Hukum

Kasus Simulator SIM, KPK Pastikan Ajukan Banding

Friday, 06 September 2013 | View : 842

YOGYAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memutuskan pengajuan banding terhadap putusan perkara korupsi dan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam proyek pengadaan ‘driving simulator’ SIM yakni alat uji berkendara Roda dua (R2) dan Roda empat (R4) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tahun 2011 dengan terdakwa Irjen (Pol) D.S. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad memastikan akan mengusulkan pengajuan banding terhadap hasil vonis tersangka kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam proyek pengadaan ‘driving simulator’ SIM yakni alat uji klinik pengemudi berkendara Roda dua (R2) dan Roda empat (R4) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri untuk tahun anggaran 2011 ini yang adalah mantan Gubernur Akpol Semarang dan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi D.S. “Soal banding, kita sedang dalam tahapan pikir-pikir, tapi Insya Allah dalam 2-3 hari ini akan ada keputusan karena kita harus rapimkan. Kemungkinan besar kita akan ajukan banding,” ungkap Ketua KPK, Abraham Samad, di Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengatakan sampai sekarang lembaga anti rasuah ini masih dalam tahap mengkaji kemungkinan mengajukan banding atas putusan vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk Inspektur Jenderal Polisi D.S. “Sekarang KPK masih dalam posisi berpikir-pikir. Tapi kemungkinan besar kami akan mengajukan banding. Hampir pasti ajukan banding,” tukas Abraham Samad seusai memberikan kuliah perdana untuk mahasiswa Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM) pada Kamis (5/9/2013).

Meskipun demikian, Abraham Samad menegaskan kemungkinan besar KPK akan mengajukan banding untuk vonis yang hanya mengganjar Irjen Pol. D.S. dengan hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan tersebut. “Sekarang tahapan KPK dalam posisi masih berpikir-pikir tapi hampir dipastikan kami mengajukan banding. Kalau saya secara pribadi memang mengusulkan, ingin banding, tapi ini harus dibahas bersama semua pimpinan KPK,” tandas Ketua KPK Abraham Samad kepada wartawan di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (5/9/2013).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta terhadap Irjen Pol D.S., karena masih dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Menurut Ketua KPK Abraham Samad vonis itu belum memenuhi rasa keadilan. Abraham Samad menegaskan vonis yang diberikan kepada terpidana kasus korupsi simulator uji klinik pengemudi Roda dua (R2) dan Roda empat (R4) tahun anggaran 2011 tersebut terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat. “Karena ada beberapa hal yang menurut hemat saya belum memenuhi rasa keadilan masyarakat,” tambah Abraham Samad. “Menurut hemat kami ada beberapa hal yang belum memenuhi rasa keadilan misalnya tuntutan kami dari 18 tahun menjadi 10 tahun. Walaupun memang kami tetap harus menyatakan menghormati keputusan pengadilan,” imbuhnya.

Ketua KPK, Abraham Samad menuturkan, dirinya dan KPK tetap akan menghargai proses pengadilan. Namun dalam amar putusan vonis Irjen Pol. D.S., ada beberapa hal yang menjadi tuntutan KPK yang belum dipenuhi, termasuk masa hukuman 18 tahun yang kemudian dipotong menjadi 10 tahun. Ketua KPK tersebut menyoroti diskon yang diberikan oleh hakim untuk hukuman lama penjara yang terpaut jauh dari tuntutan Jaksa KPK, 18 tahun. “Kami menghormati putusan ini, tapi banyak tuntutan KPK belum terpenuhi,” sambung dia. “Jelasnya nanti dalam proses banding akan kami uraikan berbagai pertimbangan kami, yang menjadi alasan kami keberatan atas putusan tersebut. Kami pun masih mengkaji terus putusan pengadilan kemarin, untuk merumuskan tindak lanjut setelah ini. Namun sekali lagi kami pastikan, KPK hampir pasti ajukan banding," imbuhnya.

