Hukum

Kasus Hambalang, BPK Hitung Kerugian Negara Mencapai Rp 463,6 Miliar

Thursday, 05 September 2013 | View : 1550

JAKARTA-SBN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya merampungkan penghitungan kerugian negara akibat dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya secara resmi menyerahkan nilai total kerugian negara definitif akibat kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Jawa Barat. Hal itu disampaikan Kepala BPK, Hadi Poernomo saat usai menyerahkan hasil penghitungan kerugian negara dari proyek Hambalang yang diterima langsung oleh Ketua KPK, Abraham Samad di kantor KPK, plaza Gedung KPK, Rabu (4/9/2013). “Kami telah menyelesaikan perhitungan kerugian negara atas kasus Hambalang yang telah kami serahkan kepada Ketua KPK. Kerugian negara mencapai Rp 463,6 miliar,” ungkap Kepala BPK, Hadi Poernomo.

Menurut Hadi Poernomo, kerugian negara yang dihitung itu adalah kerugian yang harus ditanggung negara akibat gagalnya suatu pelaksanaan proyek yang direncanakan. Jumlah itu juga merupakan kerugian keseluruhan proyek, termasuk pengadaan barang-jasa. “Atau yang dikenal dengan total loss, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh para pihak yang dilakukan bersama-sama,” terang Hadi Poernomo.

Dalam perhitungannya, BPK menemukan adanya kerugian negara mencapai Rp 463,6 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp 1,2 triliun tersebut. Hadi Poernomo menjelaskan, dari total anggaran proyek sebesar Rp 1,2 triliun, uang negara yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 471 miliar. Namun, masih ada sisa Rp 8 miliar, jadi total kerugian negara mencapai Rp 463,6 miliar. “Dari hasil penghitungan kerugian negara, didapatkan total kerugian negara dari proyek hambalang sebesar Rp 463,66 miliar,” sambung Hadi Poernomo ditemani Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad di kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2013). Total kerugian negara dari proyek Hambalang yang mencapai Rp 463,66 miliar tersebut, katanya, merupakan nilai yang ditimbulkan akibat gagalnya suatu pelaksanaan proyek yang direncanakan dari nilai kontrak keseluruhan Rp 1,2 triliun. “Tapi uang yang dikeluarkan baru Rp 471 miliar, dan karena masih ada sisa Rp 8 miliar sehingga ‘total loss’ menjadi Rp 463,6 miliar, ini sudah semua untuk kasus Hambalang tahun 2010-2011,” papar Kepala BPK, Hadi Poernomo.

Kepala BPK, Hadi Poernomo mengatakan perhitungan kerugian negara ini berbeda dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigasi Hambalang tahap II yang juga telah diserahkan ke KPK beberapa waktu lalu. Walaupun, jumlahnya sama, namun dalam LHP, BPK masih menyebut sebagai indikasi kerugian negara. “Dalam perhitungan kerugian negara ini indikasinya hilang. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh KPK,” ucap Hadi Poernomo.

Kepala BPK, Hadi Poernomo berharap, hasil penghitungan lembaganya yang sudah final ini bisa membantu KPK untuk melanjutkan penyidikan terkait Hambalang. “Semoga laporan ini bisa digunakan dan berguna untuk KPK dalam menuntaskan penyidikan kasus Hambalang,” tutur Kepala BPK, Hadi Poernomo.

Lebih lanjut, Hadi Poernomo mengatakan, adanya jeda waktu dari diserahkannya LHP dan perhitungan kerugian negara tersebut karena BPK harus mengetahui dahulu unsur pidananya. Sebab, menurut dia, kerugian negara tersebut akan digunakan untuk keperluan hukum.

Oleh karena itu, Hadi Poernomo membantah jika lembaganya disebut diintervensi dalam menyelesaikan penghitungan kerugian negara ini. “Tentu untuk menentukan kerugian negara definitif harus diketahui unsur pidananya kaena kami harus pro yustisia, jadi ada koordinasi penyidik KPK dan pemeriksa BPK, dan baru selesai kemarin,” beber Kepala BPK, Hadi Poernomo.

Dalam korupsi pembangunan proyek Hambalang, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu mantan Kabiro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng selaku Pengguna Anggaran, dan mantan Direktur Operasional I PT. Adhi Karya (Persero) Teuku Bagus Mohammad Noor.

Ketiganya disangkakan pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, sedangkan Pasal 3 mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara.

Terkait dengan kasus itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat AU juga ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya berdasarkan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Negara yang Menerima Suap atau Gratifikasi. (kj/id/sp/ant)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.272.060 Since: 05.03.13 | 0.2566 sec