindik palsu ini,” ungkap Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.

Selain itu, Sprindik itu dinilai mengada-ada, karena ada tulisan tangan ‘Tunggu persetujuan Presiden (RI 1)’. Mengenai catatan tambahan di akhir surat yang menyebutkan keperluan meminta persetujuan dari Presiden (RI 1), Johan Budi SP menilainya sebagai perbuatan yang tidak cerdas. “Itu juga. Mana ada di Sprindik tulisan itu,” tukas Johan Budi SP. “Mana ada Sprindik yang sudah ditandatangani ada tulisan seperti itu. Yang pasti berarti pemalsunya itu tidak cerdas,” cetus dia.

Atas kejadian tersebut, lebih lanjut, sambung Johan Budi SP, pihaknya telah menurunkan pengawas internal KPK. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP juga menyebutkan bahwa saat ini pimpinan KPK bersama tim Pengawas Internal (PI) sedang mengadakan rapat untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Namun, dia meyakinkan bahwa kejadian itu tidak akan diikuti dengan pembentukan Komite Etik seperti yang terjadi sebelumnya.

Lebih lanjut, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, pemalsuan Sprindik ini berbeda dengan kasus bocornya draf Sprindik untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Kalau kasus draf Sprindik A.U., KPK mengakui penerbitan surat tersebut dan dibocorkan pihak internal KPK. Sedangkan, Sprindik Jero Wacik dan Rachmat Yasin telah dinyatakan palsu dan tidak pernah dikeluarkan oleh KPK. Maka itu, Komite Etik belum dibutuhkan dalam penelusuran pemalsuan Sprindik ini. “Ini berbeda. Kalau waktu A.U. itu draf Sprindik yang kita akui memang diterbitkan oleh KPK dan dibocorkan oleh pihak internal. Kalau yang ini kita bantah. Ini Sprindik palsu. Jadi tidak perlu dibentuk Komite Etik,” tukas Johan Budi SP.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, sebagai pihak yang menorehkan tanda tangannya dalam Sprindik palsu tersebut, telah memberikan bantahannya. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menyatakan bahwa sampai saat ini KPK baru menetapkan tiga tersangka dan belum ada penambahan tersangka baru pada kasus SKK Migas. “Hati-hati. Setahu saya, belum ada tersangka lain selain tiga orang yang sudah ditetapkan KPK,” tutur Bambang Widjojanto melalui pesan singkat.

Seperti diketahui, beredar dokumen mengenai Sprindik yang berisikan perintah untuk menaikkan proses pemeriksaan ke tingkat penyidikan dengan menetapkan seorang tersangka. Salinan dokumen tersebut dikirim melalui surat elektronik atau e-mail dari pengirim yang mengatasnamakan Satgas Mafia Hukum. Dalam dokumen yang diperoleh dari e-mail yang dikirim akun satgasmafiahukum@gmail.com itu, tertera nama Menteri ESDM, Jero Wacik, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang melibatkan PT. Kernel Oil Private Limited Indonesia, lengkap dengan pencantuman tanda tangan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. (ant)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.207.907 Since: 05.03.13 | 0.2327 sec