Menurut Ketua KPK, Abraham Samad, ada beberapa hal dalam putusan yang tidak sesuai dengan berkas tuntutan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), di antaranya soal pengenaan hukuman tambahan berupa pencabutan hak Irjen Pol. D.S. untuk memilih dan dipilih dalam sebuah jabatan publik. Tetapi, apa pun itu, Abraham Samad tetap menghormati putusan yang telah disampaikan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (3/9/2013). “Jadi, menurut saya, kalau Majelis Hakim tidak memutuskan untuk mencabut hak politik D.S., kita terima itu. Tentunya kita akan menganalisis lebih jauh. Ada keberatan kita, termasuk tidak dikabulkannya hak politik. Maka itu, akan kita rumuskan dan masukkan di dalam memori banding nanti yang kita buat,” jelas Abraham Samad.

Seperti diketahui, pada sidang vonis yang diketuai Suhartoyo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/9/2013) lalu mantan Kepala Korps Lalu Lintas, Irjen. Pol. D.S. divonis yang kemudian dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Irjen Pol. D.S. dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam proyek pengadaan ‘driving simulator’ SIM di Korlantas Polri tahun 2011 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara lainnya. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK yang menuntut Irjen Pol. D.S. selama 18 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 32 miliar. Mantan Gubernur Akpol Semarang Irjen Pol. D.S. sendiri ditaksir telah merugikan negara sebesar Rp 121,8 miliar dalam kasus pengadaan alat ‘driving simulator’ SIM.

Ketua KPK Abraham Samad juga menyebutkan hingga kini KPK masih mendalami sejumlah fakta persidangan penting di vonis Irjen Pol. D.S. Namun, Abraham Samad melanjutkan, belum ada kesimpulan pengembangan kasus yang menjerat Irjen Pol. D.S. akan mengarah pada petinggi Markas Besar Polri yang lain. “Masih kami kaji terus,” beber dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, juga menyatakan hal senada bahwa putusan pidana 10 tahun penjara terhadap Irjen Pol. D.S. belum monumental karena konstruksi hukum yang dirumuskan oleh JPU tidak menghasilkan sanksi yang maksimal. “Karena kombinasi antara pasal-pasal tipikor dan TPPU bukan hanya kombinasi dua Undang-undang saja, tapi juga menarik kasus ini sampai tahun 2002 yakni Undang-undang Nomor 15 sehingga belum pernah ada kasus yang semonumental ini, tapi kami tetap menghormati apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim,” papar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Mengenai hukuman tambahan, lanjut Bambang Widjojanto, pihaknya akan mengaji dan mendorong agar pengenaannya dapat diakomodasi oleh Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) maupun tingkat Mahkamah Agung (MA). Keinginan KPK ini berdasarkan beberapa pengalaman sebelumnya, yakni seorang mantan koruptor terpilih kembali dalam sebuah jabatan publik. “Ada kasus di Boven Digul dan Tomohon, sudah dihukum tapi masih menang dalam proses pemilihan umum. Ini kan jadi nggak bener. Apa yang KPK rumuskan dalam pidana tambahan itu berbasis dari fakta yang pernah terjadi, dan kita tidak mengada-ada. Kita tidak mau terulang lagi,” tukas Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Ke depannya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menyatakan bahwa pihaknya akan menggunakan waktu tujuh hari yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk melakukan ekspose terkait langkah hukum yang akan ditempuh. “Masih ada perjuangan lain di level banding yang akan diputuskan oleh pimpinan apakah KPK akan membawa kasus ini ke PT dan MA,” tandas dia.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada (UGM), Hifdhil Alim mengritik vonis Majelis Hakim di persidangan Irjen Pol. D.S. karena lebih banyak mendasarkan putusan pada pelanggaran bekas Kepala Korps Lalu Lintas itu terhadap pasal-pasal di UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata Hifdhil Alim, Majelis Hakim kurang memberikan perhatian yang seimbang antara pelanggaran Irjen Pol. D.S. terhadap pasal-pasal UU TPPU dan UU Tindak Pidana Korupsi. “Seharusnya kedua-duanya,” ucap dia lagi.

Peneliti PUKAT UGM tersebut menyarankan KPK tidak hanya segera mengajukan banding atas vonis ini. Sejumlah fakta persidangan bisa dimanfaatkan oleh penyidik KPK memburu aliran dana di kasus ‘driving simulator’ SIM yang diduga mengarah pula ke sejumlah petinggi Polri atasan Irjen Pol. D.S. (ant/kj/kom)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.405.922 Since: 05.03.13 | 0.2294 sec