Hukum

Kasus Simulator SIM, KPK Pastikan Ajukan Banding

Friday, 06 September 2013 | View : 763

YOGYAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memutuskan pengajuan banding terhadap putusan perkara korupsi dan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam proyek pengadaan ‘driving simulator’ SIM yakni alat uji berkendara Roda dua (R2) dan Roda empat (R4) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tahun 2011 dengan terdakwa Irjen (Pol) D.S. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad memastikan akan mengusulkan pengajuan banding terhadap hasil vonis tersangka kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam proyek pengadaan ‘driving simulator’ SIM yakni alat uji klinik pengemudi berkendara Roda dua (R2) dan Roda empat (R4) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri untuk tahun anggaran 2011 ini yang adalah mantan Gubernur Akpol Semarang dan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi D.S. “Soal banding, kita sedang dalam tahapan pikir-pikir, tapi Insya Allah dalam 2-3 hari ini akan ada keputusan karena kita harus rapimkan. Kemungkinan besar kita akan ajukan banding,” ungkap Ketua KPK, Abraham Samad, di Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengatakan sampai sekarang lembaga anti rasuah ini masih dalam tahap mengkaji kemungkinan mengajukan banding atas putusan vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk Inspektur Jenderal Polisi D.S. “Sekarang KPK masih dalam posisi berpikir-pikir. Tapi kemungkinan besar kami akan mengajukan banding. Hampir pasti ajukan banding,” tukas Abraham Samad seusai memberikan kuliah perdana untuk mahasiswa Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM) pada Kamis (5/9/2013).

Meskipun demikian, Abraham Samad menegaskan kemungkinan besar KPK akan mengajukan banding untuk vonis yang hanya mengganjar Irjen Pol. D.S. dengan hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan tersebut. “Sekarang tahapan KPK dalam posisi masih berpikir-pikir tapi hampir dipastikan kami mengajukan banding. Kalau saya secara pribadi memang mengusulkan, ingin banding, tapi ini harus dibahas bersama semua pimpinan KPK,” tandas Ketua KPK Abraham Samad kepada wartawan di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (5/9/2013).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta terhadap Irjen Pol D.S., karena masih dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Menurut Ketua KPK Abraham Samad vonis itu belum memenuhi rasa keadilan. Abraham Samad menegaskan vonis yang diberikan kepada terpidana kasus korupsi simulator uji klinik pengemudi Roda dua (R2) dan Roda empat (R4) tahun anggaran 2011 tersebut terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat. “Karena ada beberapa hal yang menurut hemat saya belum memenuhi rasa keadilan masyarakat,” tambah Abraham Samad. “Menurut hemat kami ada beberapa hal yang belum memenuhi rasa keadilan misalnya tuntutan kami dari 18 tahun menjadi 10 tahun. Walaupun memang kami tetap harus menyatakan menghormati keputusan pengadilan,” imbuhnya.

Ketua KPK, Abraham Samad menuturkan, dirinya dan KPK tetap akan menghargai proses pengadilan. Namun dalam amar putusan vonis Irjen Pol. D.S., ada beberapa hal yang menjadi tuntutan KPK yang belum dipenuhi, termasuk masa hukuman 18 tahun yang kemudian dipotong menjadi 10 tahun. Ketua KPK tersebut menyoroti diskon yang diberikan oleh hakim untuk hukuman lama penjara yang terpaut jauh dari tuntutan Jaksa KPK, 18 tahun. “Kami menghormati putusan ini, tapi banyak tuntutan KPK belum terpenuhi,” sambung dia. “Jelasnya nanti dalam proses banding akan kami uraikan berbagai pertimbangan kami, yang menjadi alasan kami keberatan atas putusan tersebut. Kami pun masih mengkaji terus putusan pengadilan kemarin, untuk merumuskan tindak lanjut setelah ini. Namun sekali lagi kami pastikan, KPK hampir pasti ajukan banding," imbuhnya.

