Hukum

Kasus Hambalang, BPK Hitung Kerugian Negara Mencapai Rp 463,6 Miliar

Thursday, 05 September 2013 | View : 1482

JAKARTA-SBN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya merampungkan penghitungan kerugian negara akibat dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya secara resmi menyerahkan nilai total kerugian negara definitif akibat kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Jawa Barat. Hal itu disampaikan Kepala BPK, Hadi Poernomo saat usai menyerahkan hasil penghitungan kerugian negara dari proyek Hambalang yang diterima langsung oleh Ketua KPK, Abraham Samad di kantor KPK, plaza Gedung KPK, Rabu (4/9/2013). “Kami telah menyelesaikan perhitungan kerugian negara atas kasus Hambalang yang telah kami serahkan kepada Ketua KPK. Kerugian negara mencapai Rp 463,6 miliar,” ungkap Kepala BPK, Hadi Poernomo.

Menurut Hadi Poernomo, kerugian negara yang dihitung itu adalah kerugian yang harus ditanggung negara akibat gagalnya suatu pelaksanaan proyek yang direncanakan. Jumlah itu juga merupakan kerugian keseluruhan proyek, termasuk pengadaan barang-jasa. “Atau yang dikenal dengan total loss, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh para pihak yang dilakukan bersama-sama,” terang Hadi Poernomo.

Dalam perhitungannya, BPK menemukan adanya kerugian negara mencapai Rp 463,6 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp 1,2 triliun tersebut. Hadi Poernomo menjelaskan, dari total anggaran proyek sebesar Rp 1,2 triliun, uang negara yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 471 miliar. Namun, masih ada sisa Rp 8 miliar, jadi total kerugian negara mencapai Rp 463,6 miliar. “Dari hasil penghitungan kerugian negara, didapatkan total kerugian negara dari proyek hambalang sebesar Rp 463,66 miliar,” sambung Hadi Poernomo ditemani Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad di kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2013). Total kerugian negara dari proyek Hambalang yang mencapai Rp 463,66 miliar tersebut, katanya, merupakan nilai yang ditimbulkan akibat gagalnya suatu pelaksanaan proyek yang direncanakan dari nilai kontrak keseluruhan Rp 1,2 triliun. “Tapi uang yang dikeluarkan baru Rp 471 miliar, dan karena masih ada sisa Rp 8 miliar sehingga ‘total loss’ menjadi Rp 463,6 miliar, ini sudah semua untuk kasus Hambalang tahun 2010-2011,” papar Kepala BPK, Hadi Poernomo.

Kepala BPK, Hadi Poernomo mengatakan perhitungan kerugian negara ini berbeda dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigasi Hambalang tahap II yang juga telah diserahkan ke KPK beberapa waktu lalu. Walaupun, jumlahnya sama, namun dalam LHP, BPK masih menyebut sebagai indikasi kerugian negara. “Dalam perhitungan kerugian negara ini indikasinya hilang. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh KPK,” ucap Hadi Poernomo.

Kepala BPK, Hadi Poernomo berharap, hasil penghitungan lembaganya yang sudah final ini bisa membantu KPK untuk melanjutkan penyidikan terkait Hambalang. “Semoga laporan ini bisa digunakan dan berguna untuk KPK dalam menuntaskan penyidikan kasus Hambalang,” tutur Kepala BPK, Hadi Poernomo.

Lebih lanjut, Hadi Poernomo mengatakan, adanya jeda waktu dari diserahkannya LHP dan perhitungan kerugian negara tersebut karena BPK harus mengetahui dahulu unsur pidananya. Sebab, menurut dia, kerugian negara tersebut akan digunakan untuk keperluan hukum.

Oleh karena itu, Hadi Poernomo membantah jika lembaganya disebut diintervensi dalam menyelesaikan penghitungan kerugian negara ini. “Tentu untuk menentukan kerugian negara definitif harus diketahui unsur pidananya kaena kami harus pro yustisia, jadi ada koordinasi penyidik KPK dan pemeriksa BPK, dan baru selesai kemarin,” beber Kepala BPK, Hadi Poernomo.

Dalam korupsi pembangunan proyek Hambalang, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu mantan Kabiro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng selaku Pengguna Anggaran, dan mantan Direktur Operasional I PT. Adhi Karya (Persero) Teuku Bagus Mohammad Noor.

Ketiganya disangkakan pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, sedangkan Pasal 3 mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara.

Terkait dengan kasus itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat AU juga ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya berdasarkan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Negara yang Menerima Suap atau Gratifikasi. (kj/id/sp/ant)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.542.736 Since: 05.03.13 | 0.1528 sec