Hukum

KPK Klaim Rampas Aset Mantan Kakorlantas Rp 200 Miliar

Wednesday, 04 September 2013 | View : 747

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim merampas aset senilai Rp 200 miliar dari mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol D.S. “Total buku sekitar Rp 120 miliar, ada sekitar Rp 80 miliar lagi dalam tuntutan yang ditambah dan juga diterima hakim, nilai buku itu dilihat dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), tapi kalau harga pasar bisa di atas Rp 200 miliar,” beber Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di plaza Gedung KPK Jakarta, Selasa (3/9/2013).

Pada Selasa (3/9/2013), Majelis Hakim di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang diketuai oleh Suhartoyo memutuskan Irjen Pol D.S. bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan ‘driving simulator’ Roda dua (R2) dan Roda empat (R4) dan Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) periode tahun 2010-2012 dan tahun 2003-2010.

Vonis atas perbuatan tersangka kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam proyek pengadaan driving simulator SIM yakni alat uji klinik pengemudi berkendara Roda dua (R2) dan Roda empat (R4) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri untuk tahun anggaran 2011 ini yang adalah mantan Gubernur Akpol Semarang dan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi D.S. tersebut adalah pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan, tanpa pidana uang pengganti, namun aset-asetnya yang diatasnamakan untuk istri, anak dan kerabatnya dirampas untuk negara. “Belum ada keputusan yang bisa melampaui Rp 200 miliar, saya pikir ini kasus pertama dan mungkin bukan kasus satu-satunya,” ungkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Aset yang diputuskan untuk dirampas itu merupakan keseluruhan aset yang diminta KPK agar dirampas kecuali tiga aset yaitu rumah yang diatasnamakan istri kedua Djoko, Mahdiana di Jalan Cendrawasih, Tanjung Barat dan dua mobil Toyota Avanza atas nama Sonya Mariana dan Muhammad Zainal Abidin. “Putusan ini artinya, seluruh aset dan kekayaan baik yang disita oleh KPK ketika rumusan dakwaan dibuat ataupun aset-aset lain yang didapatkan setelah proses persidangan berjalan dan dirumuskan dalam tuntutan berarti konstruksi hukumnya memang disetujui hakim,” papar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Konstruksi hukum tersebut menurut Bambang Widjojanto sudah berdasarkan fakta-fakta di persidangan. “Yang tidak dikabulkan Majelis Hakim adalah hukuman tambahan, pada titik ini KPK harus mendiskusikannya, sanksi yang diputuskan oleh hakim masih bisa diperdebatkan, kami akan menggunakan waktu tujuh hari untuk pikir-pikir,” imbuh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK Kemas Abdul Roni mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang tidak disetujui mengenai putusan hakim tersebut. “Jelas putusan (pidana penjara) ini tidak sampai dua pertiga dari tuntutan kami, selanjutnya unsur Pasal 55 yang masih belum terlihat dan tidak adanya unsur uang pengganti berdasarkan Pasal 18 karena kami meminta pidana uang pengganti sebesar Rp 32 miliar,” ungkap JPU pada KPK, Kemas Abdul Roni seusai sidang. JPU pada KPK tersebut menegaskan bahwa Irjen Pol. D.S. melakukan tiga kejahatan yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang tahun 2011-2012 dan tindak pidana pencucian uang tahun 2003-2010 sehingga beban Tipikor tidak bisa dikompensasikan ke TPPU.

Seperti diketahui, pada sidang vonis yang diketuai Suhartoyo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/9/2013) lalu mantan Kepala Korps Lalu Lintas, Irjen. Pol. D.S. divonis yang kemudian dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Irjen Pol. D.S. dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam proyek pengadaan ‘driving simulator’ SIM di Korlantas Polri tahun 2011 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara lainnya. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK yang menuntut Irjen Pol. D.S. dengan pidana penjara selama 18 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan, serta ditambah membayar uang pengganti sebesar Rp 32 miliar dengan subsider lima tahun kurungan serta tuntutan supaya Irjen Pol. D.S. tidak lagi memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Dalam hal ini, hakim juga tidak mengabulkan untuk mencabut hak politik D.S. Mantan Gubernur Akpol Semarang Irjen Pol. D.S. sendiri ditaksir telah merugikan negara sebesar Rp 121,8 miliar dalam kasus pengadaan alat ‘driving simulator’ SIM.

Namun, JPU pada KPK, Kemas Abdul Roni menegaskan menghormati putusan hakim. “Kami menghormati putusan majelis hakim karena masih ada upaya-upaya lain ke depan," jelas Kemas Abdul Roni. 

Kuasa Hukum Irjen Pol. D.S., Juniver Girsang langsung mengajukan banding karena ada hal-hal yang tidak termuat secara jelas dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan. “Setelah kami mendengarkan vonis ini, ada hal yang tidak termuat secara jelas, sesuai dengan fakta-fakta persidangan, karna itu kami langsung menyatakan sikap setelah berdiskusi dengan Pak D.S. untuk banding,” ungkap Juniver Girsang. (kom/ant)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.503.317 Since: 05.03.13 | 0.1268 sec