Menurut Ketua KPK, Abraham Samad, ada beberapa hal dalam putusan yang tidak sesuai dengan berkas tuntutan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), di antaranya soal pengenaan hukuman tambahan berupa pencabutan hak Irjen Pol. D.S. untuk memilih dan dipilih dalam sebuah jabatan publik. Tetapi, apa pun itu, Abraham Samad tetap menghormati putusan yang telah disampaikan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (3/9/2013). “Jadi, menurut saya, kalau Majelis Hakim tidak memutuskan untuk mencabut hak politik D.S., kita terima itu. Tentunya kita akan menganalisis lebih jauh. Ada keberatan kita, termasuk tidak dikabulkannya hak politik. Maka itu, akan kita rumuskan dan masukkan di dalam memori banding nanti yang kita buat,” jelas Abraham Samad.

Seperti diketahui, pada sidang vonis yang diketuai Suhartoyo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/9/2013) lalu mantan Kepala Korps Lalu Lintas, Irjen. Pol. D.S. divonis yang kemudian dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Irjen Pol. D.S. dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam proyek pengadaan ‘driving simulator’ SIM di Korlantas Polri tahun 2011 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara lainnya. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK yang menuntut Irjen Pol. D.S. selama 18 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 32 miliar. Mantan Gubernur Akpol Semarang Irjen Pol. D.S. sendiri ditaksir telah merugikan negara sebesar Rp 121,8 miliar dalam kasus pengadaan alat ‘driving simulator’ SIM.

Ketua KPK Abraham Samad juga menyebutkan hingga kini KPK masih mendalami sejumlah fakta persidangan penting di vonis Irjen Pol. D.S. Namun, Abraham Samad melanjutkan, belum ada kesimpulan pengembangan kasus yang menjerat Irjen Pol. D.S. akan mengarah pada petinggi Markas Besar Polri yang lain. “Masih kami kaji terus,” beber dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, juga menyatakan hal senada bahwa putusan pidana 10 tahun penjara terhadap Irjen Pol. D.S. belum monumental karena konstruksi hukum yang dirumuskan oleh JPU tidak menghasilkan sanksi yang maksimal. “Karena kombinasi antara pasal-pasal tipikor dan TPPU bukan hanya kombinasi dua Undang-undang saja, tapi juga menarik kasus ini sampai tahun 2002 yakni Undang-undang Nomor 15 sehingga belum pernah ada kasus yang semonumental ini, tapi kami tetap menghormati apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim,” papar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Mengenai hukuman tambahan, lanjut Bambang Widjojanto, pihaknya akan mengaji dan mendorong agar pengenaannya dapat diakomodasi oleh Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) maupun tingkat Mahkamah Agung (MA). Keinginan KPK ini berdasarkan beberapa pengalaman sebelumnya, yakni seorang mantan koruptor terpilih kembali dalam sebuah jabatan publik. “Ada kasus di Boven Digul dan Tomohon, sudah dihukum tapi masih menang dalam proses pemilihan umum. Ini kan jadi nggak bener. Apa yang KPK rumuskan dalam pidana tambahan itu berbasis dari fakta yang pernah terjadi, dan kita tidak mengada-ada. Kita tidak mau terulang lagi,” tukas Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Ke depannya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menyatakan bahwa pihaknya akan menggunakan waktu tujuh hari yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk melakukan ekspose terkait langkah hukum yang akan ditempuh. “Masih ada perjuangan lain di level banding yang akan diputuskan oleh pimpinan apakah KPK akan membawa kasus ini ke PT dan MA,” tandas dia.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada (UGM), Hifdhil Alim mengritik vonis Majelis Hakim di persidangan Irjen Pol. D.S. karena lebih banyak mendasarkan putusan pada pelanggaran bekas Kepala Korps Lalu Lintas itu terhadap pasal-pasal di UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata Hifdhil Alim, Majelis Hakim kurang memberikan perhatian yang seimbang antara pelanggaran Irjen Pol. D.S. terhadap pasal-pasal UU TPPU dan UU Tindak Pidana Korupsi. “Seharusnya kedua-duanya,” ucap dia lagi.

Peneliti PUKAT UGM tersebut menyarankan KPK tidak hanya segera mengajukan banding atas vonis ini. Sejumlah fakta persidangan bisa dimanfaatkan oleh penyidik KPK memburu aliran dana di kasus ‘driving simulator’ SIM yang diduga mengarah pula ke sejumlah petinggi Polri atasan Irjen Pol. D.S. (ant/kj/kom)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.539.500 Since: 05.03.13 | 0.1894 sec