Hukum

Kepala BPK Bantah Ada 2 Versi Laporan Kerugian Negara

Thursday, 05 September 2013 | View : 702

JAKARTA-SBN.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo membantah adanya dua versi laporan kerugian negara. Laporan audit yang bocor, mencantumkan 15 nama anggota DPR, sementara audit yang diterima DPR tidak mencantumkan nama-nama tersebut. Hal itu disampaikan Kepala BPK, Hadi Poernomo saat menyerahkan hasil penghitungan kerugian negara dari proyek Hambalang ke KPK, Rabu (4/9/2013).

“BPK itu memiliki dua laporan, satu laporan investigatif untuk DPR dan satu laporan perhitungan kerugian negara untuk KPK,” papar Kepala BPK, Hadi Poernomo. Dalam laporan investigatif tersebut, terang Hadi Poernomo, diperlukan pembuatan berita acara permintaan keterangan. “Itu (Pembuatan berita acara) yang lambat karena permintaan keterangan kepada pihak-pihak yaitu 166 orang dan 30 di antaranya dari DPR, dan pada 23 Agustus langsung kami serahkan ke KPK,” tukas Hadi Poernomo.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo juga membantah ada hal yang sengaja dihilangkan dari berita acara permintaan keterangan saat dimasukkan ke laporan investigatif. “Peraturan cuma membolehkan BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban kerugian negara, sedangkan (audit investigatif Hambalang) ini adalah pengesahan Rancangan APBN menjadi APBN jadi bukan merupakan kewenangan pemeriksaan, data ini dimasukkan ke kertas kerja pemeriksaan (KKP), dan tidak terpisahkan,” tutur Hadi Poernomo. Artinya, jelas Ketua BPK, memang ada nama-nama anggota DPR dalam Kertas Kerja Pemeriksaan BPK. “Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK hanya satu, nama-nama (anggota DPR) itu bukan 15 tapi 30 yang ada di KKP dan KKP satu kesatuan dengan LHP, jadi tidak ada yang hilang. Hanya saja Undang-undang tidak memungkinkan nama-nama itu ditaruh di LHP tapi di KKP dan KKP hanya diberikan kepada penegak hukum,” beber Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo. (jos)

See Also

KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.872.539 Since: 05.03.13 | 0.1764 sec